Jokowi meminta pemerintah daerah melarang mudik Lebaran untuk menekan Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di sejumlah negara yang belakangan melonjak. Menurut dia, hal ini merupakan pengingat bagi semua pihak untuk tetap menjaga kewaspadaan. "Saya ingat, pada Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua," ujarnya, Rabu, 28 April 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi mengatakan, sekecil apa pun jumlah kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran Covid-19 dan jangan lengah. Apabila diketahui terjadi peningkatan jumlah kasus, dia meminta upaya penanganan harus dapat langsung dilakukan untuk menekan penyebaran.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Terlebih menjelang perayaan Idul Fitri. Pada 2020 saja, dia menyebutkan terdapat empat masa libur yang kemudian diiringi dengan peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang cukup tajam. "Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati," ucap Presiden.

Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka kasus penularan, Jokowi meminta para kepala daerah intens mensosialisasi kebijakan peniadaan mudik. Dia juga mengimbau supaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Dia memerintahkan kegiatan vaksinasi Covid-19 di daerah tetap berjalan. Pemerintah pusat berupaya menyiapkan vaksin yang akan didistribusikan ke semua daerah. Adapun pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan penyuntikan vaksin kepada warga prioritas.

"Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi, kalau ada vaksin, jangan sampai ada yang distok. Stok itu cukup 5 persen. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas," kata Jokowi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Prof Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Jakarta, 30 September 2020. Tempo/Muhammad Hidayat

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan angka kasus kematian secara nasional lebih sulit ditekan dibanding angka kasus aktif dan kesembuhan. Saat ini, jumlah kasus meninggal kumulatif di Indonesia tercatat telah mencapai 44.771 atau 2,7 persen. Angka ini pun disebutnya telah bertahan selama lebih dari dua bulan sejak awal Februari 2021.

Wiku mengatakan penurunan jumlah kasus kematian ini hanya dapat terjadi jika setiap kasus positif dapat sembuh seluruhnya. Sedangkan saat ini, dari jumlah kasus baru yang ada, masih terdapat pasien yang meninggal dan dalam perawatan. “Tidak boleh hanya melihat pada kasus aktif dan kesembuhan, tapi juga perlu mewaspadai angka kematian karena masih ada beberapa provinsi yang mencatatkan pertambahan angka kematian yang tinggi,” kata dia, Kamis, 29 April 2021.

Wiku mengimbau agar provinsi-provinsi yang mencatatkan angka kematian tinggi meningkatkan penanganan pasien Covid-19 supaya sembuh seluruhnya. Dengan demikian, angka kematian di tingkat nasional dapat terus menurun. Saat ini, ada 10 provinsi dengan peningkatan angka kasus positif tertinggi selama April 2021, yaitu Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Bengkulu, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

Wiku meminta kepala daerah di 10 provinsi tersebut memperhatikan penanganan kasus positif Covid-19 di wilayahnya masing-masing. "Ini adalah alarm bagi 10 provinsi karena jumlah kasus positif tinggi dapat berujung kematian apabila tidak ditangani dengan baik, sehingga dapat meningkatkan angka kematian secara nasional," kata dia.