Kata Para Cawagub Jakarta Soal Sistem Zonasi PPDB dan Kesejahteraan Guru dalam Debat Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Jakarta 2024 sepakat mempertahankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau zonasi PPDB seraya terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik jika mereka terpilih sebagai wakil gubernur. Ketiganya mengungkapkan hal itu dalam debat kedua pada Ahad malam, 27 Oktober 2024.

Dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS) pada Ahad malam, 27 Oktober 2024, yang mengangkat tema “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, para cawagub diminta menjelaskan strategi pemerataan akses pendidikan di Jakarta.

Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan, dari 267 kelurahan di Jakarta pada 2024, sebanyak 32 persen di antaranya belum memiliki SMP negeri dan 62,9 persen belum memiliki SMA/SMK negeri.

Debat Pilkada Jakarta diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon), yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Cawagub Nomor Urut 1 Suswono: Sistem Zonasi Sudah Tepat

Cawagub nomor urut 1 Suswono menilai sistem zonasi sekolah yang telah dilakukan di Jakarta selama ini merupakan sistem yang tepat, tetapi perlu ada peningkatan standar mutu guru.

“Saya pastikan sistem zonasi sudah tepat dilakukan, dengan catatan bahwa sekolah negeri dan swasta nanti kita akan gratiskan dan juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu menuturkan, jika sekolah gratis dan guru-guru memiliki standar yang sama, maka tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain untuk masuk ke sekolah di luar zonasi mereka.

Dia memastikan daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. “Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai, setelah zonasi itu hanya terima murid lima orang, ini tentunya sebuah ketidakadilan,” katanya.

Suswono menyebutkan pasangan RIDO akan menyejahterakan para guru karena itulah inti yang tidak terpisahkan dari pendidikan. “Guru juga jangan dibebani dengan administrasi-administrasi yang sangat memberatkan sehingga konsentrasi dia untuk mendidik anak berkurang,” ucapnya.

Cawagub Nomor Urut 2 Kun Wardana: Konsep Zonasi Berjalan Baik Jika Jumlah Sekolah Merata

Cawagub nomor urut 2 Kun Wardana mengatakan konsep zonasi hanya bisa berjalan dengan baik jika jumlah sekolah merata. Karena itu, dia akan meningkatkan jumlah SMP dan SMA/SMK di kelurahan yang masih kekurangan.

Kun juga mendukung peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru. “Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, mutu yang ada tentunya dari guru, untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru,” kata Kun.

Dia juga menyoroti perlu adanya peningkatan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik. 

“Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sehingga karier dalam menjadi ASN (aparatur sipil negara) bisa didapatkan," katanya.

Cawagub Nomor Urut 3 Rano Karno: Sistem Zonasi Masih Dibutuhkan

Adapun cawagub nomor urut 3 Rano Karno menilai bahwa sistem zonasi dalam pendidikan masih diperlukan. Dia menjelaskan, sistem zonasi ini merupakan bagian dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lahir dari sebuah hasil peraturan menteri. 

Pada dasarnya, kata Rano, di beberapa daerah masih banyak infrastruktur sekolah negeri yang kurang. Salah satunya di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, yang tidak ada SMA sama sekali.

“Kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya,” ujarnya.

Kenyataan ini, menurut Rano, menunjukkan bahwa sistem zonasi masih dibutuhkan. "Sistem zonasi ini masih dibutuhkan, sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain," katanya.

Dia memperkirakan jumlah lulusan sekolah dasar setiap tahun sekitar 15 ribu orang. Ketika hendak masuk SMP negeri, ternyata daya tampungnya hanya 7 ribu orang. “Delapan ribu harus ke mana? Pasti larinya ke swasta," kata Rano.

Selama ini, kata dia, pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk para pelajar. Baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. “Jadi memang itulah kendalanya.”

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan editor: Ragam Reaksi terhadap Keinginan Indonesia Bergabung dengan BRICS