Maju-Mundur Pemulangan Simpatisan ISIS

PRESIDEN Joko Widodo tak setuju terhadap rencana membawa kembali warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berada di Timur Tengah. “Jika bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu, 5 Februari lalu.

Rencana pemulangan simpatisan ISIS disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi pada Sabtu, 1 Februari lalu. Menurut dia, dalam waktu dekat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan memulangkan sekitar 600 simpatisan ISIS. Setelah menuai kritik, Fachrul mengatakan rencana itu masih dikaji.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji risiko pemulangan simpatisan ISIS. Kajian itu akan menentukan keputusan pemerintah. “Ada dua alternatif, memulangkan karena mereka warga negara atau mereka tidak dipulangkan karena melanggar hukum,” kata Mahfud.

Tim tersebut dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius. Menurut Mahfud, pemulangan simpatisan ISIS harus disertai alasan jelas. Karena itu, tim juga akan merancang program deradikalisasi. Mahfud berujar, keputusan akan diambil pada Mei atau Juni mendatang dengan meminta pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pengamat terorisme, Sidney Jones, menyarankan pemerintah memulangkan WNI simpatisan ISIS di Suriah secara bertahap, dimulai dari kelompok paling rentan, seperti anak yatim-piatu berusia di bawah 15 tahun dan tidak memiliki pendamping. Menurut dia, sejumlah negara, seperti Australia, Jerman, Norwegia, dan Amerika Serikat, sudah memulangkan beberapa anak dan perempuan.