Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta ada kerja sama antar-negara untuk memutus aliran dana kelompok teroris di seluruh dunia. Menurut dia, kerja sama ini dibutuhkan karena teknologi penyaluran dana ke para teroris saat ini semakin canggih. "Kegiatan terorisme pasti membutuhkan dana. Tanpa dana, terorisme tidak bisa bergerak atau beraksi," kata Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, di Jakarta, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kerja sama untuk memotong aliran dana kelompok teroris ini disampaikan Wiranto dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-4 Counter-Terrorism Financing di Bangkok, Thailand, kemarin. Menurut dia, kerja sama komunitas negara-negara di Asia Tenggara dan Australia efektif dalam menekan aksi teror di kawasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini telah memberikan hasil nyata seperti pengurangan yang signifikan dari serangan teroris, khususnya di Asia Tenggara," ujar Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini berharap mekanisme kerja sama antar-negara makin matang dan saling menguntungkan. Sebab, pemutusan aliran dana kejahatan itu tak hanya bisa digunakan untuk mencegah kejahatan terorisme, tapi juga mencegah kejahatan korupsi dan perdagangan manusia antar-negara. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, Deputi Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea Ngam, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian.
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menilai perlu ada skema public-private partnership dalam mencegah pendanaan terorisme di kawasan Asia-Pasifik. Menurut dia, skema ini melibatkan lembaga intelijen keuangan, penegak hukum, dan penyedia jasa keuangan untuk pertukaran data informasi.
"Skema ini membantu mengatasi hambatan kerahasiaan, membuat penyelidikan perkara menjadi lebih komprehensif dan proses asset recovery menjadi lebih efektif," ujar dia.
Penyelidikan aliran dana kejahatan kerap terbentur masalah kerahasiaan data dan informasi pengguna jasa. Selain itu, belum adanya komitmen politik dari setiap negara menjadi penghambat upaya pencegahan pendanaan terorisme. "Penanganan pendanaan terorisme tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional," ujar dia.
Adapun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan perlu ada kerja sama pertukaran intelijen di kawasan. "Tidak ada satu negara yang dapat menangani masalah terorisme sendiri-sendiri," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut. Tantangan memberantas kelompok teroris makin besar karena adanya desentralisasi kelompok teror dari negara-negara Timur Tengah ke negara asal simpatisannya. Ia menyebut kelompok teror ini sebagai kelompok teror generasi ketiga. "Taktik mereka terus berevolusi dan tidak mudah dideteksi aparat keamanan."
SYAFIUL HADI | ARKHELAUS WISNU
sss
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
