Bawaslu dan Kepolisian Perketat Pengawasan di Wilayah Papua

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepolisian RI tengah mengantisipasi sejumlah potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum 2019. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan salah satu fokus pengawasan adalah daerah terpencil. "Daerah yang cukup rawan masih tetap di Papua," kata dia, kemarin.

Menurut Rahmat, Bawaslu sudah menyiapkan tim pengawas hingga tingkat kecamatan untuk mengawal setiap tahapan Pemilu 2019. Dalam satu kecamatan, kata dia, ada tiga pengawas yang sudah disiagakan. Meskipun jumlahnya terbatas, pengawasan akan dibarengi dengan personel kepolisian yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu. "Kalau ada temuan, polisi siap menindaklanjuti laporan kami," kata dia.

Pada Pemilihan Umum 2019, wilayah Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Dalam indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu pada 25 September lalu, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat memiliki skor indeks kerawanan 73 pada aspek sosialpolitik dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Kerawanan tinggi juga tampak di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, dengan nilai 73 pada aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

Rahmat mengatakan pengawasan akan diperketat di wilayah Papua lantaran dari sisi geografis sangat luas. Kondisi demikian mengakibatkan rentang kendali petugas pengawas pemilu dan aparat penegak hukum menjadi semakin lebar. Ia tak ingin kejadian penembakan menjelang pemungutan suara pada pilkada serentak 2018 berulang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan Papua memang menjadi salah satu daerah rawan yang akan difokuskan pengamanannya selama proses Pemilihan Umum 2019. Menurut dia, selain kondisi geografis yang sangat luas, keberadaan kelompok kriminal bersenjata masih menjadi ancaman gangguan keamanan. "Tapi kami sudah antisipasi mulai tingkat Mabes sampai Polres, dari tahap kampanye sampai pelantikan," kata dia. DANANG FIRMANTO