Jalur Pemutihan Pelanggar HAM

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tim itu bertugas menuntaskan kasus HAM berat masa lalu melalui pemulihan korban atau keluarga korban.

17 Agustus 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi kamisan menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu di seberang Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu terdiri atas 20 orang.
Tim akan bekerja hingga Desember 2022.
Pembentukan tim ini diduga sebagai upaya menguatkan impunitas dan pemutihan terduga pelaku pelanggaran HAM masa lalu.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyebutkan sudah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, kemarin, 16 Agustus 2022. Tim tersebut bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.