Geliat Perlawanan setelah Penangkapan

Sebetulnya benih perlawanan kepada pemerintah kota ini sudah muncul sejak 2013. Ketika itu, Wali Kota Haryadi memberikan izin pendirian hotel secara masif di Yogyakarta. Namun perlawanan mereka saat itu diredam dengan berbagai cara, termasuk intimidasi.

Protes warga bukan hanya dalam urusan izin pendirian hotel dan penginapan. Mereka juga pernah mengkritik keputusan Haryadi menghentikan Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe) atau sepeda untuk sekolah dan bekerja. Padahal kegiatan Sego Segawe ini sudah muncul sejak 2008.

Anggota komunitas Pit Dhuwur atau Sepeda Tinggi, Arif, mengingat ancaman seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta saat dia memprotes Haryadi yang menghentikan Sego Segawe tersebut. Arif juga diperkarakan ketika memprotes hilangnya jalur hijau dan jalur sepeda dengan menuliskan kritik di tembok-tembok jalan kota. Mural itu di antaranya berbunyi Ora Masalah Har atau Tidak Masalah Haryadi.  “Saya jadi tersangka vandalisme,” kata Arif di kantor LBH, pekan lalu.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengatakan KPK perlu mendalami terbitnya seratus lebih izin pendirian hotel pada akhir 2013. Obral izin inilah yang membuat masyarakat marah dan memprotes pemerintah kota. Satu tahun berikutnya, Haryadi melakukan moratorium pembangunan hotel.

Meski ada moratorium, faktanya pembangunan hotel baru tetap bermunculan. Bahkan, kata Halik, ada hotel yang mendapat izin pendirian padahal belum mengantongi izin pemanfaatan air. Warga sekitar hotel tersebut sudah memprotesnya, tapi tak digubris.

Halik mencatat, sejumlah hotel di Yogyakarta sesungguhnya melanggar perizinan pembangunan. Misalnya, bangunan hotel melebihi batas ketinggian bangunan dan melanggar pemanfaatan sempadan sungai.

Kasus suap pendirian Royal Kedhaton menjadi contoh pemberian izin yang melanggar aturan. Bangunan apartemen milik PT Summarecon Agung Tbk itu akan setinggi 40 meter dengan 14 lantai. Padahal Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta mengatur bahwa maksimal tinggi bangunan untuk kepentingan ekonomi adalah 32 meter di atas permukaan tanah atau sekitar delapan lantai.

“KPK semestinya menelusuri izin-izin bermasalah itu,” kata Halik.

Peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, berpendapat KPK bisa mengembangkan dugaan suap Haryadi melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bila ada uang atau harta benda berasal dari tindak pidana, kata dia, KPK berwenang menyita agar uang atau harta itu tidak dilarikan, diubah bentuk, dan dihilangkan hingga pembuktian di persidangan. Lalu, ketika hakim memutuskan aset kekayaan Haryadi berasal dari tindak pidana, negara berhak merampasnya sebagai hasil kejahatan.

Zaenur mencontohkan pada kasus Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin, yang dijerat pencucian uang. Kasus Fuad Amin juga berawal dari penangkapan KPK karena menerima suap. “TPPU ini pendekatan yang progresif,” kata Zaenur.

Pegiat Warga Berdaya, Dodo Putra Bangsa, mencukur rambut sebagai ungkapan syukur setelah mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, di depan kantor Balai Kota Yogyakarta. TEMPO/Shinta Maharani

Benih Perlawanan

Pada 2013, muncul gerakan Warga Berdaya yang memprotes komersialisasi ruang publik melalui iklan luar ruangan, baliho, dan pemberian izin hotel yang menggusur kampung-kampung. Gerakan mereka menggunakan cara-cara non-kekerasan untuk melawan maraknya pembangunan hotel saat itu.

Gerakan tersebut menginspirasi munculnya sejumlah jargon perlawanan, seperti Jogja Ora Didol, Jogja Asat, dan Jogja Kangen KPK. Bagi mereka, pembangunan yang tak terkendali berdampak buruk bagi kota dan masyarakat. Misalnya, akan terjadi penurunan kualitas air serta hilangnya ruang pubik dan ruang terbuka hijau.

Meski berawal dari Kota Yogyakarta, gerakan Warga Berdaya meluas hingga ke Kabupaten Sleman. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan yang kreatif, misalnya aksi seni-budaya.

Saat Haryadi tertangkap KPK, mereka menggelar syukuran di depan kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Sabtu pekan lalu. Pegiat Warga Berdaya, Dodo Putra Bangsa, meluapkan kegembiraan atas penangkapan itu dengan mencukur rambut gondrongnya hingga kepalanya gundul.

Seusai syukuran, mereka mengajak masyarakat agar mengawal kasus suap Haryadi Suyuti. Mereka berdiskusi dengan masyarakat di warung angkringan Kampung Miliran, Kota Yogyakarta--tempat kongko pinggir jalan. “Mari terus bicarakan dalam pertemuan dan forum-forum diskusi supaya publik terus berani bersuara melawan korupsi,” kata Elanto Wijoyono, pegiat Warga Berdaya.

SHINTA MAHARANI