Kenapa Bansos Hanya untuk Satu Kubu

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Warga Bajo heran karena bantuan tersebut tak pernah melibatkan pemerintah desa dalam verifikasi data penerima.
Bantuan sosial yang diberikan itu disebut-sebut lebih banyak didistribusikan ke wilayah yang bukan kantong suara pemilih Prabowo.
ICW berharap Bawaslu lebih ketat mengawasi dan menindak tegas soal politisasi bansos

JAKARTA – Ganis masih bertanya-tanya ihwal bantuan dari pemerintah pusat yang datang tiba-tiba di kampungnya. Pemerintah pusat belum lama ini menggelontorkan dana bantuan sosial atau bansos dampak kekeringan fenomena El Nino. Bantuan diberikan tanpa verifikasi data dan disalurkan melalui pemerintah desa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Ganis, ada 222 penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat Bajo yang terkena dampak El Nino. “Tiba-tiba dana bantuan itu datang lagi dan ditransfer ke rekening warga,” kata Kepala Desa Suku Bajo Sampela di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tersebut, saat dihubungi pada Jumat, 26 Januari 2024.

Presiden Joko Widodo (tengah) dan jajarannya saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, 8 Desember 2023. ANTARA/Asep Fathulrahman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ganis menuturkan warga heran akan bantuan tersebut karena pemerintah pusat selama ini tak pernah melibatkan pemerintah desa dalam verifikasi data penerima. Apalagi data kerap tidak sesuai. Dari 222 data penerima manfaat tersebut, ada warga yang sudah meninggal, nama warga yang dobel, atau ada warga yang sedang merantau. Sebagian penerima dana BLT yang masuk data pemerintah pusat juga bukan tergolong warga miskin.

Baca juga:

Ganis sudah memprotes penyaluran dana bansos Rp 400 ribu per keluarga tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. “Tapi protes ke pihak kecamatan tak berhasil,” ujarnya. Pemerintah lewat BLT dampak El Nino sejatinya memberikan bantuan uang sebesar Rp 400 ribu kepada warga selama dua bulan, yakni November dan Desember.

Selain dana BLT, pemerintah menggelontorkan bantuan beras 10 kilogram yang disebut sebagai bantuan pangan dampak El Nino. Di Desa Kuta, Kecamatan Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Saptudi, 30 tahun, dan Jupri, 26 tahun, menerima bantuan beras itu. Bantuan ini diserahkan saat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung pada Ahad, 14 Januari lalu.

Saptudi dan Jupri, keduanya bekerja sebagai sopir, heran mendapat bantuan itu karena mereka sebelumnya tak pernah mendapat bansos. “Saya dan kepala dusun bingung kenapa bisa terdaftar,” ujar Saptudi dikutip majalah Tempo edisi pekan lalu.

Hingga Juni 2024, pemerintah akan mengucurkan bantuan beras 10 kilogram kepada 22 juta orang. Pemberian berbagai bantuan sosial itu disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas pasangan calon presiden dan wakilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bantuan sosial yang diberikan itu disebut lebih banyak didistribusikan ke wilayah yang bukan kantong suara pemilih Prabowo.

Pada Pemilu 2019, Prabowo maju menjadi calon presiden yang didampingi Sandiaga Uno, kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kala itu, Prabowo ditumbangkan Joko Widodo atau Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Prabowo kalah untuk kedua kalinya dalam pemilihan presiden oleh Jokowi.

Berdasarkan data dari https://pemilu2019.kpu.go.id, di Kabupaten Wakatobi, pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 25.173 suara (44,53 persen) kalah dari pasangan Jokowi-Mar'uf yang memperoleh 31.356 suara (55,47 persen). Adapun di Lombok Tengah, kubu Prabowo-Sandi unggul hingga 71,35 persen (420.732 suara), sedangkan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 28,65 persen (168.949 suara).

Kepada Tempo, lima politikus partai pendukung koalisi Prabowo-Gibran bercerita bahwa bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah memang bertujuan membantu pemenangan pasangan itu. Menurut kelimanya, daerah yang menjadi sasaran utama penyaluran bansos adalah wilayah tempat elektabilitas Prabowo-Gibran masih tertinggal. Partai pengusung kubu Prabowo-Gibran adalah Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Partai Prima.

