Kabinet Prabowo Setelah Menang Pilpres

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Prabowo menyambangi Anies dan Muhaimin seusai berpidato setelah penetapan sebagai presiden terpilih oleh KPU.
Kabinet yang diisi kalangan profesional dinilai lebih ideal.
Campur tangan partai politik dalam kabinet agar kebijakan presiden terpilih tidak terganggu di DPR.

PRABOWO Subianto terlihat bersalaman lalu menggenggam erat lengan Anies Baswedan. Setelah itu, Prabowo langsung mengguncang-guncangkan badan Anies. Momen itu terjadi seusai Prabowo berpidato setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkannya sebagai presiden terpilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat berpidato, Prabowo mengatakan paham betul akan situasi yang dihadapi Anies dan Muhaimin Iskandar. "Saya tahu senyuman Anda itu menandakan situasi yang berat sekali," ujar Prabowo sambil melihat pasangan tersebut di sela-sela pidatonya di KPU pusat pada Rabu, 24 April 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prabowo menuturkan pernah berada di posisi Anies dan Muhaimin. Prabowo pernah tiga kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden, yakni pada 2009, 2014, dan 2019. Pada 2009, Prabowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Prabowo maju sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa pada 2014. Lalu, pada 2019, Prabowo kembali maju dalam kontestasi pilpres didampingi Sandiaga Uno. Prabowo menegaskan dirinya memberi penghormatan kepada semua pasangan calon di pilpres 2024.

Baca juga:

KPU menetapkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Penetapan tersebut dilakukan setelah gugatan sengketa hasil pilpres 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. ditolak Mahkamah Konstitusi.

Pengumuman KPU untuk menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hanya dihadiri pasangan calon nomor urut 01, Anies-Muhaimin. Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, yakni Ganjar-Mahfud, tidak hadir.

Selepas acara di KPU, Prabowo kembali menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Prabowo disebut ingin mengkonsolidasikan kekuatan politik dengan merangkul koalisi partai lainnya. Ia diyakini ingin membentuk koalisi dengan terus merangkul rival politik dalam kabinet pemerintahannya.

Menjelang pelantikan pada Oktober mendatang, presiden dan wakil presiden terpilih sejatinya menyiapkan tim transisi sekaligus komposisi menteri di kabinet pemerintahan yang baru. Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan Prabowo semestinya membentuk kabinet zaken. Ia menyebutkan kabinet zaken merupakan kabinet yang jajaran menterinya dari kalangan profesional, dan bukan representasi dari partai politik tertentu.

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jakarta, 24 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Kabinet zaken, kata Usep, merupakan komposisi yang paling ideal dalam sistem presidensial karena kementerian dipimpin oleh para ahli dan profesional. Menurut dia, sistem presidensial memberi hak prerogatif bagi presiden untuk memilih pembantunya di kabinet. Namun, kata Usep, kabinet zaken yang diisi kalangan ahli, tanpa representasi partai politik, saat ini sulit diterapkan. “Politiknya, kan, saat ini kental sekali. Presidensial rasa partai,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 24 April 2024.

Usep menilai semestinya Prabowo tidak mempertaruhkan kontestasi kemenangannya dalam pilpres 2024 dengan memberi kesempatan orang-orang politik masuk di kabinetnya. Apalagi sejumlah kementerian memang memerlukan tangan dingin secara profesional. Misalnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, atau Kementerian Ekonomi. “Pasca-reformasi, kabinet zaken kelihatannya tidak bisa dibentuk. Tetap saja unsur-unsur partai itu sangat menentukan,” ujar Usep.

Campur tangan partai politik dalam penyusunan kabinet disebabkan oleh keinginan presiden terpilih menjaga stabilitas politik. Usep menilai Prabowo ingin mengakomodasi semua partai politik dalam pemerintahannya untuk menjamin program kerjanya berjalan mulus tanpa dipersulit di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, Prabowo bisa saja membentuk kabinet zaken. Tapi, konsekuensinya, pemerintah bakal sulit meloloskan anggaran atau keputusan penting. “Istilahnya, mengakomodasi kepentingan partai untuk menaklukkan DPR,” tuturnya.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi, Agung Baskoro, mengatakan kabinet yang diisi kalangan profesional memang lebih ideal. Agung melihat kunjungan Prabowo ke kantor pengurus pusat PKB sebagai sinyal manuvernya untuk merangkul partai di Koalisi Perubahan.

Saat kontestasi pilpres, tiga partai, yakni NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, membentuk Koalisi Perubahan. Koalisi ini mengusung Anies-Muhaimin sebagai pasangan calon presiden dan wakilnya. “Kunjungan Prabowo ke PKB dan tradisi PKB selama dipimpin Muhaimin tidak pernah berada di luar pemerintahan. Ini menimbulkan kode bahwa PKB akan merapat,” kata Agung saat dihubungi Tempo, kemarin.

Prabowo juga disebut-sebut bakal membagikan kursi menteri kepada partai-partai rival koalisi. Rencana ini tentunya menjadikan kabinet perdana Prabowo-Gibran minim menteri dari kalangan profesional. Komposisi kabinet ini dinilai tidak ideal. Sebab, tradisi pemerintahan periode pertama biasanya diisi lebih banyak kalangan profesional daripada kalangan partai politik. Tradisi ini berlaku sejak kabinet periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 dijual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, 23 April 2024. TEMPO/Subekti

Akankah PDIP Merapat?

Agung mengusulkan Prabowo lebih banyak memberikan porsi kepada kalangan profesional untuk masuk di kabinet pada periode pertama. “Diharapkan mereka bisa optimal bekerja. Sebab, kalau tidak, akan muncul sentimen bagi-bagi kue, kemudian kinerja kabinet menjadi tidak maksimal,” Agung menambahkan.

Agung ragu PDIP bakal merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Ia menyebutkan ketidakhadiran pasangan Ganjar-Mahfud dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memberi isyarat PDIP bakal bercokol di luar pemerintahan. “Makin mengerucut, PDIP akan di luar pemerintahan ketimbang bergabung,” katanya.

Selain PDIP, tutur Agung, PKS konsisten berada di luar pemerintahan. Agung mengatakan, selama 10 tahun terakhir, PKS menjalani puasa politik. PKS terakhir kali berkoalisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Agung, PKS bisa saja merapat ke kubu Prabowo. Sebab, kata dia, lingkup internal PKS kemungkinan melihat, menjadi pendukung atau oposisi, hal itu tidak berpengaruh pada elektoral partai. Walhasil, PKS bisa saja masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Hanya, Agung mengatakan sulit membayangkan apabila PDIP dan PKS masuk kabinet yang sama. Sebab, PDIP dan PKS disebut sukar menjalin komunikasi di tingkat nasional. "PKS lebih mudah berkomunikasi dengan Prabowo ketimbang dengan Ketua Umum PDIP Megawati.