Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO JABAR - Komisi 1 DPR membahas tantangan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat (KPID Jabar) saat melakukan kunjungan kerja reses ke Gedung Sate, Bandung, Jumat, 14 April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kendala tersebut merupakan salah satu isu yang dibahas dalam rapat rapat persiapan dalam pengawasan isi siaran 2024 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Turut hadir perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Adapun tantangan yang dihadapi KPID Jabar terkait keterbatasan anggaran dan minimnya sumber daya manusia. Jawa Barat memiliki 437 lembaga penyiaran, dan seluruhnya dipantau oleh 4 orang pengawas siaran KPID Provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan menyebutkan bahwa Undang-Undang Penyiaran juga tengah menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya adalah karena definisi dari lembaga penyiaran masih bisa diperdebatkan.
Walau demikian, Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi 1 DPR Nurul Arifin mengapresiasi kinerja Diskominfo Provinsi Jabar dan KPID Provinsi Jabar berhasil menjadi Diskominfo terbaik se-Indonesia (dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik).
“Juga KPID Provinsi Jawa Barat, di tengah kendala dan berbagai tantangan tetap bisa bekerja secara optimal, tetap bisa merealisasikan ide dan gagasan dengan tetap menyertakan publik. Ini patut diapresiasi. Kita berharap KPID tetap independen dan anggaran langsung dari APBN sehingga bisa lebih inovatif dalam menjalankan tupoksinya.”
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar DR. Ika Mardiah, M.Si menyatakan kesiapannya untuk turut berperan aktif dalam Pemilu yang akan datang. “Kita sudah menandatangani komitmen Bersama dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPUD di kabupaten/kota di Jawa Barat, juga komitmen dengan pihak-pihak terkait untuk sama-sama berkolaborasi menghadapi Pemilu 2024. Kita sudah siap,” kata dia. (*)
Foto 
