Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Debat Kedua Pilkada Jakarta, 3 Cawagub Kompak Sebut DKI Masih Butuh Sistem Zonasi Sekolah

Kelanjutan sistem zonasi sekolah dibahas lantaran masih banyak kelurahan, dari total 267 kelurahan di DKI, yang belum memiliki SMP dan SMA/SMK.

28 Oktober 2024 | 18.17 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pasangan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta sempat saling melempar gagasan mengenai sistem zonasi sekolah dalam debat kedua Pilkada Jakarta, yang diadakan pada Ahad, 27 Oktober 2024. Metode penerimaan siswa berdasarkan tempat tinggal itu diungkit para peserta ketika menerima pertanyaan ihwal strategi pemerataan pendidikan di tingkat kelurahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kelanjutan penerapan sistem zonasi masih dipertanyakan lantaran masih ada 32 persen dari 267 kelurahan di DKI yang belum memiliki SMP Negeri. Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2024 itu juga menunjukkan bahwa 62,9 persen dari total kelurahan di Jakarta belum punya SMA atau SMK Negeri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut rangkuman jawaban dari masing-masing calon wakil gubernur:

 

Suswono

Cawagub Jakarta nomor urut 1 ini menganggap sistem zonasi masih diperlukan, dengan catatan sekolah negeri dan swasta nantinya akan digratiskan. Dia menjamin jarak sekolah gratis itu bakal tetap terjangkau bagi para murid dari tempat tinggal masing-masing.

“Kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah, dengan demikian juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan,” katanya.

Suswono juga menjanjikan peningkatan mutu tenaga pengajar, sehingga setiap sekolah memiliki standar yang sama. Mantan menteri pertanian ini menginginkan kualitas guru dari sekolah negeri dan swasta tetap sama.

 

Kun Wardana Abyoto

Berpendapat senada, Cawagub nomor urut 2 ini juga setuju zonasi tetap diterapkan, dengan catatan jumlah sekolah yang ada bisa merata. Saat ini, kata Kun, masih ada 168 kelurahan di DKI yang tidak memiliki SMA, serta 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP.

“Kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya,” ucap dia.

Kun juga menginginkan pemerataan kualitas guru. Dia juga menyinggung rencana peningkatan gaji tenaga pendidik, khususnya pada guru honorer. Pasangan cagub dan cawagub nomor urut 2 menjanjikan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi guru honorer.

 

Rano Karno

Cawagub nomor urut 3 ini menuturkan sistem zonasi masih dibutuhkan sambil menunggu pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Rano, masih banyak daerah di dalam DKI yang belum memiliki infrastruktur sekolah.

“Kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa (terletak di Kepulauan Seribu). Bahkan di pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA, itu kenyataannya,” tutur Rano.

Menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya memberi beasiswa bagi pelajar di sekolah swasta dan negeri. Masalahnya, tak semua sekolah memiliki daya tampung yang cukup untuk semua pelajar yang mendaftar masuk.

M. Faiz Zaki

M. Faiz Zaki

Menjadi wartawan di Tempo sejak 2022. Lulus dari Program Studi Antropologi Universitas Airlangga Surabaya. Biasa meliput isu hukum dan kriminal.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus