Islam Setelah Pemilu 1977 ...

HASIL penghitungan suara terbata-bata, sedikit. Dan PDI dan PPP tak puas. Tapi bagaimanapun juga, kenyataan yang terbayang dari hasil sementara pemilu 1977 sampai awal pekan ini adalah: hanya jumlah pencoblos partai-partai Islam, yang kini bergabung dalam PPP. yang cenderung meningkat jumlahnya. Dibandingkan dengan pemilu 1971 Golkar turun dan PDI merosot, sementara PPP mungkin dapat tamballan kursi. Bahkan di DKI Jakarta. tempat yang dinilai paling "bebas dan rahasia" untuk memilih PPP menang dan Golkar kalah. Dan harga PPP pun boleh dibilang naik. Di DPR nanti suara terbanyak memang akan tetap berada di tangan Golkar dan ABRI, seperti dalam DPR sebelumnya. Tapi siapa yang pandai membaca yang tidak tersurat dalam pemilu 1977 ini akan faham: "golongan Islam" di Indonesia kini menaunpakkan diri lebih tegas. "Hasil sementara pemilu menunjukkan kemenangan mental dan politis bagi PPP", komentar K.H. Syaifuddin Zuhri, tokoh NU dan bekas Menteri Agama kepada TEMPO. "Itu menghilangkan image seakan PPP hanya fatamorgana", tambahnya. Ini sebenarnya sudah bisa dilihat selama kampanye. Menyadari pentingnya suara para pemilih dari kalangan Islam sebagai calon penusuk PPP, Golkar bersaing seru di situ. Hingga tersebutlah sebuah lelucon: seorang bekas pendukung Masjumi ketika ditanya apa yang akan dipilihnya dalam pemilu 1977. menjawab setengah bergurau: "Golkar". Kenapa? "Habis, semboyan PPP memperjuangkan Pancasila dan UUD 45, sedang semboyan Golkar memperjuangkan Islam". Bagaimana Golkar dengan berapi-api menyatakan diri memperjuangkan umat Islam, setidaknya bisa didengar dari ucapan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud. "Karena sebagian terbesar penduduk beragama Islam, dengan sendirinya perkembangan agama Islamlah yang dititik-beratkan oleh pemerintah orde baru", katanya di Cirebon. "Saya sendiri akan berjihad fisabilillah demi kemajuan Islam", tambahnya. Di Kalimantan Selatan, ketua umum DPP Golkar Amir Murtono tak bicara soal jihad. Tapi ia disambut spanduk berbunyi "Golkar Perjuangkan Pendidikan Islam". Di sana ia juga menyatakan, Golkar banyak berjuang untuk kepentingan agama khususnya agama Islam", katanya. Tokoh Golkar dan Menteri Penerangan Mashuri pun di Ampenan (Lombok) bicara soal Islam. Ia memberi alasan mengapa Golkar menampilkan tandagambar Beringin. Dalam sejarah Islam, begitu ceritanya, menjelang perjanjian Hudaibiyah, Nabi Mullal lad SAW duduk di bawah sebatang pohon rindang. Umat Islam berkumpul di sana, menyatakan janji setia. Mereka lantas disebut kaum 'syaja'- kaum yang bernaung di bawah pohon. Dan Muhammad Alhabsyi, ulama dari Kwitang Jakarta itu, mengutip cerita serupa. Sementara di Malang selatan ditemukan gambar Beringin dalam kaligrafi ayat-ayat Alqur'an, di alun-alun Demak berdiri patung haji ukuran raksasa menusuk tandagambar Golkar. Sejalan dengan itu harian Benta Yudha tampil dengan karikatur berbunyi: "Islam Agamaku, Ka'bah Kiblatku, Golkar Pilihanku". Semua ini nampaknya tak berbeda banyak dibanding pemihl 1971. Di masa itu Guppi (Gabungan Usaha-Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) yang disokong Golkar juga berusaha keras mencari suara di kalangan pesantren. Di Jawa Timur waktu itu bahkan ada poster: "Nabi Muhammad SAW adalah karyawan