Empat Masalah Kumpul

KUMPUL Murtadji - kolonel dan bekas Inspektur Jenderal Tugas-Tugas Umum Departemen P&K minggu ini menginjak masa jabatan 4 bulan sebagai Pejabat Sernentara Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Jawa Barat di Bandung. Agak repot juga, sebab begitu ia duduk, empat masalah menggoyang kursinya berturut-turut. Mula-mula berita "penelitian keperawanan" yang ternyata tidak benar. Kemudian terjadi kebocoran tes diagnostik di Bandung. Tapi juga masih ada dua masalah lain yang "diwariskan" oleh Tauddin Iskandar, Ka Kanwil yang lama, yang kini mengikuti Sespa di Jakarta. Yaitu ketidak-serasian antara Kanwil dan PGRI serta adanya pungli yang menimpa para guru SD. Sialnya, ruang gerak Kumpul terbatas. Kenapa? "Sebagai Pejabat Sementara, saya tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang prinsipiil," katanya. Di bawah ini cuplikan wawancara pembantu TEMPO di Bandung, Hasan Syukur, dengan Kumpul Murtadji. Akhir-akhir ini Kanwil Jawa Barat disorot, terutama lantaran adanya berita "penelitian keperawanan' dan bocornya tes diagnostik. Tentang "penelitian keperawanan", itu sama sekali tidak ada. Saya sudah cek ke semua sekolah. Terakhir juga ada penjelasan dari Pak Walim, Direktur SPG Garut yang mengeluarkan 3 siswinya karena hamil. Di sini pun penelitian" semacam itu tidak ada. Tentang bocornya tes diagnostik: dulu juga sering terjadi kebocoran tapi bisa dilokalisir. Sekarang sulit dilokalisir. Susahnya, hal itu terlanjur dimuat di koran Saya berpendapat, koran-koran juga turut membocorkan. Kenapa anda tidak cepat bertindak sebelum berkembang seperti sekarang? Untuk melakukan suatu tindakan, perlu ada pegangan dulu. Artinya cukup data, hingga tindakan tidak ngawur. Ini tidak mudah tapi saya juga tidak tinggal diam. Pengecekan terus dilakukan. Terhadap para murid yang mogok tidak mengikuti tes ulang akibat kebocoran itu, akan dikenakan tindakan? Tidak. Mereka tidak bersalah. Saya bisa mengerti, tapi juga jangan menyalahkan pihak guru. Usaha saya dalam hal ini memberi pengertian kepada mereka bahwa tes ulang itu demi kebaikan kita bersama, untuk peningkatan pendidikan itu sendiri. Apakah guncangan itu termasuk misalnya ketidak-serasian antara Kanwil dengan PGRI? Saya tidak melihat kemungkinan itu. Hubungan Kanwil dengan PGRI sekarang cukup harmonis. Bagaimana dengan timbulnya pungli di lingkungan P&K Jawa Barat? Sejauh ini saya belum menemukan kasus pungli. Sedang soal SPP sudah tidak lagi menjadi masalah. Kalau memang pungli itu ada, tentu tidak akan saya biarkan. Akan saya tindak tegas.