Lobi Audit ke Badan Pemeriksa

Tiga penegak hukum kepada Tempo menceritakan bahwa lobi pimpinan KPK kepada BPK tersebut merupakan tindak lanjut dari gelar perkara kasus Formula E, Rabu pekan lalu. Saat itu tim penyelidik menyampaikan bahwa kasus penganggaran dan penyelenggaraan balap jet darat di Jakarta tersebut belum memenuhi bukti untuk naik ke tahap penyidikan. Tapi pimpinan KPK tetap meminta kasus itu segera naik ke tahap penyidikan dan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka.

Awalnya, kata penegak hukum ini, pimpinan KPK hendak menemui pimpinan BPK pada Kamis pekan lalu. Tapi agenda itu tak terlaksana. Mereka lantas mengundur rencana pertemuan tersebut keesokan harinya.

Alexander dan rombongan akhirnya menemui Ketua BPK Isma Yatun serta anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Jumat sore lalu. Alexander ditemani Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK Endar Priyantoro, dan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Pertemuan itu berlangsung selama empat jam, sejak pukul 16.00 hingga 20.00.

Sumber Tempo menyebutkan Alexander meminta kepada pimpinan BPK agar badan pemeriksa itu bersedia mengaudit kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan Formula E. Lalu BPK menyatakan bersedia memenuhi permintaan tersebut asalkan KPK lebih dulu menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus Formula E.

Isma Yatun dan Nyoman Adhi Suryadnyana tak merespons permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Anggota BPK, Achsanul Qosasih, mengaku tak mengetahui pertemuan tersebut. “Saya Jumat kemarin ada di luar kota,” kata dia, kemarin.

Saat konferensi pers, Alexander mengatakan penghitungan kerugian negara memang dilakukan saat suatu perkara naik ke tahap penyidikan. Audit kerugian negara itu dilakukan oleh BPK atau BPKP. “Itu sudah menjadi SOP (prosedur operasional standar),” kata dia.

Alexander menjelaskan, audit kerugian negara oleh BPK tersebut bukan menjadi pertimbangan lembaganya untuk menentukan mens rea. Tapi auditor hanya berperan dalam mengungkap fakta dan menghitung kerugian negara dari suatu perkara, baik urusan perdata, administrasi, maupun pidana. “Untuk menentukan suatu peristiwa masuk peristiwa pidana, administrasi, atau perdata, itu domainnya penyidik dan penuntut umum,” ujarnya.

Alexander juga menepis adanya upaya kriminalisasi dan politisasi kasus Formula E. Ia berdalih bahwa KPK hanya berpegang pada aturan dan alat bukti yang ditemukan.

Dia menambahkan, KPK tetap melanjutkan penyelidikan kasus Formula E meski Partai NasDem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Kami tidak terpengaruh oleh deklarasi yang bersangkutan sebagai calon presiden oleh salah satu partai politik,” katanya.

ROSSENO AJI NUGROHO | FENTI GUSTINA (MAGANG) | RUSMAN PARAQBUEQ