Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Samarinda – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim) Inspektur Jenderal Safaruddin mengaku lega setelah dimutasi menjadi Perwira Tinggi di Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri dalam rangka masa persiapan pensiun. Safaruddin menilai, mutasi itu justru mempermudah dirinya melakukan kerja-kerja dan persiapan selaku Bakal Calon Gubernur (Bacagub) di Provinsi Kalimantan Timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Ya baguslah, bagus itu. Saya memang mengharapkan itu,” kata Safaruddin saat dihubungi dari Samarinda, Jumat, 5 Januari 2018. Dia menilai mutasi itu tepat agar orang tidak lagi beranggapan dia melakukan penyalahgunaan wewenang ketika memeriksa bakal calon Gubernur lain. “Saya mengharapkan (mutasi) itu, Alhamdulillah,” ucap Safaruddin.
Baca Juga: Jadi Calon Gubernur, Wali Kota Samarinda Mendadak Diperiksa Polisi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Meski begitu, Safaruddin mengaku belum tahu pasti kapan dirinya akan mulai pindah tugas ke Jakarta dan menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri secara resmi. Upacara serah terima jabatan Kapolda Kaltim rencananya akan diadakan pekan depan ini. Safaruddin akan diganti Brigadir Jenderal Priyo Widyanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jambi. “Tinggal menunggu serah terima dari Kapolri. Saya belum tahu, biasanya tidak lama, mungkin minggu depan,” kata dia.
Sampai saat ini, Safaruddin belum mendapatkan tiket resmi pencalonan. Dengan tidak lagi menjadi Kapolda, dia mengaku bisa berkonsentrasi memastikan pencalonannya. “Kemarin kan ada dua tanggung jawab, sebagai Kapolda dan pencalonan. Sekarang berarti saya bisa konsentrasi pencalonan kalau dikasih rekomendasi PDIP,” kata Safaruddin. “Kita tunggu saja, pendaftaran kan 8 Januari, biasanya last minute itu. Belum (bisa memastikan) terserahlah kita menunggu saja,” ujar Safaruddin.
Baca Juga: Kapolda Kaltim Bantah Pemeriksaan Wali Kota Samarinda Bermotif Politik
Sebelumnya, DPP Partai Demokrat menuding Safaruddin menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kapolda, karena memeriksa bakal calon Gubernur dari Demokrat yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dalam kasus dugaan pungli di pelabuhan Samarinda. Safaruddin membantah pemeriksaan calon pesaingnya itu bermotif politik.
