Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.

2 Maret 2018 | 19.54 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Perbesar
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan partainya telah menerima utusan yang menawarkan untuk bergabung dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, komunikasi mengajak membangun koalisi bersama adalah hal yang wajar dalam politik menjelang Pemilihan Umum 2019.

Fadli berujar utusan tersebut juga menawari Prabowo sebagai cawapres Jokowi. "Ya adalah utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung, Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik ini sah-sah saja," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 2 Maret 2018.

Baca: Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Namun, kata Fadli, tawaran tersebut tak sejalan dengan cita-cita Gerindra. Sebab, menurut Fadli, Gerindra bakal mengusung Prabowo sebagai calon presiden untuk bersaing dengan Jokowi yang sudah resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Bukan sebagai cawapres," kata dia.

Fadli menilai tawaran agar Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi hanya akan mendorong munculnya calon tunggal dalam pemilihan presiden. "Saya kira membahayakan demokrasi kita kalau kemudian ingin menciptakan satu oligarki tersendiri," ujar Fadli.

Simak: Puan Maharani: PDIP Kantongi Nama-nama Cawapres Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno membantah partainya ingin mendorong calon tunggal. Menurut dia, komunikasi politik antarpartai masih terus berlangsung. "Tak ada niatan ke sana (calon tunggal)," ujarnya.

Hendrawan berujar PDIP membuka ruang untuk berkomunikasi dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, kerja sama PDIP dengan kedua partai juga sudah terjalin dalam pemilihan kepala daerah di beberapa tempat. "Bukan tak mungkin terjadi induksi vertikal yang mengarah kepada kerja sama yang lebih luas," katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Lulus dari Universitas Indonesia program studi Indonesia pada 2014, ia bergabung bersama Tempo pada 2015. Sempat meliput politik dan hukum seputar Pemilu 2019, ia kini berfokus pada isu gaya hidup dan olahraga. Pada 2019, bersama Danang Firmanto, ia meraih ExCel Award, penghargaan untuk karya jurnalistik terbaik di bidang pemilu di kawasan ASEAN.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus