Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik. Pemecatan diumumkan pada 3 Juli 2034.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dewan Pers lantas menyoroti pengembangan pemberitaan yang menyentuh ranah pribadi korban dan pelaku. Secara gamblang, pemberitaan membuka seluruh identitas korban dan pelaku seperti profesi, gaji, dan penghasilan, keluarga, serta anak-anak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan, pengembangan berita itu berlebihan. Ninik meminta jurnalis untuk tidak mengulik kehidupan pribadi korban, keluarga korban, pelaku, dan keluarga pelaku.
"Jangan sampai pers mengulik kehidupan pribadi korban, pelaku, dan keluarganya. Sehingga seolah-olah semuanya terbuka di depan publik. Mereka memiliki kehidupan pribadi yang wajib dihormati semua pihak," kata Ninik dalam keterangan resmi Jumat 5 Juli 2024.
Meskipun korban membuka diri, pers harus tetap menaruh respek. Pers harus berpedoman pada seluruh peraturan yang berlaku. "Jangan sampai membuka identitas korban dengan disertai hal-hal privasi lainnya," katanya.
Ninik mengatakan, pers harus menahan dan membatasi diri dengan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta pedoman dan peraturan Dewan Pers lainnya. KEJ mewajibkan pers untuk “menghormati hak privasi” dan “menghormati pengalaman traumatik” subjek berita dalam penyajian gambar, foto, dan suara.
Pers harus selalu menguji informasi, melakukan check dan recheck serta tidak beropini yang menghakimi, dan senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, Dewan Pers mengingatkan pemberitaan yang berlebihan terhadap korban dan/atau keluarga korban serta pelaku dan/atau keluarga pelaku dapat bergeser menjadi dasar untuk memperkarakan pers di luar UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Jika hal itu yang terjadi, sudah pasti akan merugikan pers dan masyarakat. Kita bisa kehilangan kemerdekaan (pers) gara-gara kita tidak mampu merawat dan mengawal kemerdekaan itu sendiri," kata Ninik.
DKPP sebelumnya menyatakan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, terbukti menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam kasus tindak asusila terhadap CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. DKPP lantas mencopot jabatan Hasyim sebagai ketua KPU.
Foto 
