Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Setelah dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024, Basuki menyebutkan saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 itu menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Mengenai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebutkan kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan pihaknya akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain hal itu dimandatkan oleh Undang-Undang IKN, Basuki juga mengatakan percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.

“Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” ujarnya.

Basuki mengatakan capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.

Dia menuturkan akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis, 7 November 2024 untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyebutkan alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 15 triliun.

“Itu di-breakdown, untuk OIKN Rp 5,89 triliun dan PUPR Rp 9,11 triliun,” ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.

Sebelumnya, Menteri Hukum mengatakan pemindahan ibu kota tunggu kesiapan IKN…

Adapun Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN menunggu kesiapan dari ibu kota baru tersebut. Supratman menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

“Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung pada kesiapannya,” ujar Supratman.

Politikus Gerindra itu menyebutkan saat ini Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kata dia, dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota ke IKN.

“Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit; sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga universitas; serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung.

“Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengatakan keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Demokrat Jadi Bagian Koalisi Pemerintah, AHY Minta Anggota DPRD dari Partainya Jaga Sikap Kritis