Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Koalisi Indonesia Bersatu belum membahas calon presiden.
Koalisi Indonesia Bersatu mempriotitaskan keberlanjutan koaliasi.
Konsep yang diusung Koalisi Indonesia Bersatu tidak popular di Indonesia.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum membahas bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Alasannya, koalisi yang dibangun bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak akan kuat jika sejak awal sudah membicarakan kandidat calon presiden-wakil presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami belum bicara presiden. Kami (masih) bicara koalisi," kata Suharso di Jakarta, kemarin, 27 Juni. "Soal keberlanjutan seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rupanya seperti apa, itu yang kami bicarakan."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suharso menilai pembahasan keberlanjutan koalisi ini harus menjadi prioritas agar bisa memberi kesempatan bagi pihak lain untuk ikut bergabung. Dengan penekanan itu, siapa pun berpeluang diusung menjadi bakal calon presiden-wakil presiden sepanjang memenuhi mekanisme yang disepakati partai koalisi. "Kami tentu ada persyaratan, requirement, bisa saja dari dalam, bisa saja dari luar," kata Suharso. "Bisa juga kombinasi dari dalam dan luar, tapi saat ini belum kami tentukan."
Ihwal Partai Golkar yang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai kandidat calon presiden, Suharso menegaskan bahwa hal itu belum menjadi kesepakatan koalisi. "Nanti, jadwalnya ada. Mungkin kami terakhir," ujar Suharso. "Jadi, kami mewanti-wanti banget soal ini agar tidak tergesa-gesa."
Menurut dia, selama ini demokrasi di Indonesia hanya berjalan secara prosedural. KIB akan membuat program-program yang dikenalkan ke publik dengan harapan bisa mewujudkan demokrasi yang substansial. "Yang menjadi lokomotif kami adalah program," ucap Suharso. Namun program tersebut masih dalam tahap penyusunan sehingga belum bisa dideklarasikan. "Jadi, kami akan mengenalkan program, bukan orang (figur)."
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Rumah Kaca, Hutan kota, Senayan, Jakarta. 4 Juni 2022. Tempo/Febri Angga Palguna
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Dave Laksono, membenarkan pernyataan Suharso itu. Menurut Dave, koalisi Partai Golkar, PAN, dan PPP ini terus membangun komunikasi serta mempererat hubungan. Tidak hanya di pusat, tapi juga sampai di tingkat daerah. "Program sedang kami siapkan," ujar Dave. "Tunggu saja, nanti kami rilis. Semoga bisa secepatnya."
Meski belum ada pembahasan tentang figur bakal calon presiden-wakil presiden, kata Dave, Koalisi akan berupaya mengusung kandidat dari partai masing-masing. "KIB bukan kendaraan politik kader partai lain," ucapnya. Karena itu, Partai Golkar sudah memastikan akan menyorongkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto. Sedangkan PAN dan PPP hingga saat ini belum menyebutkan nama.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut manuver politik KIB sebagai perjudian karena cukup riskan dan tidak wajar. "Yang wajar itu rata-rata memperkenalkan figur dulu ke publik," kata Adi. Untuk menarik perhatian pemilih, ia melanjutkan, figur yang dicalonkan pun rata-rata telah dikenal baik oleh masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa langkah yang diambil KIB ini bukanlah hal yang tidak realistis. "Melainkan terlalu anti-mainstream."
Program-program yang ditawarkan KIB, ujar Adi, selama ini bisa dikatakan telah menjadi argumentasi kelompok-kelompok rasional. Kelompok ini umumnya memang tidak mengandalkan figur, melainkan program kerja serta visi-misi untuk kemajuan bangsa dan negara.
Namun, Adi melanjutkan, konsep yang ditawarkan KIB itu tidak populer di Indonesia. Sebab, mayoritas rakyat negeri ini lebih tertarik melihat figur kandidat yang diusung. "Karena itu, saya menyebut (langkah KIB) sebagai perjudian politik yang luar biasa," ujar Adi. Apalagi Koalisi belum mendeklarasikan programnya sehingga publik belum bisa menangkap ide besar KIB.
Sebaliknya, kata Adi, jika KIB kembali mengikuti tradisi politik yang selama ini berjalan, langkah yang akan ditempuh juga tidak mudah. Dari tiga partai koalisi, baru Partai Golkar yang berani menyebut nama Airlangga Hartarto untuk dijadikan sebagai kandidat calon. Akan berat bagi Golkar jika PPP dan PAN tidak mendukung nama itu. Apalagi elektabilitas Airlangga dinilai masih rendah.
Berdasarkan hasil survei yang digelar PPI pada 28 Februari-10 Maret 2022, dari elektabilitas 15 nama, Airlangga menduduki posisi ke-10 dengan 0,6 persen. Angka keterpilihan Airlangga jauh di bawah Ganjar Pranowo dengan 22,3 persen, Prabowo Subianto 21,9 persen, dan Anies Baswedan 16,9 persen.
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia (IPI), Kennedy Muslim, mengatakan keberlanjutan Koalisi Indonesia Bersatu dalam Pemilu 2024 sangat bergantung pada dinamika elektoral calon presiden yang akan diusung. Berdasarkan survei pada Mei lalu, kata Kennedy, IPI belum menemukan nama yang menonjol dari tiga partai koalisi tersebut. "Airlangga, Suharso, ataupun Zulhas (Zulkifli Hasan) belum ada yang kompetitif dari sisi elektabilitas," ujarnya. "Elektabilitas mereka masih di kisaran 1 persen secara top of mind."
RIRI RAHAYUNINGSIH
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo