Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Upaya Partai NasDem membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 menemui berbagai hambatan. Selain urusan calon wakil presiden pendamping Anies, berbagai pihak mulai menggembosi rencana koalisi itu sehingga tidak lagi memenuhi presidential threshold.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengakui adanya upaya penggembosan tersebut. Ia mengatakan ada kelompok dan orang tertentu yang menghendaki Anies gagal menjadi calon presiden 2024. Kelompok tersebut melakukan segala upaya, termasuk menggembosi rencana koalisi ketiga partai politik. “Termasuk bagaimana caranya agar NasDem tidak punya koalisi untuk mengusung Anies,” kata Ahmad Ali, Ahad, 6 November 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia enggan menyebutkan identitas kelompok yang berupaya menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski begitu, Ahmad Ali menganggap upaya penggembosan ini merupakan tantangan dalam memperjuangkan Anies sebagai calon presiden.
Awal Oktober lalu, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Partai besutan Surya Paloh ini berencana mendeklarasikan koalisi pencapresan Anies pada 10 November mendatang, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tapi rencana tersebut ada kemungkinan batal terlaksana, karena PKS dan Demokrat masih berbeda sikap.
PKS bersedia mengusung Anies dengan tawaran Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat, dipilih menjadi calon wakil presiden. Sebaliknya, Demokrat menyodorkan Ketua Umum Partai ini, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai pendamping Anies.
Adapun NasDem memilih calon di luar ketiga partai itu. NasDem disebut-sebut mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presiden. "Karena ia memiliki dukungan besar dari Nahdlatul Ulama," kata politikus NasDem ini.
Persoalan lain, kata dia, lingkaran Istana diduga campur tangan untuk menggembosi partai calon penyokong Anies. Seorang menteri sekaligus ketua umum partai pendukung pemerintah disebut-sebut pernah menemui elite PKS dan meminta partai itu tak berkoalisi dengan NasDem. Lalu, menteri tadi menawarkan agar PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)--gabungan Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Imbalan yang didapat PKS yaitu jatah menteri dalam pemerintahan Joko Widodo.
Jika PKS batal mendukung Anies, koalisi NasDem dan Demokrat dipastikan tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden, yaitu sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR.
Anies Baswedan saat deklarasi Relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 2 November 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahmad Ali, yang dimintai konfirmasi, enggan mengomentari lobi ke elite PKS tersebut. Ia berpendapat jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Kalau ada partai politik yang mengatasnamakan Presiden, saya enggak yakin, karena Presiden orang yang mandiri,” katanya. “PKS juga sangat tahu di mana posisi dan kehendak pendukungnya.”
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menduga ada pihak yang sengaja melontarkan narasi tawaran menteri dalam pemerintahan Jokowi kepada PKS agar bersedia tak mendukung Anies. “Ini narasi yang benar-benar picik,” kata Willy.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengakui mendengar tawaran dua menteri di kabinet Jokowi kepada partainya. Ia mengatakan usul itu berasal dari seorang menteri yang juga menjabat ketua umum partai. Namun Sohibul mengklaim tawaran untuk PKS sudah diumbar ke publik meski belum dikomunikasikan secara resmi.
“Kami makin kaget karena narasi itu diberi embel-embel untuk membujuk PKS agar tak mendukung Anies,” ujar Sohibul lewat pesan WhatsApp pada Kamis, 3 November lalu.
Adapun juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan partainya berfokus merampungkan sejumlah pekerjaan rumah dalam tim kecil ketiga partai. Yaitu mengenai platform perjuangan, desain pemerintah ke depan, strategi pemenangan yang terbaik, serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengaku partainya tak mendengar adanya tawaran tersebut. Meski begitu, ia yakin PKS tak akan tergoda.
“Kami meyakini betul bahwa PKS punya integritas sebagai oposisi, tentu akan terus menjaga marwah integritasnya,” kata Kamhar.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menambahkan, partainya saat ini berkonsentrasi menampung aspirasi masyarakat, terutama upaya menduetkan Anies dan AHY. Herzaky tidak menjawab konfirmasi Tempo mengenai rencana deklarasi Anies pada 10 November. Ia hanya menjelaskan bahwa tim kecil dari NasDem, PKS, dan Demokrat tengah mematangkan kriteria calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai tawaran jabatan menteri itu memang menggiurkan, tapi bisa memicu keterbelahan di lingkup internal PKS.
“Meski PKS selalu membantah soal ini, isu ini terus bergulir sampai sekarang,” kata Adi. Ia juga berpendapat upaya menjegal Anies sebagai calon presiden merupakan perkara lumrah asalkan tidak melanggar aturan dan tak anti-demokrasi.
Staf Khusus Kementerian Sekretaris Negara, Faldo Maldini, meminta PKS tak menyeret Presiden Jokowi dan Istana dalam urusan pencapresan Anies. “Saya dari awal sudah curiga mereka tidak yakin amat bergabung dengan NasDem yang sudah mendukung Pak Anies,” kata Faldo.
Faldo menduga PKS justru berusaha mencari pembenaran atas kondisi di lingkup internalnya. Ia juga menyatakan tak ada gunanya Presiden Jokowi memperjuangkan satu orang sebagai calon presiden, yang belum tentu melanjutkan gagasan dan program pemerintah ke depan. “Yang ada, hubungan dengan partai politik bakal runyam,” katanya.
AVIT HIDAYAT | IMA DINI SHAFIRA | MBM
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
