Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Surya Paloh ke Istana Negara setelah reshuffle kabinet atas undangan Jokowi.
Pratikno telah dua kali menemui Surya Paloh sebelum reshuffle kabinet.
NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.
JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertandang ke Istana Negara setelah reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Senin sore, 17 Juli 2023. Ia datang ke Istana atas undangan Presiden Joko Widodo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengundang saya bertemu untuk berbicara. Dan saya juga berkesempatan memenuhi undangan beliau," kata Surya di NasDem Tower, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Surya dan Jokowi berbicara sekitar satu jam. Mereka membicarakan dukungan NasDem ke pemerintahan Jokowi, Revolusi Mental—program Jokowi saat terpilih sebagai presiden pada 2014—hingga urusan pemilihan presiden 2024. Dalam urusan pemilihan presiden, Surya mengatakan Jokowi menanyakan kandidat bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan—kandidat calon presiden yang diusung NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai itu tergabung dalam Koalisi Perubahan.
“Saya bilang, saya belum memahami. Barangkali Pak Anies yang paling tahu,” kata Surya.
Meski banyak persoalan yang dibicarakan, Surya mengaku tak mengetahui alasan pasti Jokowi mengundangnya ke Istana. Ia menduga Jokowi menganggap bahwa hari itu merupakan kesempatan yang baik, apalagi Jokowi baru saja melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Dalam reshuffle kabinet ini, Jokowi mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo—tim pendukung Jokowi pada pemilihan presiden 2014 dan 2019—itu menggantikan Johnny Gerard Plate, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Internet base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi.
Presiden Joko Widodo bersama dua menteri dari Partai NasDem, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kiri) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan), di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, 22 Februari 2022. BPMI Setpres/Rusman
Jokowi juga melantik lima wakil menteri, antara lain Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini, belum merespons permintaan konfirmasi dari Tempo hingga kini. Adapun pelaksana tugas Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, mengakui pertemuan Surya dan Jokowi itu hanya silaturahmi.
Reshuffle ini sesungguhnya sudah pernah dibicarakan pihak Istana dan NasDem. Dua bulan sebelum reshuffle kabinet itu, Jokowi disebut-sebut mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui Surya di kediamannya, Jalan Permata Berlian Blok R 20, Permata Hijau, Jakarta Selatan.
Dua politikus NasDem dan satu orang sumber Tempo di lingkaran pemerintahan Jokowi menceritakan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini, Pratikno menyampaikan pesan Jokowi kepada Surya. Jokowi meminta Surya menyodorkan nama pengganti Johnny Plate di posisi Menteri Komunikasi.
Saat itu, Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Plate sebagai tersangka. Plate bersama tujuh tersangka diduga sudah mengkorupsi proyek BTS senilai Rp 28,4 triliun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperkirakan kerugian negara proyek ini mencapai Rp 8,03 triliun. Kini perkara Plate tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
“Dua kali Pratikno menemui Surya Paloh,” kata politikus NasDem ini.
Ia menyebutkan Surya sama sekali tidak menyodorkan nama pengganti Plate. Pertimbangannya, kata dia, Surya tak mau terkesan lembek di hadapan Jokowi. Sebab, NasDem memilih berseberangan sikap politik dengan mantan Wali Kota Solo itu dalam urusan pencalonan presiden 2024. NasDem menyokong Anies sebagai calon presiden. Sedangkan Jokowi disebut-sebut condong mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dibanding Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.
Di sisi lain, Jokowi tetap membutuhkan sokongan NasDem dalam menuntaskan sisa 15 bulan pemerintahannya. Apalagi hubungan Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sedikit merenggang setelah Megawati mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partainya.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, mengaku mengetahui dua kali kunjungan Pratikno ke kediaman Surya tersebut. Namun ia memastikan partainya memang tak pernah menyodorkan nama pengganti Plate di Kabinet Indonesia Maju kepada Jokowi. “Nanti dituduh meminta-minta jabatan,” kata Ahmad Ali.
Hermawi Taslim menguatkan penjelasan Ahmad Ali. Ia mengatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi. “Sejak zaman pemerintahan Jokowi jilid satu, NasDem tidak pernah setor nama,” kata Hermawi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan Jokowi sesungguhnya hendak memberi kesempatan kepada NasDem agar kembali ke koalisi pemerintah. Indikasinya, lewat Pratikno, Jokowi meminta NasDem mengusulkan nama pengganti Plate di kabinet dan mengundang Surya ke Istana setelah reshuffle.
Namun, kata dia, NasDem memilih tetap konsisten mendukung Anies sebagai calon presiden meski akan mengakibatkan kerenggangan hubungan antara NasDem dan Jokowi.
Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting, Hendri Kurniawan, berpendapat bahwa Jokowi ada kemungkinan terus berusaha merangkul NasDem. Tujuannya, untuk menggagalkan Anies berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. “Hal itu dimungkinkan. Apalagi hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang,” kata Hendri.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan (kiri); Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta,16 Juli 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Panas-Dingin Akibat Bakal Cawapres
Hingga kini Anies Baswedan belum menentukan kandidat calon wakil presiden yang bakal mendampinginya dalam pemilihan presiden 2024. Anies menjadi penentu setelah tiga partai di Koalisi Perubahan menyerahkan urusan calon wakil presiden kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Koalisi Perubahan hanya menyodorkan sejumlah kriteria kandidat calon wakil presiden.
Seorang anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan—tim kecil beranggotakan perwakilan tiga partai dan pihak Anies—mengatakan penentuan calon wakil presiden yang berlarut-larut itu berpeluang menggembosi koalisi mereka. Padahal kandidat calon wakil presiden sudah mengerucut ke satu nama, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.
Awalnya mengemuka dua nama, yaitu Agus Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun Khofifah menolak dengan alasan ingin berkonsentrasi di Jawa Timur.
“Pada 19 Juni lalu, Anies sudah memastikan bakal memilih Agus Harimurti Yudhoyono,” kata anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan ini.
Ia menjelaskan, urusan penentuan calon wakil presiden yang berlarut-larut ini akibat adanya perbedaan pendapat antara NasDem dan Demokrat. NasDem menghendaki pengumuman kandidat cawapres tidak dipercepat. NasDem juga tengah mendekati Partai Golkar agar bergabung ke Koalisi Perubahan. Sedangkan Demokrat menghendaki pengumuman cawapres dipercepat.
“Kondisi itu yang diduga membuat Partai Demokrat menolak menjalankan strategi pemenangan Anies,” ujar sumber Tempo ini.
Ahmad Ali mengakui bahwa Demokrat memang mengusulkan Agus Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Namun ia tak bersedia menjawab permintaan konfirmasi Tempo mengenai upaya NasDem mendekati Partai Golkar. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo.
Sebelumnya, ia memastikan partainya solid bersama Koalisi Perubahan. Herzaky juga mengaku Demokrat menyerahkan urusan kandidat calon wakil presiden kepada Anies.
AVIT HIDAYAT | TIKA AYU
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo