Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menceritakan kembali gagasan panjang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satunya, Jokowi menyebut persiapan untuk pemindaan IKN juga sudah pernah dilakukan pemerintahan sebelum dirinya memimpin, mulai dari Sukarno, Soeharto, dan Presiden Indonesia 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jaman presiden berikutnya, presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," kata dia dalam wawancara di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Maret 2022.
SBY memang pernah menyinggung soal pemindahan IKN. Kala itu, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mempertanyakan strategi pemerintah membangun ibu kota baru. SBY ingin mendengar strategi tersebut karena, menurut dia, proyek ini megaproyek yang tak boleh meleset.
“Konsepnya seperti apa? Timeline-nya atau jadwal pembangunannya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?” Kata SBY dalam pidato politik Refleksi Pergantian Tahun, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
SBY menuturkan, pada saat menjabat presiden, ia pun pernah membuat rencana membangun pusat pemerintahan yang baru. Saat itu konsepnya meniru Ibu Kota Malaysia, Putra Jaya, yang tak jauh dari pusat bisnis di Kuala Lumpur.
Menurut SBY, ketika itu pemerintah menyiapkan tempat di Jawa Barat, 1,5 jam ke arah timur dari Jakarta. Namun rencana pembangunan Ibu Kota baru ini batal terlaksana karena terganjal beberapa hal.
“Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan,” kata dia.
Namun, ia mengaku mengerti alasan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota. SBY menilai beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimiliki. Meski demikian, saat itu ia mengatakan belum dapat menemukan strategi rinci pemerintah terkait hal tersebut dalam APBN 2020. “Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya.”
Tapi jauh sebelum itu, Jokowi menyebut gagasan pemindaan IKN juga sudah pernah diputuskan oleh Presiden Sukarno. "Kira-kira tahun 1957, tapi karena pergolakan, mundur, akhirnya nggak jadi," kata dia.
Lalu gagasan serupa juga muncul di era Presiden Soeharto yang ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Jawa Barat. "Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98 (reformasi)," kata dia.
Sehingga pada 2014, kata Jokowi, dia memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu untuk membuka dan melakukan kajian lagi. Sehingga dari banyak lokasi, dipilihkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat timur, utara selatan," kata eks Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pemilihan lokasi ini sebagai titik proyek IKN.
Ini hanya satu alasan saja yang digunakan pemerintah. "Banyak juga alasan, karena tersedianya lahan yang ada di sini," kata Jokowi.
Foto 
