Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 15 Agustus 2024. Hasto hadir sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub Wilayah Jawa Timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hasto mengatakan seharusnya datang ke KPK besok. Tapi, dia tak bisa hadir karena ada agenda partai yang telah disiapkan sejak dua pekan lalu. "Saya mengusulkan kepada KPK untuk datang pada hari ini," kata Hasto di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hasto menyatakan dirinya siap untuk menghadiri panggilan KPK kapan pun. Sebab, kata Hasto, dia ingin menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. "Ketika diundang sebagai saksi, saya akan hadir," ujarnya.
Dia menyebut kehadirannya di KPK hari ini akan didampingi Tim Hukum PDIP yang diwakili oleh Ronny Talapessy. "Detailnya akan kami tindak lanjuti setelah memberikan keterangan di KPK," tuturnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyatakan tidak mengetahui kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub Wilayah Jawa Timur. Hasto menyatakan tak tahu dan tak terlibat dalam kasus korupsi itu. "Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut," kata Hasto di DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Ihwal korupsi DJKA Kemenhub, Hasto menyebut tidak memiliki bisnis di bidang itu. Namun dia tak membantah jika dirinya disebut sebagai konsultan. Dia mengaku dirinya memang pernah menjadi konsultan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga saat ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya masih tertera konsultan di kolom pekerjaan. "Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," kata dia.
Mutia Yuantisya ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
