Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut," kata Hasto di DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun dia tak menampik jika dia pernah menjadi konsultan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga saat ini KTP dia masih tertera konsultan di kolom pekerjaan. "Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
1. Tidak Tahu
Hasto Kristiyanto tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus korupsi DJKA Kemenhub pada Jumat pagi, 19 Juli 2024. Hasto mengatakan, ia baru tahu ada jadwal pemeriksaan tersebut. "Saya sendiri baru tahu pagi hari. Suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami. Dan, kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu." kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Namun, Hasto bersedia memenuhi panggilan KPK apabila ada pemanggilan lagi. "Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada," ucapnya.
2. Lawan Bobby dan Khofifah
Hasto memastikan Bobby Nasution dan Khofifah tidak akan melawan kotak kosong dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Kata dia, persaingan melawan kotak kosong tidak akan terjadi di dua provinsi tersebut. "PDI Perjuangan di Sumut bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang menyiapkan kerja sama politik," katanya, Sabtu, 20 Juli 2024.
Hasto menyatakan partainya masih menyeleksi sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur. "Kami sudah melaksanakan pelatihan tim kampanye pada batch yang ketiga. Bagi kami, pilkada bukan sekadar figur, tetapi ini konsolidasi partai. Ini pergerakan mesin partai," ujarnya.
3. Evaluasi Pengangkatan Wakil Menteri
Hasto menilai pelantikan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024, merupakan salah satu langkah transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto. "Kami melihat sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang harus dilakukan evaluasi secara kritis," kata Hasto, Sabtu, 20 Juli 2024.
4. Tudingan Hasto Dibantah KPK
Soal penggeledahan rumah Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu oleh KPK pada Rabu, 17 Juli 2024, Hasto menganggap sebagai dinamika politik menjelang Pilkada. "Sebenarnya secara historis menjelang Pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan politik lain ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya," kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.
KPK telah membantah pernyataan Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika memastikan penyidik tidak pernah mengusut kasus korupsi karena golongan politik tertentu. "KPK khususnya penyidik bekerja berdasarkan kerangka hukum, yaitu apakah ada perbuatan pidana yang diperkuat dengan alat bukti atau tidak," kata Tessa, Ahad, 21 Juli 2024.
5. Saksi
Tim penyidik KPK memanggil Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan."Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto selaku konsultan," kata Tessa, dikutip dari Antara pada Jumat, 19 Juli 2024.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | MUTIA YUANTISYA | ANTARA
Pilihan Editor: Ini 2 Kasus yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Foto 
