Kata Hasto PDIP Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan keputusan soal pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah kewenangan strategis Megawati.

“Keputusan strategis kewenangan Ibu Ketua Umum,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Kota Medan, Ahad, 06 Oktober 2024, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Hasto memastikan Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama pihak Prabowo.

“Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri. Persoalan pangan, deflasi, penurunan daya beli kelas menengah perlu diperhatikan dan kami harapkan jadi concern kabinet Pak Prabowo,” ujarnya.

Hasto memastikan pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan hal yang baik. Dia menyebutkan kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama, terutama Megawati pernah menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Prabowo pada pemilihan presiden atau Pilpres 2009.

“Pertemuan itu hal yang sangat baik, karena tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama Pilpres 2009, ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga, untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” tuturnya.

Di sisi lain, Hasto meyakini demokrasi tetap memerlukan penyeimbang dan PDIP pun memerlukan kritik. Namun, kata dia, PDIP akan mengedepankan kepentingan bangsa.

Mengenai kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terlaksana, Hasto mengatakan komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. “Partai sedang langkah konsolidasi. Yang jelas ada koneksitas psikologis, koneksitas secara historis,” ujarnya.

Soal Menteri dari PDIP di Kabinet Mendatang Tergantung Prabowo

Adapun perihal kemungkinan kerja sama PDIP dengan pemerintahan Prabowo, termasuk soal kemungkinan menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Hasto menyebut hal itu merupakan kewenangan presiden terpilih.

“Kami hormati putusan, karena menteri prerogatif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang menyelesaikan tantangan ke depan,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Prabowo berharap rencana pertemuannya dengan Megawati dapat terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

“Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo setelah menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

Prabowo pun berharap rencana pertemuannya dengan Megawati itu bisa terwujud. “Insyaallah, insyaallah,” ucapnya.

Olly Dondokambey Menyebutkan Tinggal Menentukan Tempat

Sementara itu, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo tinggal menentukan tempat. Dia menyebutkan kedua tokoh tersebut sudah berkomunikasi untuk bertemu.

“Sudah ada komunikasi mereka, tinggal tentukan tempatnya di mana,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

Namun Olly belum menjawab secara gamblang kapan pertemuan keduanya akan terjadi. Apakah benar sebelum 10 Oktober 2024, sebagaimana yang disebut Olly sebelumnya. Dia hanya mengatakan akan bertanya perihal perkembangan rencana pertemuan tersebut kepada Megawati. “Saya baru nyampe. Saya mau tanya ibu (Megawati), baru saya kasih tahu,” kata dia.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan editor: Strategi Golkar Jaga Elektabilitas Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar