Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat mulai disalurkan. Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Yang dulunya dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen. Kemudian ada bantuan dari kabupaten/kota," kata Ridwan dalam jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu 21 Juli 2021).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ridwan menuturkan, warga Jabar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tapi tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan di-cover oleh PemerintahProvinsi Jabar.
"Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau di data formal. Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," ujarnya.
Ridwan sudah menyalurkan bantuan berupa sembako dan tunai kepada warga terdampak PPKM pada Selasa dan Rabu lalu. Ia pun mengajak komunitas untuk berkolaborasi membagikan bantuan kepada warga terdampak yang tak terdata secara formal.
Bantuan yang diserahkan Ridwan selain dari CSR, juga berasal dari anggaran provinsi untuk bantuan obat-obatan yang sebagiannya disisihkan untuk bansos sembako tunai kepada warga yang tidak terdaftar formal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar melaporkan bahwa ada 13 pintu bansos formal selama PPKM berlangsung, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota.
Ke-13 bansos tersebut, yakni PKH Reguler Triwulan 3, BNPT/Program Sembako Reguler, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM PKH, Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk BST, tambahan Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk Pemkab/Pemkot, dan Bantuan Beras 5 kilogram x 1 Bulan dari Dana Non-APBN dari Kantor Sekpres.
Kemudian, Bansos Pemkab dan Pemkot (Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor, BLT Dana Desa, Bantuan Pelaku Usaha Mikro, Bantuan Diskon Listrik, Kartu Prakerja, dan Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Dodo mengatakan, jumlah penerima ke-13 bantuan tersebut di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.
"Jumlah penerima PKH semula 1.718.362 KK menjadi 1.813.956 KK. Kemudian, jumlah penerima BST, dari 1.957.321 KK menjadi 2.060.882 KK. Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemprov maupun Pemda Kabupaten/Kota yang masuk ke buffer stock data Kemensos, sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," kata Dodo.
Dodo menjelaskan, penerima bansos dari pemerintah pusat berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemprov Jabar. Perbedaan itu karena penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS. Pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima bantuan pemerintah pusat.
"Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima Bansos Beras 5kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," katanya. (*)
Foto 