agung". Betapapun, kampanye pemilu 1977 dalam merebut hati umat Islam menunjukkan ikhtiar yang lebih seru. Kali ini misalnya, kaum penganut "Kepercayaan" dan masalah kebatinan tidak lagi nampak dalam kampanye Golkar."Dalam pemilu sekarang", kata Arymurthy, sekjen SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan), "kami tidak meiarang anggota SKK yang jumlahnya 120 aliran membantu Golkar atau kontestan lain". Sementara itu soal-soal yang bisa menggetarkan umat Islam kali ini lebih terdengar. Bahaya ancaman dari "Komando Jihad" dimaklumkan pemerintah dan terjadi penangkapan di mana-mana satu hal yang oleh kalangan PPP dianggap bisa mengurangi suara PPP, walaupun secara resmi partai itu tidak dinyatakan terlihat. Di sanlping itu Berita Yudha juga beberapa hari selama kampanye sempat memuat potret buah keganasan DI/TII sekitar 25 tahun yang lalu, dan Amirmachmud menyatakan ada kampanyewan PPP di Bogor yang bicara lagi soal "Negara Islam". Dan di Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri yang giat ini menyatakan pula tekadnya: "Kalau ajaran Islam sampai diselewengkan, saya akan berjihad". Di lain pihak, kampanyewan Ka'bah Kasman Singodimedja, bekas tokoh Masjumi. mengecaItl Golqur". Maksudnya ialah "Golongan Quraisy", para pengua, sa Mekah yang merlindas Nabi dan kaum Muslimin pertama. Tapi orang Golkar tak enak juga mcndengarnya. Dan Kasman pun oleh Menteri Amirmachmud di Padang dituduh bekas "pemberontak" - walaupun menurut catatan seorang peneliti sejarah Mr. Kasman tidak pernah ikut dalam pemberontakan PRRI atau apapun. Kampanye memang panas. Tapi panas itu agak bisa membahayakan bila soal "jihad" disebut-sebut, soal haram atau tak haram dalam mencoblos tandagambar diumumkan, dan kata "Negara Islam" dilontarkan kembali. Bukan saja itu semua bisa akan memercikkan nyala baru dari api di sekam yang lama, tapi juga bisa mempellgaruhi hubungan golongan Islam dengan yang bukan Islam di Indonesia untuk masa mendatang. Tak semua pesimistis dalam memandang hubungan yang penting tapi peka itu, termasuk kalangan non-lslam yang tergabung dalam PDI. Tapi nada penyesalan bukannya tidak ada. Menjawab pertanyaan TEMPO bagaimana tanggapannya tentang banyaknya Islam disebutsebut dalam kampanye yang lalu, Sekjen PDI Sabam Sirait menjawab: "Pemerintah terlalu show dalam memberi bantuan keagamaan, dan ini mengundang PPP untuk bicara pula soal agama". Lanjut tokoh bekas Partai Kristen ini: "Celakanya Golkar juga memakai tema agama". Di pihak lain, pimpinan Golkar justru menganggap bahwa parpol-lah yang mulai memakai isyu agama itu. "Baru setelah ada parpol menggunakan isyu agama", kata Cosmas Batubara dari DPP Golkar kepada TEMPO, "Golkar menampilkannya sebagai balasan - juga untuk menjelaskan". Bagi orang PPP sendiri, soal agama tentu saja wajar. "PPP tak bisa dipisahkan dengan Islam, sebab azasnya adalah lslam", kata }lusni Thamrin wakil sekjen DPP PPP. "Sangat bodohlah bila PPP tidak menampilkan tema-tema agama", tambahnya. Dalam kata-kata Nurcolish Madjid, bekas ketua umum HMI yang kini bekerja di LEKNAS: "Massa PPP adalah rakyat beragama Islam, dan dengan sendirinya pendekatan melalui tema agama, ikatan primordial, sangat menarik", katanya. Barangkali dengan begitu, meskipun secara strukturil partai hanya diperbolehkan terdiri sampai daerah tingkat II - sesuai dengan undang-undang yang berlaku - toh PPP mampu meneMbus apa yang disebut 'massa mengambang' di kecamatan, kelurahan dan desa. Apalagi menurut Ridwan Saidi, bekas ketua umum HMI yang menjadi calon nomor dua PPP untuk DPR, pikiran tentang floating mass ternyata keliru. Massa tidak mengambang tanpa BJ (berat jenis). "Berat jenis massa tidak merosot, bahkan naik kesadaran politik di kalangan mereka". Mungkin memang demikian, mungkin juga tidak. Naiknya harga PPP dalam Pemilu 1977, ditandai terutama dengan kemenangannya di Jakarta, belum selesai dibahas. Yang pasti, kenaikan itu paling mengenai Golkar. Setidaknya sudah dapat diraba bahwa dukungan terhadap Golkar di kalangan generasi muda dan di kalangan intelektuil tidak seperti dulu lagi. Beberapa hari sebelum pemilu. pengumpulan pendapat umum di kalangan mahasiswa di Bandung yang dilakukan oleh Lembaga Studi Kemasyarakatan ITB menunjukkan bahwa PPP lebih banyak dipilih ketimbang Golkar. Suara tokoh semacam Mochtar Lubis dan Adnan Buyung Nasution, yang di tahun 1971 secara terbuka menyokong Golkar, kini tak terdengar lagi -- tiga tahun setelah "intelektuil Orde Baru" itu ditahan pemerintah Orde Baru dalam peristiwa 15 Januari. Suara kaum cendekiawan itu memang tak banyak. Tapi bahwa itu kini tak ada lagi, menunjukkan ada semacarn krisis pembenaran dan Iegitimasi buat Golkar. Kini mungkin memang terdapat sejenis "kejengkelan umum", seperti dikatakan Ridwan Saidi, terhadap keadaan. Sebuah organisasi yang telah lama memerintah hampir secara mutlak seperti terlihat juga di dalam Partai Kongres di India sebelum kalah - memang akan menghadapi krisis. Mungkin karena itu pula seruan Nurcholish Madjid untuk "rnemompa ban kempes", untuk menimbulkan keseimbangan terhadap kekuatan Golkar, banyak menarik perhatian. Setidaknya, lebih memikat ketimbang waktu Nurcholish menyatakannya di tahun 1971. Waktu itu, menurut cerita Nurcholish sendiri, banyak cendeWawan Orde Baru yang menampiknya. Tapi di tahun 1977, seruan "keseimbangan" itu didukung tajuk-rencana Kompas. Seorang cendekiawan Kristen bahkan menyatakan "nyoblos Ka'bah" untuk 2 Mei 1977. Namun sejauh mana suara independen yang kini mendukung PPP itu cukup berarti, masih jadi tandatanya. Yang jelas, suara pendukung PPP terutama datang tidak dari kalangan itu, melainkan dari mereka yang secara tradisionil sudah jadi pendukung partai-partai Islam dan berdasarkan Perkiraan itu, PPP mungkin akan lebih cenderung hanya jadi partainya orang Islam. Dengan begitu hubungan dengan massa tetap terjamin, meskipun dalam pelbagai masalah nasional PPP bisa saja tersisih sendirian -- mungkin harus menghadapi Golkar dan PDI sekaligus. Apalagi jika seperti di masa lalu dan terutama juga di masa kampanye, orang ramai menyebut "Komando Jihad", "Negara Islam" dan "DI/TII". Bagi orang-orang yang bukan Islam -- golongan agama lain yang tergabung dalam PDI -- dan yang bukan santri, seruan semacam itu cukup bikin gentar. Untunglah bagi PPP, bahwa paling sedikit dalam hari-hari pertama setelah pemilu, bulan madunya dengan PDI masih hangat. Kalangan PDI sendiri menyatakan bergembira atas pertumbuhan PPP. "Meningkatnya angka PPP, menunjukkan kemenangan demokrasi. PPP dan PDI itu buat saya sama-sama kekuatan demokratis. Dan saya tak melihat PPP sebagai kekuatan Islam", kata Usep Ranuwidjaja kepada TEMPO. Malah menurut Sabam Sirait, sekjen DPP PDI, semua gerakan agarna di tanahair yang berjuang di bidang politik, selalu bersifat nasionalis, patriotis. "Itu terlihat sejak zarnan Tjokroaminoto, setelah proklamasi kemerdekaan sarmpai sekarang', katanya. Dan begitulah ia melihat PPP. Pandangan ini ternyata sama dengan M. Zamroni, orang DPP PPP. Sekalipun berasas Islam. tapi"PPP itu nasionalistis. Islam sendiri tidak mengamanatkan sistem pemerintahan negara, Islam sebagai agama. jangan dianggap sebagai ideologi. Bagi PPP, sistem jelas UUD '45, filsafat pemikiran persatuannya Pancasila", katanya. Agaknya keterangan Idham Cholid ketua DPP PPP sebagaimana dikutip oleh Sholeh Iskandar. ketua pesantren "Darul Falah" Bogor - bisa mencerminkan sikap PPP. "Pimpinan PPP menyadari bahwa tanpa nenghilangkan identitasnya sebagai partai yang punya waina agama, yang lebih mendesak dan harus dikerjakan ialah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang seimbang antara sektor materiil dan spirituil, terutama mencegah kebocoran-kebocoran", demikian Idham. Dan dengan begitu Ridwan Saidi yakin bahwa PPP tak akan tabrakan dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya, "Kalau yang kita pcrjuangkan adalah segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. kepentingan nasional bersama seperti keadilan sosial kita tak akan tabrakan", katanya. Dengan kata lain, polarisasi Islam-non Islam yang dikhawatirkan pasti tak akan terjadi. M. Natsir, bekas ketua umum partai Masyumi, bahkan tidak melihat adanya kemungkinan polarisasi itu. Ia sendiri bahkan tidak setuju menggunakan istilah itu, apabila polarisasi mengandung pengertian antagonisme antara satu dengan lainnya". Baginya Islam adalah sistem sosial yang bertujuan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, bukan eksklusif untuk orang-orang Islam sendiri. Islam menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, lepas dari warna, bangsa, bahasa. Islam bisa hidup dalam masyarakat majemuk dan hanya berkonfrontasi dengan segala yang munkar. "Kalau besar tidak melanda, kalau rindang tempat berteduh, kalau kecil pantang diinjak", katanya kepada TEMPO. "Konsep itu", katanya lagi, "sekurang-kurangnya paralel dengan bhinneka tunggal ika. Umat Islam tidak menghendaki polarisasi dalam arti antagonistis secara apriori". Sementara itu dalam perjuangan politiknya, Natsir mengharapkan agar PPP merubah sikap mental sebagai parpol, tidak seperti parpol 5 tahun yang lalu. "Selama ini kita lihat anggota DPR kurang dekat dengan rakyat hingga kurang mengenal aspirasi rakyat", katanya. Lebih dari itu, ia juga mengharapkan agar mengambil isyu yang riil, misalnya masalah pendidikan, yang selama repelita ini kurang mendapat tempat dalam APBN. "Begitu pula dengan landreform, untuk masa datang hendaknya difikirkan. Saya kira ini cukup riil diperjuangkan, begitu pula kesejahteraan kaum kecil", katanya. Tapi sejauh mana pernyataan-pernyataan di atas bisa menghilangkan ketakutan akan "bahaya Islam"? Minggu lalu Menteri Luar Negeri Adam Malik, oleh wartawan Straits Times Singapura masih dikutip sebagai menyatakan, bahwa ada "golongan ekstrim Islam" dalam "Komando Jihad" yang mengharapkan bantuan luar negeri. Dan menurut Roeslan Abdulgani, kekuatiran terhadap "Islam ekstrim" cukup beralasan, sejak Kartosuwiryo memproklamirkan 'negara Islam' pada tanggal 7 Agustus 1949. Toh Sabam Sirait dari PDI beranggapan, 'justru yang melemparkan isyu 'negara islam' bukan kalangan Islam sendiri. "Isyu seperti itu selalu muncul menjelang pemilu. Generasi muda pasti tak akan melemparkan isyu seperti itu". Isyu seperti itu, menurut Sabam, setali tiga uang dengan isyu yang tersebar di Irian Jaya yang dialamatkan pada PDI. "Begini: kalau PDI menang di Irian akan dibentuk negara papua' kalau PDI menang, akan dibentuk negara federal' dan sebagainya", kata Sabam. Usep Ranuwidjaja, ketua umum PDI pun tidak khawatir. "PPP kan terikat oleh UU Kepartaian No. 3/1975. Cita-cita 'negara Islam' itu tidak realistis. Dan saya kira pemimpin-pemimpin PPP cukup realistis". Yang menarik ialah, bahwa Cosmas Batubara dari DPP Golkar sendiri pun tak melihat adanya cita-cita negara Islam'. "Sulit untuk berkesimpulan ada cita-cita semacam itu", katanya. Zamroni dari PPP malah bertanya apakah di dunia ini ada negara yang sistem dan strukturnya bisa disebut negara Islam'. "Yang ada, rakyatnya kebanyakan beragama lslam. Saudi Arabia sendiri bukan negara Islam", katanya. Natsir yang bekas ketua umum Masyumi menganggap bahwa isyu semacam itu sama sekali tidak relevan. "Maklumlaln kehabisan bahan kampanye, lalu mendiskreditkan lawan dengan menggambarkan hantu di tengah hari. Walhasil kekhawatiran itu sama sekali tidak beralasan". katanya. Suara sama datang dari bekas tokoh NU, Syaifuddin Zuhri. "Isyu 'negara lslam' mestinya harus sudah lenyap dengan sendirinya. Lagi pula kan PPP berjuang atas landasan Pancasila dan UUD '45 serta asas Islam asas yang tidak antagonistis dengan Pancasila dan UUD '45", katanya pula. Bagi Nurcholish, isyu semacaml itu sebenarnya hanyalah isyu politik yang dibuat-buat. Ridwan Saidi menyebutnya sebagai 'teror politik'. 'Dan teror politik semacam itu akan terus digunakan sebagai alat pemukul bagi umat Islam' Ridwan memperkuat. Akibatnya, golongan muda seperti Husni Thamrin merasa bahwa tuduhan sebagai golongan ekstrim" seolah-olah merupakan 'dosa turunan. "Padahal watak ekstrim itu watak yang bisa dimiliki setiap individu dan ada di semua golongan: ABRI. Golkar maupun parpol. katanya. Tapi yang agaknya merepotkan adalah soal Komando Jihad - meskipun persis menjelang minggu tenang. Kas Kopkamtib menyatakan: PPP tidak ada hubungannya dengan Komando Jihad'. "Bagaimana pun, isyu 'Komando Jihad' merupakan PR (pekerjaan rumah) bagi kami", kata Husni Thamrin. "Sejak dulu kami sudah terlatih menghadapi isyu semacam itu". Lalu ia ceritakan, di tahun 1967 Marzuki Mahdi, salah seorang tokoh Islam di Klaten yang membiayai penumpasan G30S/PKI malah ditangkap, dituduh sebagai PKI. Dan tahun 1971, Suratman Suryaningprojo dari Semarang juga menemui nasib sama seperti Marzuki. "Dan setelah ditahan, tak ada kelanjutannya apa-apa, mereka dilepas tidak diajukan ke pengadilan", tambah Husni. Ada teror politik atau tidak, bagi PPP. masa sesudah pemilu 1977 merupakan tantangan buat bekerja lebih banyak. Salah satu soal besar ialah: bagaimana membangun partai. Yang dihadapi bukanlah soal "persatuan pembangunan" tapi "pembangunan persatuan", seperti dikatakan seorang tokoh PPP. Menurut Husni Thamrin, fusi 4 parpol Islam boleh dikata merupakan koalisi orang-orang yang kalah dalam pemilu 1971. Justru karena kalah itulah kami bersatu. Jadi bukan hanya karena kehendak dari atas saja, katanya. Tapi ia mengaku bahwa organisasinya masih berantakan. Dalam kampanye seperti diakui oleh Husni Thamrin. ternyata PPP juga tidak siap sama sekali. Semuanya secara spontan", katanya. Pengalaman Nurcholish juga demikian. "Perbeda dengan Golkar yang sudah punya jadwal tertentu dan tema-tema tertentu. kampanye PPP selalu improvisasi. temanya belum pernah ditentukan tentang apa, katanya. Tapi dalam kondisi acak-acakan yang terdapat dalam PPP. orangorang muda ini toh optimis. Bagi Nurcholisll. PPP sebenarnya lebih mudal menjadikan diri partai yang punya etika dan keahlian tinggi. Sebab contohnya sudah ada. Yaitu Masyumi. Bahkan. katanya, persatuan parpol Islam dalam PPP sekarang ini dianggapnya lebih baik dari pada di zaman Masyumi. "Di zaman Masyumi dulu, umat Islam masih mempersoalkan khilafiah, yaitu perbedaan-perbedaan agama yang tidak prinsipiil. Sekarang tidak lagi". Ia lalu mengambil contoh. "Bahwa pesantren Tebuireng sudah berani mengundang Rendra atau Nono Anwar Makarim, itu perlu dicatat", katanya. Atau contoh lain: Mr. Moh. Roem, intelektua yang Muhammadiyah itu bisa diangkat sebagai rektor UISU yang Alwashliyah, merupakan kemajuan yang besar sekali. Tapi adakah PPP sekarang ini akan mengalami perpecahan? Husni Thamrin berusaha meyakinkan, bahwa "perjuangan tak prinsipiil dalam intern partai", selalu ada - begitu ia mengutip Liu Shaochi. Tapi kemungkinan pecah, kecil sekali. Kemungkinan itu diperkecil oleh ketentuan UU No.5/1974 tentang kepartaian yang menyebutkan bahwa kedaulatan partai adalah di tangan anggota. "Dengan sendirinya tidak akan mungkin muncul DPP tandingan, biarpun ada konflik di dalam atau ada godaan-godaan dari luar", kata Husni Thamrin. "Dengan UU itu pemerintah terpaksa mengakui pimpinan partai yang dipilih oleh kongres", tambahnya. Bahwa percakapan tentang'persatuan' itu masih tetap terbatas pada cita-cita, memang tak dapat dihindarkan pada tahap sekarang. Keadaan serba seadanya dalam PPP kini bertambah jelas dengan, belum adanya sosok pimpinan yang bisa mengatasi semua unsur - apalagi jadi tokoh yang bisa diterima semua pihak secara nasional. "Seandainya PPP menang", ujar Husni Thamrin dengan lirih. "memang bisa berantakan". Konon waktu melihat begitu banyaknya peserta kampanye Ka'bah di Jawa Timur tokoh NU Yusuf Hasyim bahkan ccmas kalau-kalau "PPP menang". Maka lelucon yang terdengar di sana ialah: "Ada kontestan yang takut kalah, ada juga yang takut menang". Sudah tentu ketidak-siapan itu hukan hanya karena masalah intern partai. Ketidak-siapan PPP untuk menang - sehingga kemenangan bukanlah targetnya - juga menyangkut hubungannya dengan faktor kekuatan lain. misalnya ABRI. Atau. bahkan. hubungannya dengan luarnegeri. Semua itu pada akhirnya kembali kepada bagaimana sikap, wajah serta arah PPP sendiri. Soal demokrasi. keadilan sosial. hak asasi manusia, ketahanan nasional dan lain-lain sangat mudah diucapkan. tapi bagaimana PPP merumuskan dirinya terhadap itu, masih harus dinantikan. Sebab dalam partai seperti PPP akan ada tuntutan agar partai bisa "terbuka" untuk siapa saja, di samping selalu ada tuntutan untuk tak kehilangan identitasnya: Islam.