Ultimatum Sekondan di Koalisi Gerindra-PKB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, 24 Juli 2023. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Ultimatum PKB akan keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bukan pertama kalinya terlontar. Menurut catatan Tempo, mereka terus mendesak Gerindra mengumumkan nama pasangan calon presiden dan wakilnya sejak keluarnya keputusan Ijtima Ulama Nusantara pada Januari lalu. Pada Juni lalu, PKB kembali mengultimatum agar penentuan nama pasangan dari Koalisi KIR dilakukan pada akhir bulan. Namun, lagi-lagi, ultimatum itu tak berefek besar.

Jazilul menyebutkan PKB merupakan partai yang setia dalam berkoalisi. Namun PKB tak segan berpisah jika dikecewakan. Menurut dia, peluang PKB hengkang dari Koalisi KIR sebetulnya masih terbuka jika Cak Imin memang tidak jadi pilihan Prabowo. Terlebih, dia melanjutkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan sinyal-sinyal untuk membuka diri.

Baca: Menakar Kesolidan Gerindra-PKB

Pada Kamis pekan lalu, 27 Juli, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi rumah dinas Muhaimin Iskandar di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta. Sebelumnya, Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR ini juga bertemu dalam Harlah ke-25 PKB pada Ahad, 23 Juli lalu, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Hal tersebut lantas ditafsirkan sejumlah kalangan sebagai gertakan PKB agar Koalisi KIR segera mengumumkan Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Secara historis, menurut Jazilul, hubungan PKB lebih dekat dengan PDIP dibanding Gerindra.

Berbeda dengan Jazilul yang masih membaca peluang PKB untuk pindah gerbong, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda justru menilai pasangan koalisi Gerindra dan PKB paling cocok. Berdasarkan hitungan politik, menurut dia, saat ini posisi PKB kuat dalam mendulang suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun Gerindra memiliki basis massa serta suara di Jawa Barat dan Banten.

Syaiful menilai Prabowo akan mengalami kekalahan kembali seperti dua pemilu sebelumnya jika mengulangi kembali, yakni mengambil figur pragmatis sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dalam Pemilu 2024. Syaiful menegaskan, kelebihan Gerindra dan PKB adalah memiliki kekuatan massa di akar rumput dan di lingkup internal partai. “Instruksi partai yang disampaikan dari pusat akan mengakar ke bawah.”

Peta Koalisi Bisa Berubah Setelah Putusan MK 

Jazilul yakin akan ada perubahan peta koalisi, termasuk bursa nama calon presiden dan wakilnya, jika permohonan uji materi batas usia bakal calon wakil presiden menjadi minimal 35 tahun dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). "Perhitungan siapa nama calon wakil presiden masih berpeluang terjadi dinamika jika MK mengabulkan.”

Sempat beredar kabar nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk radar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Isu tersebut mencuat setelah Gibran dan Prabowo bertemu pada pertengahan Mei lalu. Meski begitu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebutkan bahwa usianya belum cukup untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Sebab, menurut Undang-Undang Pemilu, seseorang baru boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada usia 40 tahun.

Namun, belakangan, aturan syarat minimal usia calon wakil presiden digugat ke MK. Dilansir dari situs web Mahkamah Konstitusi, sidang uji materi tersebut terdiri atas tiga perkara. Masing-masing diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), serta sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun.

Dalam sidang uji materi di MK, kemarin, Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Habiburokhman menyampaikan keterangannya. Masih dilansir dari situs web MK, dalam persidangan, Habiburokhman mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memasuki bonus demografi pada 2020-2030. Menurut dia, penduduk usia produktif ini pada kemudian hari dapat berperan serta mempersiapkan diri dalam pembangunan, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Persidangan kali ini juga mendengarkan keterangan dari kalangan pemerintah yang disampaikan Togap Simangunsong, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar-Lembaga dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Togap, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945, siapa pun warga negara berhak mengabdikan diri dalam penyelenggaraan negara dengan kemampuan masing-masing.

Sehubungan dengan usia bagi pemimpin atau pejabat negara, Togap menyebutkan konstitusi tidak menentukan kriteria minimum sehingga UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan begitu, aturan yang demikian dapat saja berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 

Respons Gerindra sebagai Kolega 

Meski kabar yang berembus ihwal kemungkinan Prabowo berpaling ke Erick Thohir cukup deras, Ketua Dewan DPP Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa partai tetap loyal. Dia mengatakan ihwal keputusan nama bakal calon presiden dan wakilnya, Partai Gerindra akan tetap berkomunikasi dengan Cak Imin. “Komitmen Gerindra tetap loyal pada nota kesepahaman, yakni menyerahkan sepenuhnya keputusan nama calon presiden dan calon wakil presiden antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin,” ujar Dahnil saat dihubungi, kemarin.

Dia menegaskan, hingga kini posisi dan nama calon wakil presiden paling kuat masih Cak Imin. Soal kapan akan diumumkan, ia mengatakan menunggu waktu yang tepat, terlebih masih ada waktu sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menanggapi perkembangan politik di Koalisi KIR, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, mengatakan Muhaimin Iskandar masih memiliki beberapa pilihan dalam konstelasi politik. “Cak Imin punya tiga pilihan. Pertama, menjadi bakal calon wapres. Kedua, enggak dicalonkan sebagai bakal calon wapres tapi jadi partai yang punya peran besar dalam koalisi. Ketiga, membuat koalisi baru,” ujarnya.

Namun, menurut Djayadi, peluang Cak Imin menjadi bakal calon wapres mendampingi Prabowo lebih menguntungkan karena memiliki posisi tawar politik lebih kuat, setelah sebelas bulan keduanya menjalin koalisi dan hanya tersisa dua bulan menuju pendaftaran capres dan cawapres. Apalagi, menurut Djayadi, Koalisi KIR memiliki gerbong tambahan, yakni Partai Bulan Bintang yang secara resmi mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden.

JIHAN RISTIYANTI