Kubu Anies Persoalkan Ibu Kota Negara

Achmad Nur Hidayat, anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin, mengatakan telah mengkaji dampak ekonomi yang muncul seandainya anggaran IKN digunakan untuk pengembangan 14 kota. Setiap kota nantinya mendapat bantuan sekitar Rp 30 triliun untuk mengembangkan infrastruktur yang bisa menggerakkan pembangunan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi di masing-masing kota bisa mencapai 5-6 persen,” ujarnya.

Dengan pola itu, infrastruktur yang telah dibangun di kawasan IKN tidak akan ditinggalkan. Hanya, perlu ada kajian untuk menentukan apa saja pembangunan yang bisa dilanjutkan dan yang harus dihentikan. Anggaran itu kemudian direalokasi untuk pengembangan kota-kota lain.  

Menurut Achmad, gagasan untuk mengubah fungsi pengembangan IKN bukan untuk menggagalkan program Presiden Jokowi. Apalagi pembangunan ibu kota baru sudah mempunyai landasan kuat, yaitu Undang-Undang IKN. “Sesuatu yang ada hukumnya tidak bisa diubah,” ujarnya. “Tapi, ketika Anies-Muhaimin terpilih, partai pendukungnya bisa mengajukan perubahan undang-udang atau mengeluarkan perpu untuk membatalkan UU IKN, tentu berdasarkan kajian sebelumnya.”

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 2 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Isu tentang IKN mencuat setelah Partai Keadilan Sejahtera—salah satu partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin—secara tegas menyatakan penolakan terhadap pembangunan proyek mercusuar Jokowi di Kalimantan Timur itu. “Karena Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara,” kata juru bicara PKS bidang infrastruktur, Suryadi. 

Menurut Suryadi, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan pemindahan ibu kota. “Seharusnya yang dibangun itu pusat ekonomi, bukan pusat pemerintahan baru,” kata dia. Dengan pembangunan IKN, anggaran negara justru habis untuk membangun istana dan rumah-rumah menteri. “Padahal istana sudah banyak, sementara dana desa dan dana alokasi khusus berkurang untuk membangun istana.”

Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah menegaskan bakal melanjutkan pengembangan IKN. “Pembangunan IKN sudah masuk visi-misi Ganjar-Mahfud,” kata juru bicara tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim. “Yang baik akan dilanjutkan. Tapi, kalau ada yang kurang, akan diperbaiki.”   

Menurut Cyril, salah satu hal yang perlu dikaji ulang adalah pemberian hak guna usaha (HGU) kepada investor selama 190 tahun. Rentang waktu yang diberikan itu dinilai terlalu lama. “HGU itu mesti ada rasa keadilan dan tidak mengingkari kedaulatan bangsa,” katanya.  

Begitu juga dengan pasangan Prabowo-Gibran yang memasukkan pembangunan IKN dalam visi-misi mereka. Bahkan Prabowo berjanji akan menambah anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Nusantara jika nanti terpilih menjadi presiden. “Pak Prabowo akan menempati janji undang-undang,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Undang-undang itu mengharuskan kita pindah, ya, kita akan pindah.”  

Menurut Muzani, sedari awal pasangan Prabowo-Gibran sudah berkomitmen melanjutkan program pemerintah yang dinilai baik, termasuk pembangunan IKN. Pihaknya juga tidak punya alasan untuk menolak IKN lantaran pemerintah sudah memiliki undang-undang yang mengatur perpindahan ibu kota. Penegasan serupa disampaikan Komandan Tim Fanta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid. “Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan, ya, kita harus konsekuen sama itu,” kata dia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pembangunan IKN sebaiknya ditunda. Menurut dia, pemerintah lebih baik berfokus menarik investasi dan menggunakan belanja negara yang lebih memiliki dampak berganda terhadap ekonomi masyarakat. “Dibanding melanjutkan IKN dalam waktu dekat, uangnya lebih baik digunakan untuk membangun industrialisasi.”

Bhima menyarankan anggaran IKN bisa dialokasikan untuk membangun industrialisasi karena porsi industri manufaktur terus menurun terhadap PDB. Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi ekonomi dibanding pembangunan IKN. “Saya juga ragu akan banyaknya program para capres yang butuh banyak biaya. Apa mungkin memaksa IKN dilanjutkan?” ujarnya.  

Bhima mencontohkan pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Kebijakan itu menyebabkan gentrifikasi yang memaksa penduduk lokal menyingkir karena terdorong oleh pembangunan rumah mewah. Persoalan serupa sangat mungkin terjadi di Penajam yang pada akhirnya memicu ketimpangan. Potensi ketimpangan itu bisa muncul antara aparatur sipil negara sebagai pendatang dan masyarakat lokal. “Pendapatan ASN dengan penduduk lokal berbeda dan itu bisa memicu kecemburuan sosial,” katanya. “Saya melihat masalah deforestasi dan permasalahan tumpang-tindih lahan juga memperburuk ketimpangan.”

Menurut Bhima, Jakarta masih layak dipertahankan menjadi ibu kota negara. Namun mitigasi penurunan air laut di pesisir harus segera dilakukan. Selain itu, penanganan polusi udara harus dijalankan secara sungguh-sungguh. “Banjir dan sampah tetap harus diselesaikan, terlepas IKN mau pindah atau tidak,” katanya. “Karena khawatir narasi pindah ibu kota artinya Jakarta akan dibiarkan tidak terurus.”

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pembangunan IKN akan terus berlanjut karena telah menjadi kesepakatan politik yang diatur dalam undang-undang. Presiden Jokowi, kata dia, optimistis pengembangan IKN bisa menyelesaikan ketimpangan yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa. “Sudah direspons Presiden tidak ingin Jawa-sentris.”

IMAM HAMDI | ANTARA