Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tidak ada kejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi kembali mengingatkan bahwa pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini diproyeksikan 10 hingga 20 tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jokowi menyampaikan ini saat ditanya kendala teknis instalasi air minum. Kepala negara mengatakan IKN merupakan pekerjaan besar dan tidak jarang terjadi masalah lapangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Banyak berpikir kita nih ngejar-ngejar. Ndak. Kita ini enggak ngejar-ngejar. Pekerjaan ini sesuai dengan progres yang ada kok, sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang ada, tahapan 1 apa nanti tahapan 2 apa. Sudah sesuai dengan itu,” kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan video Sekretariat Presiden, Senin, 29 Juli 2024.
Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan bahwa dia memang ingin Upacara 17 Agustus digelar di calon ibu kota negara supaya memberikan semangat. “Agar IKN ini bisa sesuai dengan tahapan-tahapan itu,” kata Jokowi.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) BAB VI mengenai Penahapan Pembangunan IKN, tercantum lima tahapan. Tahap I dikerjakan selama kurun 2022-2024 pemindahan tahap awal.
Pembangunan IKN tahap satu mencakup infrastruktur dasar utama mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir.
Tahap ini juga menargetkan pembangunan sarana utama seperti Istana Presiden, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemindahan ASN, TNI/Polri tahap awal. Inisiasi sektor-sektor ekonomi menjadi prioritas.
Para pengamat sebelumnya menyoroti masalah IKN. Mereka juga meragukan masa depan IKN setelah Jokowi tak menjabat sebagai Presiden.
“Problemnya sekarang semua yang terkait kesiapan IKN jadi ibu kota baru mestinya dikejar. Investor, ASN mulai kapan tinggal di sana, kebut infrastruktur, jangan lagi bebani APBN dan lainnya,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin.
Foto 
