Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Ketua Komisi Pertahanan DPR, Abdul Kharis Almasyahri, mengatakan lembaganya hanya menerima laporan perkembangan pengadaan satelit dan proses hukum arbitrase.
Komisi Pertahanan DPR berencana memanggil Kementerian Pertahanan untuk meminta penjelasan soal kasus ini.
Menko Polhukam Mahfud Md. mengatakan baru mengetahui kasus ini setelah ada laporan gugatan di pengadillan arbitrase Singapura.
JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi pertahanan, menyatakan tidak mengawasi detail perkembangan proyek slot satelit Orbit 123 derajat BT selama lima tahun terakhir. Sebab, menurut Ketua Komisi Pertahanan DPR, Abdul Kharis Almasyahri, Dewan hanya menerima laporan perkembangan pengadaan satelit dan proses hukum arbitrase. "Kalau kemudian ada perkembangan hukum yang diselidiki Kejaksaan Agung, kami juga kaget," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, kemarin.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
