Terseret Suap Izin Mendirikan Bangunan

KPK mendalami dugaan Haryadi Suyuti menerima imbalan dari berbagai izin pembangunan saat menjabat Wali Kota Yogyakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen milik PT Summarecon Agung.

6 Juni 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Walikota Yogyakarta periode 2012-2016 dan 2017-2022, Haryadi Suyuti, setelah menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Juni 2022. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

KPK akan mengembangkan kasus suap Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti, ke izin pembangunan lainnya.
Haryadi diduga menerima suap secara bertahap dari pihak PT Summarecon Agung dengan nilai total sekitar Rp 440 juta.
PT Summarecon Agung menghormati proses hukum kasus suap tersebut di KPK.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengembangkan kasus suap Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti, ke izin pembangunan lainnya yang diterbitkan pemerintah kota. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan melihat data perizinan yang dikeluarkan Haryadi selama sepuluh tahun menjabat wali kota.