Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala BIN Herindra Besok Pagi

Puan Maharani mengungkapkan, nama Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden pada 10 Oktober 2024.

15 Oktober 2024 | 14.50 WIB

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Rabu, 16 Oktober 2024. Kepala BIN Budi Gunawan akan digantikan dengan Muhammad Herindra.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Insya Allah kami laksanakan fit and proper test-nya, pertimbangan dari DPR-nya itu Insya Allah besok pagi di DPR," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Puan mengungkapkan, nama Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden atau Surpres pada 10 Oktober 2024. "Jadi, sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra," kata dia.

Dalam rapat paripurna, Puan mengatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. Surat tersebut dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR pada Senin, 14 Oktober 2024. 

Namun mengingat alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk, maka rapat konsultasi memutuskan pembentukan tim oleh pimpinan DPR. "(Tim) Mempunyai tugas untuk pertimbangan atas pemberhentian dan penggantian Kepala Badan Intelijen Negara, selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna," kata Puan dalam rapat.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus