Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang 75 ulama dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok untuk berdialog di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Jokowi mengklarifikasi sejumlah tudingan yang diarahkan kepada pemerintahan dan pribadinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isu yang diklarifikasi Jokowi cukup beragam, mulai dari banjir tenaga kerja asing (TKA) hingga isu dia dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). "Menjelang tahun politik seperti ini yang banyak memang isu-isu. Saya sudah empat tahun ini banyak isu, ada isu tapi saya tidak pernah menjawabnya, tapi kali ini mumpung bertemu para ulama saya ingin sampaikan," katanya di lokasi, Rabu, 21 November 2018.
Terkait tudingan Indonesia banjir TKA, khususnya dari Cina, Jokowi membantah. Ia menjelaskan jumlah TKA di sini tidak mencapai 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini jauh lebih kecil dari ketimbang negara-negara lain di dunia.
Ia mencontohkan jumlah TKA di Uni Emirat Arab mencapai 83 persen, Arab Saudi 23 persen, dan Malaysia 5,4 persen. Sementara itu di Indonesia hanya 78 ribu TKA atau 0,03 persen dari total penduduk. "Jangan ada yang menyelewengkan jadi 10 juta, datanya dari mana. Kalau saya ini jelas data dari imigrasi," ucapnya.
Menurut Jokowi, lebih tepat jika menganggap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang membanjiri negara lain. Ia membandingkan TKA Cina di Indonesia hanya 24 ribu sementara itu TKI di Cina daratan mencapai 80 ribu. "Di Hong Kong, kan Cina juga, 160 ribu, Taiwan 200 ribu, kalau ditotal 440 ribu," ujarnya.
Dengan perbandingan itu, Jokowi menampik jika pemerintahannya dianggap antek asing. "Karena tenaga kerja kita lebih banyak di sana justru orang di sana antek Indonesia. Kalau mau dibolak-balik," kata dia.
Selain itu, Jokowi membantah jika pemerintahannya dianggap dikendalikan asing. Ia mengklaim justru di era kepemimpinannya banyak aset asing yang diambil alih. Jokowi mencontohkan seperti kepemilikan blok Mahakam, blok Rokan, dan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.
Jokowi juga menampik jika ia dianggap sebagai aktivis PKI. Ia menuturkan PKI bubar pada tahun 1966 sedangkan ia lahir 1961. Artinya, Jokowi berumur sekitar 5 tahun saat PKI bubar. "Apa ada aktivis PKI balita," ujarnya.
Foto 