Presiden Jokowi pada Senin, 8 Januari lalu, membagikan bantuan beras di gudang beras Bulog, Serang, Banten. Aktivitas Jokowi itu menjadi sorotan karena ada banyak baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di sekitar lokasi. Pada hari yang sama, Jokowi juga meresmikan Terminal Pakupatan. Di sepanjang jalan menuju terminal, spanduk Prabowo-Gibran terpacak. Erap, pedagang kaki lima di kawasan Pakupatan, mengatakan sebelum terminal diresmikan nyaris tak ada spanduk pasangan presiden wakil-presiden nomor urut 2 itu. “Baru ada saat Presiden datang,” ujarnya.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 13-18 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di Jakarta dan Banten seimbang dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu sama-sama mendapat 35,2 persen. Sedangkan tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. hanya 10,5 persen.

Rilis sigi CSIS itu juga membahas zona wilayah pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Dalam rilis tersebut, pemilih di Sumatera terbelah. Kubu pasangan calon Anies-Imin memperoleh 34,4 persen, Prabowo-Gibran 36,5 persen, dan pasangan Ganjar-Mahfud 14,4 persen di zona ini. Persaingan ketat suara juga terjadi di area DKI Jakarta dan Banten. Pada area ini, Anies-Imin dan Prabowo-Gibran sama-sama berada di angka 35,2 persen, sedangkan Ganjar-Mahfud berada di angka 10,5 persen.

Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim, menilai politisasi bansos sulit dielakkan pada masa kampanye elektoral pemilihan presiden saat ini. Peran bansos sebagai instrumen kampanye elektoral, kata Kennedy, bakal dinikmati oleh pasangan calon yang paling asosiatif dengan pemerintahan Jokowi, yakni pasangan nomor urut 2. “Pasangan ini diuntungkan secara tidak langsung karena Presiden sudah sangat gamblang menyatakan boleh berpihak dan menegaskan ke mana arah telunjuk dukungannya,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Gambar Prabowo-Gibran di Bansos Beras

Dugaan pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan elektoral mencuat setelah beredar foto karung beras berstiker animasi Prabowo-Gibran. Gambar atau stiker tersebut beredar di media sosial sejak tiga hari lalu. Stiker yang ditempel di kantong beras seberat 5 kilogram itu menutupi bacaan SPHP, akronim dari program stabilitas pasokan dan harga pangan beras. SPHP merupakan program pendistribusian beras murah yang dijual pemerintah dengan harga Rp 8.600-8.900 per kilogram.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa beras bantuan pangan selalu ada cap dari Badan Pangan Nasional. Dia menyanggah pernyataan stiker animasi pasangan Prabowo-Gibran sengaja dipasang. “Ya, masak kami yang menempel?” ujar Arief. “Masak, saya menggadaikan reputasi saya?”

Arief menjelaskan beras yang ditempel stiker tersebut merupakan bantuan pemerintah yang didistribusikan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) ke pasar tradisional dan modern. Beras bantuan itu disalurkan dengan harga yang terjangkau untuk mengendalikan harga yang kini melambung. Pembeli beras dari Bulog pun datanya terekam. “Misalnya ada yang beli, terus ada yang menempelkan, kan, kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Arief menilai semestinya lembaga pengawas bisa menelusuri adanya penempelan stiker tersebut “Kan ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kita serahkan saja kepada mereka untuk menelusuri.”

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim, mengatakan politisasi bansos bukan lagi dugaan, melainkan sudah mengarah kepada fakta. Buktinya, kata dia, dua menteri yang menjadi ketua umum partai dan mengusung pasangan Prabowo-Gibran terjun langsung mendistribusikan bansos. Dua menteri yang dimaksudkan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar; dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Kedua partai termasuk pengusung Prabowo-Gibran.

“Bahkan salah satu menteri itu sampai menggiring pertanyaan, ini bansos dari mana? Lalu, arahan menjawabnya dari Pak Jokowi,” ujar Cyril. “Ada juga komentar kalau mau dilanjutkan, harus pilih salah satu pasangan calon. Ini terjadi dan sudah sangat serius.”

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (tengah) saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 Januari 2024. ANTARA/Hasrul Said

Zulkifli Hasan di Kendal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2023, mengklaim bansos dan bantuan langsung tunai diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dia meminta rakyat mendukung Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Adapun Airlangga Hartarto saat membagi-bagikan paket beras di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 14 Januari lalu, meminta keluarga penerima berterima kasih kepada Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) memberikan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) kepada warga penerima manfaat di Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Amiruddin Al Rahab, mengatakan program bansos menjadi bancakan bagi kepentingan politik elektoral penguasa. “Ini sudah bukan barang baru dan sudah lama berjalan demi kepentingan elektoral,” ujarnya.

