Bawaslu Jawa Barat Bahas Ricuh Debat Calon Gubernur

Afif juga mengungkapkan, munculnya slogan "#2019GantiPresiden" dalam acara Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah yang kedua. Sebelumnya, dalam pergelaran seni budaya di Jambi, terdengar teriakan "2019 ganti presiden" di tengah pementasan oleh perwakilan Partai Gerindra. "Di Jambi kami panggil KPU daerah, karena terjadi di forum yang harus dijaga netralitas dan posisi yang sama terhadap pasangan calon," tutur Afif.

Kericuhan dalam debat calon Gubernur Jawa Barat terjadi pada Senin malam lalu di kampus Universitas Indonesia. Slogan dan kaus #2019GantiPresiden yang dibawa pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, memicu kemarahan para pendukung pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan, yang didukung PDI Perjuangan. Sebagian pendukung Hasanuddin berteriak meminta KPU dan Bawaslu memberi sanksi kepada Sudrajat. "Ini debat pilkada, belum ajang pilpres," mereka berteriak.

Beberapa anggota panitia mencoba menenangkan mereka. Namun para pendukung terus mendesak ke depan panggung untuk mendekati pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, yang juga berusaha menenangkan massa, pun tidak digubris. Teriakan mereka makin keras mendesak agar pasangan Sudrajat-Syaikhu meminta maaf. Emosi penonton baru mereda ketika Hasanuddin berbicara. "Jangan merugikan diri kalian. Urusan komentar itu biar KPU dan Bawaslu yang menilai," dia mengungkapkan.

Menanggapi kericuhan tersebut, ketua tim pemenangan Sudrajat-Syaikhu, Haru Suandharu, mengatakan pernyataan "2019 ganti presiden" yang dilontarkan Sudrajat dalam debat publik itu merupakan bentuk aspirasi sebagai warga negara. "Pesan yang disampaikan pada segmen terakhir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat Jawa Barat. Itu spontan," kata Haru.

Dia meminta agar pernyataan Sudrajat tersebut tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan dan tidak berujung sanksi. Haru berpendapat, pasangan Sudrajat-Syaikhu tidak melakukan pelanggaran apa pun. CAESAR AKBAR | IRSYAN HASYIM | DANANG FIRMANTO | AMINUDDIN AS | EFRI RITONGA

Sudrajat-Ahmad Syaikhu Dilaporkan ke Bawaslu

Tim pemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan, melaporkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu ke Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat atas dugaan pelanggaran dalam debat publik di kampus Universitas Indonesia, Depok, Senin malam lalu.

"Pasangan tersebut membawa unsur yang seharusnya tidak dibawa dalam kampanye," Ketua Tim Advokasi Badan Bantuan Hukum DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Rafael Situmorang, di kantor Bawaslu Jawa Barat, seperti dilaporkan Antara kemarin. Beberapa aturan yang diduga ditabrak Sudrajat-Syaikhu adalah Pasal 69 huruf e, Pasal 72, Pasal 187, Pasal 187 ayat 2, dan Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki mengapresiasi laporan Tim Advokasi PDI Perjuangan. Dia berujar, Bawaslu akan mengkaji surat laporan dalam 1 x 24 jam.

Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyesalkan terjadinya kericuhan dalam debat kandidat tersebut. "Harusnya pilkada ini damai, inspiratif, dan kreatif," kata Ridwan saat mengunjungi kawasan kuliner Ceplak di Kabupaten Garut, kemarin. Dia menyarankan agar KPU membuat aturan kampanye yang lebih ketat dan tidak multitafsir.

Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, juga menyayangkan pernyataan pasangan Sudrajat-Syaikhu. Dalam siaran pers kemarin Deddy mengungkapkan, pesan politik itu kurang tepat disampaikan dalam forum sosialisasi pasangan calon gubernur-wakil gubernur. "Pendapat dan pesan memilih seseorang boleh saja, tapi harus di tempat dan waktu yang tepat juga," katanya.

Ketua tim pemenangan Sudrajat-Syaikhu, Haru Suandharu, berkukuh pasangan Sudrajat-Syaikhu tidak melakukan pelanggaran apa pun. "Ini kan negara demokrasi, pasangan calon kami punya pendapat. Kalau ada pendapat berbeda, ya silakan disampaikan," kata dia. EFRI R