Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi ingin meningkatkan keterampilan pencari kerja dan pekerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian secara besar-besaran pada 2019. "Saya minta ini tahun depan dilakukan besar-besaran," kata Presiden pada dalam pengantar rapat terbatas tentang Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pelatihan vokasi dan menerbitkan sertifikat profesi bagi pekerja konstruksi. Namun Presiden menilai jumlahnya masih kurang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam program peningkatan keterampilan dan sertifikasi keahlian ini, Jokowi ingin melibatkan dunia usaha dan dunia pendidikan, termasuk pesantren-pesantren. "Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan agama tetapi juga bekal keterampilan."
Langkah ini merupakan salah satu dari dua kunci membangun sumber daya manusia (SDM) untuk dijadikan sebagai kekuatan besar Indonesia menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengejar kesejahteraan. Kuncinya melalui perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan pekerja dan pencari kerja.
Kunci lainnya adalah memperbaiki sistem pendidikan dengan merevitalisasi pendidikan vokasi. "Yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," kata Jokowi.
Jokowi mengklaim selama ini pemerintahannya telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi. Namun, kata dia, belum dilakukan secara besar-besaran. Ia ingin perbaikan sistem ini berlangsung secara masif.
Rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Selain itu tampak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, dan lainnya.