Persiapan Evakuasi Sejak Jauh Hari

WABAH virus corona membuat pemerintah menyusun rencana darurat untuk memulangkan warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Akhirnya, 237 warga Indonesia tiba di Tanah Air pada Ahad, 2 Februari lalu. Kepada Tempo di kantornya pada Jumat, 7 Februari lalu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menceritakan proses penjemputan tersebut.

Proses pemulangan warga negara Indonesia di Wuhan terlihat sangat cepat.
Sebenarnya, sejak awal Januari, ketika virus corona merebak, kami intensif berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong. Fokus kami adalah menyiapkan rencana kontingensi. Karena ini sifatnya biohazard, harus ada persiapan khusus. Tanggal 24 Januari, kalau tidak salah, KBRI di Beijing menetapkan status siaga 3. Eskalasinya begitu cepat dan naik menjadi siaga 1 pada 29 Januari. Kami merespons cepat. Ada rapat pembahasan antara menteri dan presiden, dan diputuskan agar segera diadakan evakuasi.

Bagaimana pemerintah menjangkau warga Indonesia yang tersebar di Cina?
Kunci keberhasilan evakuasi ini adalah kesiapan sejak jauh hari. Publik tahu evakuasi ini last minute. Yang paling penting adalah data WNI dan sebarannya. Kami harus tahu di mana dan berapa banyak mereka. Teman-teman perwakilan di sana sudah mengumpulkan data tersebut. Di Hubei, mayoritas adalah mahasiswa. Jadi kami dibantu teman-teman PPIT (Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok).

Pemerintah tidak menjemput warga negara kita yang bekerja di sana?
Memang ada tenaga kerja Indonesia yang masih di sana. Setelah kami telusuri, ternyata mereka tenaga kerja wanita ilegal atau statusnya melanggar hukum. Tapi kami tetap membahas nasib mereka. Tugas perwakilan RI adalah memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Legal atau ilegal, mereka tetap berhak mendapat perlindungan.

Berapa banyak warga Indonesia yang bekerja di sana?
Yang legal sedikit, paling puluhan. Cina bukanlah negara yang diminati TKI. Paling banyak itu di Hong Kong dan Taiwan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan warga negara melapor ke kantor perwakilan. Wajib lapor sudah bisa dilakukan online tanpa harus datang ke perwakilan. Tapi kesadaran lapor masih rendah. Mereka biasanya baru lapor kalau memperpanjang paspor atau kalau lagi ada masalah.

Berapa total warga negara Indonesia yang dipulangkan?
Data awal itu ada 244 WNI dan satu warga negara asing, suami salah satu WNI. Karena alasan kemanusiaan, kami pulangkan juga. Dari 244 orang, 4 WNI memilih tidak pulang karena alasan pribadi, memiliki keluarga di sana. Di bandar udara, tiga WNI tak lolos screening kesehatan. Republik Rakyat Tiongkok memiliki protokol, yang boleh pulang suhu tubuhnya maksimal 37,3 derajat. Mereka di atas itu, jadi tidak bisa ikut pulang.

Kondisi empat orang itu sekarang bagaimana?
Sudah sehat. Kami langsung menghubungi otoritas RRT dan kampus mereka setelah tahu mereka demam. Mereka tidak masuk rumah sakit karena tidak terkena virus corona. Kami memberikan bantuan uang untuk logistik mereka dan bimbingan konseling.

Bagaimana dengan warga Indonesia yang terkena virus corona di Singapura?
KBRI berkomunikasi dengan otoritas Singapura. Tapi di sana ada aturan mengenai privasi seseorang. Jadi data detailnya tidak diberi tahu jika tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Kami sudah memberikan nomor telepon kepada rumah sakit. Tapi sampai sekarang belum ada kontak. Kita tidak perlu khawatir masalah perawatan karena pemerintah Singapura menanggung semua biaya.