Aneka Usul Pangkas Dana Pemilu 

Solusi serupa ditawarkan calon anggota KPU, Idham Holik. Anggota KPU Jawa Barat ini mengatakan beberapa tahapan bimbingan teknis seharusnya bisa dilakukan secara daring. Karena itu, tidak mesti semua panitia pemilihan atau pegawai KPU berkumpul di Jakarta untuk mendapat materi bimbingan mengenai proses Pemilu 2024.

Calon anggota KPU lainnya, Yessy Yatty Momongan, berpendapat bahwa pemangkasan anggaran pemilu dapat dilakukan di sisi yang lain. Anggota KPU Sulawesi Utara ini juga mengatakan panitia pemilihan—yang selama ini diangkat sementara atau ad hoc—perlu digaji dengan layak lantaran belum memenuhi upah minimum provinsi. Sebab, kerja mereka seharusnya dinilai sebagai kerja demi bangsa. "Ini bukan profit, melainkan ruang bagaimana mereka memberikan kontribusi," kata Yessy.

Panitia pemilihan atau badan ad hoc itu terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan petugas tempat pemungutan suara (TPS). Honor petugas TPS pada Pemilu 2019 sebesar Rp 500 ribu per orang. Adapun KPU mengusulkan kenaikan honor mereka menjadi Rp 1 juta per orang.

Usul kenaikan honor ini menjadi dalih KPU mengusulkan anggaran jumbo untuk Pemilu 2024. Selain itu, KPU berencana membangun beberapa kantor KPU daerah.

Dalih pandemi Covid-19 turut mempengaruhi anggaran jumbo Pemilu 2024. KPU membutuhkan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara pemilu untuk mencegah penularan virus corona. Alasan berikutnya, angka pemilih diperkirakan naik 10 juta menjadi 200 juta orang pada 2024. Tambahan jumlah pemilih ini ikut berimbas penambahan jumlah TPS dan petugas TPS saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Calon anggota KPU, Parsadaan Harahap, mengusulkan cara lain untuk menghemat anggaran pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bengkulu ini mengatakan penyelenggara pemilu perlu mengajak pemangku kepentingan yang bukan penyelenggara pemilu terlibat dalam proses pemilihan. Misalnya badan usaha milik negara dapat terlibat di bidang sosialisasi pemilihan. "Selama tidak melanggar etika dan aturan," kata Parsadaan.

Senada dengan Parsadaan, Iffa Rosita, calon anggota KPU lainnya, mengatakan sosialisasi Pemilu 2024 untuk menaikkan partisipasi publik bisa dilakukan dengan merekrut influencer. KPU bisa merekrut mereka dengan biaya minim atau bahkan gratis. "Mereka bisa menjadi relawan demokrasi," ujar anggota KPU Kalimantan Timur ini. "Apalagi sekarang masyarakat senang yang viral-viral."

Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi Pemerintahan DPR berakhir kemarin malam, 16 Februari. Hingga berganti hari, Komisi Pemerintahan belum memutuskan nama calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Komisi Pemerintahan menggelar rapat internal hingga pukul 01.10 WIB.

Berdasarkan hasil rapat internal ini, terpilih tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu. Ketujuh anggota KPU itu adalah Betty Epsilon Idrros, Ketua KPU DKI Jakarta; Hasyim Asy'ari, anggota KPU; M. Afifudin, anggota Bawaslu; Parsadaan Harahap; Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Jawa Tengah; Idham Holik; serta August Mellaz, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Adapun lima anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. "Saya ucapkan selamat kepada nama-nama ini," kata Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Doli Kurnia.

Calon yang terpilih tersebut sama persis dengan nama-nama yang beredar luas di kalangan awak media sejak Ahad, 13 Februari lalu. Sumber Tempo mengatakan nama-nama itu sudah diputuskan dalam pertemuan di antara partai koalisi pendukung pemerintah, pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Saan Mustopa, menjawab diplomatis saat dimintai konfirmasi ihwal informasi tersebut. Politikus Partai NasDem itu mengakui memang ada kecenderungan partai koalisi telah menentukan sikap terhadap calon tertentu. "Tentu masing-masing fraksi punya preferensi terkait dengan para calon, tapi perlu dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi lainnya," kata Saan.

Komisi Pemerintahan akan menyerahkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih tersebut ke rapat paripurna DPR. Anggota KPU dan Bawaslu terpilih inilah yang akan menjadi pelaksana Pemilu 2024.

INDRI MAULIDAR | MAYA AYU PUSPITASARI