Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

politik

Di Balik Agenda Jokowi Temui Megawati

Jokowi awalnya ingin meminta izin ke Megawati karena Gibran jadi cawapres Prabowo. Belakangan, motif rencana pertemuan bergeser.

24 Januari 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Jokowi menyampaikan keinginan bertemu dengan Megawati saat di Beijing.

  • Keinginan bertemu kembali disampaikan ke pengurus PDIP, pekan lalu.

  • Dari urusan minta izin hingga konstelasi pemilu menjadi motif pertemuan.

JAKARTA – Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah tebersit saat ia merestui Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jokowi hendak meminta izin dan menyampaikan sikap politik putra sulungnya itu karena baik Gibran maupun Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kolega Jokowi di lingkaran Istana dan seorang politikus PDI Perjuangan menceritakan keinginan mantan Wali Kota Solo tersebut. Keduanya mengatakan keinginan itu muncul ketika Jokowi menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Belt Road Forum di Great Hall of The People, Beijing, pada 17 Oktober 2023. Saat itu Gibran sudah dipastikan akan menjadi cawapres Prabowo. Ia tengah mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Permintaan itu disampaikan secara langsung oleh Pak Jokowi kepada orang dekatnya,” kata kolega Jokowi ini, dua hari lalu. “Tapi permintaan bertemu (Megawati) itu ditolak karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman.”

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi, Utje Gustaaf, juga mendengar rencana Jokowi menemui Megawati tersebut. “Yang saya tahu memang pernah ada permintaan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Bu Mega. Itu sebelum proses pendaftaran Prabowo-Gibran ke KPU,” kata Utje. “Itu saya sempat mendengar langsung dari Pak Jokowi. Kalau sekarang saya tidak percaya karena untuk apa tujuan pertemuan sekarang.”

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar bahwa Jokowi telah meminta untuk bertemu dengan Megawati. Menurut dia, narasi tersebut sangat aneh. “Itu sama sekali tidak benar,” kata Ari, kemarin, 23 Januari 2024. “Seolah-olah mendapatkan informasi dari lingkup internal PDIP dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta, tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi. Tidak ada permintaan bertemu.”

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 1 Oktober 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengetahui kabar tersebut, tapi ia tidak mendengarnya secara langsung. “Prinsipnya, rumah Ibu Mega terbuka bagi kader-kadernya,” kata Hasto, kemarin.

Meski begitu, Hasto mempertanyakan motif dari munculnya kabar tersebut. Sebab, Jokowi sudah mempunyai pilihan politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden 2024. Jokowi dianggap mendukung Prabowo-Gibran. Sedangkan PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Hasto, partainya mempunyai sikap politik yang tegas setelah menetapkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud. Sehingga motif dari kabar Jokowi yang hendak menemui Megawati itu perlu dipertanyakan kembali. Apalagi pihak Istana sudah membantah informasi tersebut.

“Kami heran dengan isu ini. Jangan-jangan ini isu untuk membangun image yang mendiskreditkan Bu Mega dan PDIP,” ujar Hasto.

Hubungan Jokowi dan Megawati merenggang sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu pada 16 Oktober 2023. Putusan atas pasal yang mengatur batas minimal usia calon presiden itu yang memuluskan langkah Gibran menjadi calon wakil presiden.

Sejak saat itu, Gibran yang juga kader PDI Perjuangan semakin kencang merapat ke Prabowo. Bersama Prabowo, Gibran akhirnya diusung Koalisi Indonesia Maju—gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Bulan Bintang—sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sikap Jokowi mendukung Prabowo-Gibran semakin terlihat ketika keluarga besarnya merapat ke sana. Misalnya Kaesang Pangarep, yang baru didapuk sebagai Ketua Umum PSI; dan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan sekaligus menantu Jokowi, ikut mendukung Prabowo-Gibran.

Atas sikapnya itu, PDI Perjuangan memecat Bobby sebagai kader partai banteng moncong putih. Namun PDI Perjuangan belum memecat Jokowi dan Gibran hingga kini. Mereka hanya diminta mengembalikan kartu tanda anggota, tapi tak dipenuhi.

Tanda-tanda keretakan Jokowi dengan Megawati maupun PDI Perjuangan semakin terang ketika Jokowi memilih melakukan lawatan ke negara-negara Asia Tenggara pada hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2024.

Menurut kolega Jokowi tadi, keinginan Jokowi untuk menemui Megawati belum surut hingga kini. Namun tujuan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menemui Megawati mulai bergeser. Saat ini tujuan bertemu itu lebih banyak dipengaruhi oleh konstelasi pemilu terbaru.

Misalnya image Jokowi babak belur akibat dituding berada di balik putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Putusan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden ini dinyatakan cacat etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar Usman yang menjabat Ketua MK dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik sehingga dipecat dari jabatannya. Paman Gibran itu terbukti punya konflik kepentingan dalam menangani uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut.

Di samping itu, ada dugaan Jokowi hendak membangun komunikasi dengan Megawati untuk menjajaki peluang Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud berkoalisi ketika terjadi putaran kedua pemilihan presiden. Putaran kedua pemilihan presiden berpeluang terjadi bila melihat hasil survei sejumlah lembaga ihwal elektabilitas tiga calon presiden, yakni Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Elektabilitas ketiga calon presiden masih berada di bawah 51 persen—syarat memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. sulutprov.go.id

Dua sumber Tempo di PDI Perjuangan dan lingkaran Istana mengatakan Jokowi telah meminta bantuan Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey untuk menghubungkannya dengan Megawati. Keinginan Jokowi itu disampaikan saat ia berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, pada 18 Januari lalu. Namun Olly belum menyampaikan keinginan itu ke Megawati.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengaku belum mengetahui rencana Jokowi menemui Megawati tersebut. Namun ia merespons positif jika kabar tersebut benar. "Tanyakan sama yang ngasih kabar itu. Tapi kalau ada pertemuan, ya, saya nilai bagus itu," kata Nusron.

IMAM HAMDI | ADIL AL HASAN | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus