Hindari Mobilisasi Massa saat Pandemi, KPU Matangkan Aturan Kampanye Medsos

"Saat ini kami sedang membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10, include di dalamnya Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 (tahun 2017). Mungkin satu dua hari ini akan kita rampungkan," kata Komisioner KPU, Viryan Azis, dalam sebuah diskusi daring, pada Selsasa, 22 September 2020.

 

Viryan mengatakan KPU sedang menyusun perubahan peraturan terkait kampanye yang menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, mengadaptasi pilkada 2020 dengan memperbanyak kampanye via media sosial.

 

Seperti tertulis dalam Rancangan Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, kata Viryan, kampanye melalui media sosial dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon (Paslon) dan atau Tim Kampanye. 

 

Adapun kampanye hanya boleh dilakukan selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang. "Untuk itu para Paslon dan atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai," tandas Viryan.

 

Para paslon atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye, dengan syarat paling banyak 30 akun resmi untuk seluruh aplikasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 20 akun resmi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Sementara itu, penayangan iklan kampanye di media sosial hanya boleh dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Untuk jumlah penayangan iklan paling banyak 5 konten untuk setiap akun resmi media sosial setiap hari selama masa penayangan iklan.

 

Viryan mengatakan banyak kelebihan melakukan kampanye atau iklan politik via media sosial. Salah satunya adalah konten kreatif politik via media sosial lebih mudah viral yang menjadikan adu kreatifitas antar paslon jadi perhatian publik. "Budgeting iklan di medsos paling murah dibanding media lainnya," katanya.