Demi Menjaga Netralitas TNI

Kemarin, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, usul pembentukan panja netralitas TNI sudah diterima. Komisi I sepakat menunjuk Utut Adianto sebagai ketua panja tersebut. “Beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi I," kata Meutya. Dia berharap pembentukan panja ini mampu menepis keraguan publik akan netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Keraguan publik akan netralitas TNI-Polri—juga aparatur negara—tidak muncul secara tiba-tiba. Keraguan ini dipicu oleh berbagai peristiwa menjelang Pemilu 2024 yang dinilai menunjukkan ketimpangan, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu dianggap untuk memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka agar bisa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Belakangan publik juga mencurigai pencopotan alat peraga kampanye yang terjadi di sejumlah daerah melibatkan aparat keamanan. Di media sosial, unggahan video yang merekam pencopotan alat peraga kampanye itu seolah-olah secara khusus menyasar pasangan Ganjar Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, tidak mau berspekulasi. “Deputi hukum sudah menghimpun semua data. Semuanya sedang diinventarisasi,” kata mantan Panglima TNI tersebut. “Jadi, belum bisa diputuskan sekarang bahwa itu sebuah kesalahan atau bukan, atau di antara dua itu.”

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, sebelumnya mengatakan terdapat lima perwira tinggi kepolisian yang diarahkan oleh atasannya untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo-Gibran. Namun mereka menolak perintah itu dengan alasan hati nurani. “Mereka ingin pemilu jujur dan adil,” kata Aiman, 11 November lalu.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Agus Andrianto membantah tudingan Aiman itu. “Tidak ada satu pun arahan terkait hal tersebut,” kata Agus, kemarin. Ia menegaskan, Polri adalah alat negara yang telah disumpah untuk bertugas secara profesional, termasuk dalam pengamanan Pemilu 2024. “Kami netral.”

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, mengatakan tudingan terhadap anggota Polri itu serius. Karena itu, agar tidak terjadi fitnah dan saling tuduh, sebaiknya pihak-pihak yang dirugikan membuat laporan resmi. “Kalau memang ada, silakan dilaporkan ke Propam,” kata Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang itu. “Kami mendukung pemilu ini langsung, bersih, jujur, adil, bebas, dan rahasia.”

Berpotensi Menggerus Perolehan Suara

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpendapat bahwa dinamika politik yang terjadi belakangan ini berpotensi menggerus suara untuk pasangan Prabowo-Gibran. Isu miring tentang putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon presiden dan wakilnya adalah salah satunya. Begitu juga dengan isu politik dinasti dan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu. “Isu-isu itu menjadi bahan pertimbangan kelas menengah ke atas untuk menentukan pilihan,” kata dia. “Perkiraan saya, 15-20 persen suara Prabowo-Gibran mungkin berkurang.”

Petugas panwaslu menertibkan spanduk alat peraga kampanye (APK) di Pagelaran, Pandeglang, Banten, 3 Oktober 2023. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

Pendapat serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Namun di sisi lain, kata dia, potensi yang muncul tidak selalu negatif. Tidak tertutup kemungkinan isu-isu itu justru semakin melambungkan popularitas pasangan Prabowo-Gibran. “Dalam politik, terlepas kontroversi atau bukan, semakin populer nama mereka, semakin besar juga peluang untuk dipilih,” kata Agung.

Pakar etika filsafat politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Setyo Wibowo, menyebutkan, dalam tataran etis, isu-isu negatif tentang putra pertama Presiden Joko Widodo tentu berdampak kurang baik bagi pasangan Prabowo-Gibran. “Apalagi masyarakat sudah mengetahui bagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin,” kata Setyo. Putusan itu dianggap memberikan keistimewaan kepada Gibran. “Ini jadinya bukan memajukan demokrasi, melainkan mengembalikan kepada feodalisme.”

Penetapan Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini diagendakan untuk menetapkan kontestan pilpres 2024 yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut dan rapat pleno terbuka. “Setelah itu, kami berikan kesempatan sepuluh menit untuk masing-masing pasangan calon memberikan sambutan,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

KPU juga akan memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk menyampaikan struktur tim pemenangan pasangan calon. Dalam Undang-Undang tentang Pemilu, kata Hasyim, tim pemenangan disampaikan kepada KPU maksimal tiga hari sebelum kampanye dimulai. Adapun masa kampanye yang ditetapkan KPU dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. “Batas maksimalnya 24 November masing-masing pasangan calon menyerahkan nama-nama anggota tim kampanye dari pasangan calon," kata dia. Selanjutnya, pencoblosan akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

ANDI ADAM FATURAHMAN | IHSAN RELIUBUN