Amir mengatakan bukti bahwa bansos dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral terlihat dari cara Jokowi yang turun langsung mendistribusikan bantuan tersebut. Dengan cara itu, Jokowi terlihat ingin terus memanfaatkan bansos sebagai manifestasi kepentingan politiknya, yang sekarang ingin diwariskan ke anaknya yang menjadi calon wakil presiden. “Jokowi terlihat ingin mempertahankan dukungan masyarakat kepada dirinya, karena bansos ini, kan, manifestasinya,” ujarnya. “Manifestasi bansos itu sekarang dilakukan untuk kepentingan anaknya.”

Masyarakat kini makin memahami bahwa bansos dimanfaatkan untuk politik elektoral Presiden yang memberi sinyal kuat mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi Jokowi telah memberikan pernyataan boleh berpihak dan berkampanye. Menurut Amir, dukungan Presiden sudah bisa dipastikan bakal diberikan kepada anaknya yang ikut bertarung pada pemilihan presiden 2024.

Pemanfaatan bansos juga terlihat semakin kuat sejak menteri dari kabinet Jokowi secara terbuka memberikan pernyataan kepada publik bahwa program bansos seolah-olah dari presiden. Anggaran bansos bukan dari kebaikan hati individu, melainkan anggaran negara dan pajak masyarakat sendiri. “Kalau dibuat seakan-akan dari individu, itu manipulatif. Sejak ada Kementerian Sosial, bansos ini sudah ada,” ujarnya.

Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan narasi ketua umumnya dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bansos berasal dari Jokowi jangan ditelan mentah-mentah. Menurut dia, bahasa yang digunakan dua anggota elite partai itu merupakan kiasan untuk menggambarkan bahwa bansos adalah komitmen pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PAN itu mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan tol di pemerintahan Jokowi. “Apakah Pak Jokowi mengeluarkan uang sendiri, lalu ambil semen sendiri, dan membangun jalan tol? Itu kan harus diterjemahkan secara luas bahwa ini di bawah pemerintahan Jokowi.”

Eddy mengatakan tidak ada bukti bahwa pasangan Prabowo-Gibran memanfaatkan dana dan program bansos pemerintah untuk kepentingan elektoral mereka. Eddy mempertanyakan cara bansos dijadikan alasan untuk kepentingan menaikkan elektoral jagoannya. Sebab, pendistribusiannya langsung kepada rakyat tanpa melalui partai atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Soal dugaan stiker di bansos, itu bisa saja dilakukan oknum atau justru dari kubu lawan 02,” ujarnya.

Tanggapan Pengamat

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Jokowi merupakan presiden yang paling getol memanfaatkan bansos untuk kepentingan politiknya di antara presiden lainnya. Presiden Jokowi terlihat begitu aktif membagi-bagikan secara langsung kepada penerima dengan seremoni yang dihadiri banyak warga. Menurut Titi, penyaluran bantuan sosial sejatinya saat ini sudah dilakukan melalui transfer atau via Kantor Pos.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik dugaan praktik politisasi bansos oleh elite politik. Menurut Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara, politisasi bansos sangat mungkin digerakkan untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon yang terafiliasi dekat dengan Presiden Jokowi. Apalagi, kata Seira, hingga kini tidak ada penyangkalan atau klarifikasi dari Istana soal pernyataan Airlangga dan Zulkifli.

Pegiat pemilu dan antikoruspsi ini menilai pemerintah tengah menerapkan praktik pork barrel politics atau politik gentong babi pada periode elektoral dengan tujuan merebut suara dan dukungan pemilih. “Politik gentong babi merekonstruksi narasi bahwa program bansos ada karena pengaruh dan kebijakan politikus atau calon tertentu,” ujar Titi. Politik gentong babi merupakan upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang kepada masyarakat untuk memikat pemilih sekaligus mendulang suara. Cara ini biasanya dilakukan calon inkumben yang telah memiliki kekuasaan.

ICW berharap Bawaslu lebih ketat mengawasi dan menindak tegas soal politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu. Indikasi politisasi bansos, kata dia, semakin menguat dengan bukti jadwal pemberian bantuan yang semakin banyak menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

IMAM HAMDI | SHINTA MAHARANI