Mengapa Ganjar Memilih Oposisi Setelah Kalah Pilpres 2024

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengklaim tidak ada unsur kesengajaan atas tidak terpasangnya foto Presiden Joko Widodo. Ia membantah jika dikatakan ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi. “Menurut penjelasan pengurus PDI Perjuangan di Medan, Sumatera Utara, bingkai foto Jokowi jatuh tersenggol dan pecah saat pemasangan banner. Bingkai foto memang belum dipasang lagi,” kata Guntur saat dihubungi pada Rabu, 8 Mei 2024. "Bingkai foto Jokowi masih ada dan disiapkan terpasang."

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada arahan dari pengurus pusat partai untuk mencopot foto Presiden Jokowi. Dia menegaskan, PDIP tetap menghormati Jokowi sebagai presiden.

Kendati begitu, Hasto menyebutkan, tidak dipasangnya bingkai foto Presiden Jokowi tidak hanya terjadi di kantor DPD PDIP di Sumatera Utara, tapi juga terjadi di daerah lain. Menurut Hasto, tidak dipasangnya atau penurunan foto Presiden Jokowi murni ekspresi kader partai di daerah.

Insiden penurunan foto Presiden Joko Widodo tampaknya bisa jadi menggambarkan kekecewaan kader PDIP di daerah setelah kekalahan Ganjar, Gubernur Jawa Tengah yang diusung partai berlambang banteng itu, dalam kontestasi pilpres. Jokowi pecah kongsi dengan PDIP akibat perbedaan pilihan politik dalam pilpres 2024. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bersama Mahfud Md. sebagai wakil presiden.

Teranyar, PDIP menganggap Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng itu. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan status Jokowi yang tidak lagi sebagai kader PDIP alias dipecat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pilpres 2024. Atas putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pilpres 2024.

Adapun Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan bingkai foto dirinya di kantor PDIP di daerah tak terpasang atau diturunkan. "Ah, foto aja. Ya, cuma foto aja," ucap Jokowi di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Oposisi Sebagai Sikap Pribadi Ganjar

Ganjar Pranowo menegaskan, pernyataannya menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan pendapat pribadi di luar PDI Perjuangan. "Iya, kan, memang saya menyatakan, 'Saya, Ganjar Pranowo, tidak akan di pemerintah.' Itu kan pernyataan saya pribadi sebagai capres," ucap Ganjar di Jakarta, kemarin, seperti dilansir Antara.

Walaupun menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih, Ganjar menegaskan bahwa keputusan partainya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan alias oposisi akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada akhir Mei 2024. Hingga saat ini, PDIP belum mengeluarkan sikap politik untuk pemerintahan baru, meskipun Ganjar sudah mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi.

Ganjar mengatakan akan tetap berpolitik di luar jabatan publik karena ada banyak sektor yang dapat dikerjakan dan berhubungan dengan politik. "Memangnya anggota partai politik harus di jabatan politik? Kan tidak. Kita bisa berbuat banyak. Bisa bicara merespons soal pangan, maka bagaimana pertanian kita bisa maju, pangan kita mandiri. Kita gerak aja langsung di desa," ujar Ganjar.

Menurut dia, di PDI Perjuangan ada struktur ranting, anak ranting, hingga pengurus cabang partai. Struktur di akar rumput itu merupakan jabatan publik mulai level kepala desa, perangkat, hingga pengusaha. "Hampir semua kehidupan kita politik. Jadi, banyak yang bisa dikerjakan," ucap Ganjar.

Deklarasi Ganjar itu ditengarai sebagai sinyal PDIP yang bakal mengambil jalan oposisi. Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey mengatakan keputusan Ganjar untuk beroposisi merupakan sikap pribadi yang harus diapresiasi. Ia menepis anggapan bahwa sikap Ganjar mencerminkan sikap PDIP. "Itu sikap pribadi, bukan partainya,” kata Dolly saat dihubungi Tempo, kemarin.

Olly menyebutkan hal yang wajar jika publik melihat deklarasi Ganjar sebagai cerminan arah politik PDIP. Sebab, PDIP telah berpengalaman sebagai oposisi dalam 10 tahun selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Olly mengatakan arah politik PDIP dan strategi pemilihan kepala daerah serentak akan ditentukan dalam Rakernas. Rakernas digelar selama tiga hari pada 26 sampai 28 Mei 2024. Dalam rakernas itu akan diputuskan persiapan dan pembentukan tim pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang bakal digelar pada November mendatang. Selain itu, Rakernas bakal menentukan sikap PDIP, akan bergabung atau tidak dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat mengikuti debat ketiga calon presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 7 January 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Pendapat Pengamat Politik

Sejumlah pengamat politik menilai penurunan bingkai foto Jokowi dan deklarasi Ganjar Pranowo menjadi indikasi PDIP bakal mengambil sikap oposisi. Kedua peristiwa politik ini juga bisa menggambarkan keuntungan dan kekurangan dari situasi saat ini.

Pengamat politik dari Trias Politika Strategi, Agung Baskoro, mengatakan Ganjar diduga ingin tetap beredar di orbit strategis di depan panggung kekuasaan. Dengan begitu, Ganjar tetap bisa menarik perhatian publik dan elite PDIP. Menurut dia, pernyataan Ganjar itu sebagai sinyal sikap PDIP yang akan beroposisi. “Sedikit-banyak pernyataan Ganjar adalah cerminan PDIP. Dia setidaknya sudah mendapat informasi atau kisi-kisi, minimal bagaimana arahan pengurus pusat partai, termasuk ketua umum,” ujar Agung.

Agung menyebutkan sinyal oposisi PDIP juga terlihat dari gestur serta pernyataan yang mengerdilkan peran Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Menurut Agung, pernyataan Ganjar itu hanya mengafirmasi sikap politik PDIP yang akan diputuskan dalam Rakernas.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan pernyataan Ganjar itu berpotensi juga menjadi arah politik PDIP. Meski Ganjar mengatakan deklarasinya sebagai sikap pribadi, Zuhro menjelaskan, sosok mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak bisa dipisahkan dengan PDIP.

Bahkan, kata Zuhro, hal tersebut tidak bisa dilepaskan ketika Ganjar dipercaya untuk menjadi calon presiden oleh PDIP. "Tentunya hal itu sudah ditakar-takar, dipertimbangkan sedemikian rupa, dikonsultasikan. Jadi, tidak sendiri gitu," katanya. Arah politik PDIP memang akan diputuskan saat Rakernas. Namun Zuhro meyakini deklarasi Ganjar itu hanyalah penegasan arah politik partai.

Keputusan Ganjar untuk beroposisi dinilai tepat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan citra Ganjar justru akan hancur jika menyatakan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ganjar dinilai konsisten dan berani bersikap sebagai pihak yang kalah dengan tetap berada di luar kekuasaan. “Meski begitu, karier politik Ganjar ke depan sangat bergantung pada PDIP karena yang menentukan nasib kader adalah partai,” ujar Adi, kemarin.

Menurut Adi, isyarat PDIP untuk beroposisi sangat kentara. Hal tersebut, kata dia, bisa terlihat dari sejumlah peristiwa politik. Di antaranya insiden penurunan bingkai foto Jokowi di kantor PDIP, sikap elite PDIP yang resistan dengan hasil pilpres 2024, hingga langkah PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai tanda-tanda PDIP bersikap oposisi semakin kuat, bahkan sebelum pernyataan Ganjar itu. Menurut dia, salah satu tanda PDIP bakal beroposisi adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sampai saat ini belum bersedia menemui Prabowo Subianto. Megawati juga sama sekali tidak menjawab ajakan kubu Prabowo-Gibran untuk berdiskusi soal penyusunan kabinet baru. Terakhir, kata Ray, ide presidential club usulan Prabowo tidak ditanggapi oleh PDIP.

Ray mengatakan, bahkan dengan tawaran tiga kursi menteri untuk PDIP pun tidak akan meluluhkan Megawati untuk merapat. “Dengan tiga tanda ini, PDIP secara informal sudah mengambil sikap beroposisi,” ujar Ray, kemarin.