Putar Haluan Strategi PDI Perjuangan

Hasto menyebutkan seluruh proses mata rantai menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Pembangkangan politik itu semakin diperparah oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

Pasal 169 huruf q itu awalnya mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. Tapi Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, menambahkan aturan baru dalam pasal itu, yaitu “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Tambahan aturan ini memuluskan jalan Gibran yang masih berusia 36 tahun untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Beberapa hari berselang setelah putusan uji materi itu, Koalisi Indonesia Maju—gabungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia—mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Koalisi ini mendaftarkan pasangan Prabowo-Gibran ke Komisi Pemilihan Umum, Rabu pekan lalu. 

Langkah Gibran ini berseberangan dengan PDI Perjuangan, partai Gibran. PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mereka lebih dulu mendaftar ke KPU dibanding Koalisi Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersiap memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 6 Juni 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Menurut Hasto, awalnya pengurus partainya tidak percaya atas keputusan politik Gibran tersebut. Apalagi PDI Perjuangan sudah memberikan privilese yang sangat besar kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Namun mereka meninggalkan PDI Perjuangan di tengah jalan. 

“Kami ditinggalkan karena ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” ujar Hasto.

Permintaan lain itu tak disampaikan Hasto dalam keterangan tertulisnya tersebut. Tapi Hasto sebelumnya membeberkan dalang di balik agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode yang menggelinding tahun lalu hingga awal tahun ini. “Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan (masa jabatan presiden tiga periode) itu sebagai permintaan Pak Lurah (Presiden Jokowi),” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

Penjelasan Hasto ini sekaligus menguatkan pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, Rabu pekan lalu. Adian mengatakan munculnya persoalan Jokowi dengan partainya diduga akibat sikap PDI Perjuangan yang tidak mendukung agenda presiden tiga periode. “Ini masalah konstitusi, bangsa, dan rakyat yang harus kami tidak setujui,” kata Adian.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat membantah pernyataan Adian tersebut. “Setahu saya, enggak pernah Beliau (Presiden Jokowi) meminta perpanjangan tiga periode,” kata Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Tapi pernyataan Adian itu justru semakin diperkuat oleh Hasto. Sejumlah politikus PDI Perjuangan juga silih berganti mengungkap sikap partainya yang menolak agenda perpanjangan masa jabatan presiden menjadi pangkal keretakan hubungan Jokowi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan mereka terpaksa membuka dalang di balik agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode, meski Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti kadernya agar tidak menyerang di muka publik.

Deddy mengatakan Megawati selalu mengingatkan semua kader partainya bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Jadi PDI Perjuangan selama ini memilih mengkritik pemerintahan Jokowi secara diam-diam. “Kritik disampaikan secara langsung melalui saluran yang ada,” kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.

Ia menjelaskan, partainya terpaksa membuka manuver presiden tiga periode tersebut karena ada narasi yang berkembang bahwa PDI Perjuangan sudah menzalimi Jokowi dan keluarganya. “Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti Presiden dan keluarganya,” kata Deddy. “Padahal kader-kader PDI Perjuangan-lah yang konsisten membela kehormatan Presiden, pemerintah, dan keluarganya.”

Topeng wajah Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dipakai oleh mahasiswa saat aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 18 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa pernyataan sejumlah elite partainya tentang agenda presiden tiga periode tersebut tidak bertentangan, melainkan justru saling menguatkan.

Seorang politikus PDI Perjuangan mengatakan awalnya Megawati memerintahkan semua kadernya tak mengomentari langkah Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo ataupun sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Megawati juga meminta pengurus partainya tidak frontal menyikapi situasi politik saat ini.

Instruksi Megawati tersebut disampaikan pengurus DPP PDI Perjuangan dalam dua kali rapat daring antara pengurus pusat, pengurus provinsi, dan kabupaten/kota partainya, serta seluruh legislator kepala daerah dari PDI Perjuangan pada Senin dan Selasa pekan lalu. Dalam dua kali pertemuan itu, kata politikus PDI Perjuangan ini, disampaikan bahwa Megawati memerintahkan kadernya agar mengawasi potensi kecurangan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Dua kali rapat daring itu berlanjut dengan pertemuan offline antara DPP PDI Perjuangan dan semua ketua DPD PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat pekan lalu. Rapat itu disebut-sebut mulai membahas adanya perubahan sikap PDI Perjuangan dalam merespons situasi politik terbaru.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengakui adanya pertemuan tersebut. Tapi ia menegaskan, pertemuan itu berfokus membahas strategi pemenangan Ganjar-Mahfud. Meski begitu, ia mengakui partainya sejak awal mengetahui adanya manuver untuk memperpanjang masa jabatan presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Manuver inilah yang membuat PDI Perjuangan menunda pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara karena khawatir ditunggangi agenda lain.

Agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode serta penundaan pemilu berulang kali diungkapkan anggota Kabinet Indonesia Maju serta ketua umum partai pendukung pemerintah sejak tahun lalu. Misalnya pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ketua Umum MPR Bambang Soesatyo juga berulang kali menyatakan dukungan terhadap agenda tersebut.

Saat dimintai konfirmasi, partai pendukung pemerintah hingga Bahlil justru pasang badan melindungi Jokowi dari serangan PDI Perjuangan tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Presiden Joko Widodo justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Viva menduga isu ini kembali digelindingkan untuk meningkatkan tingkat keterpilihan pasangan calon presiden tertentu. 

“Masih banyak tema dan topik yang produktif bagi kemajuan bangsa untuk diperdebatkan. Pemilu harus diarahkan ke pertarungan ide dan gagasan,” kata Viva.

Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menguatkan pernyataan Viva itu. Dave mengatakan Golkar tidak pernah mendapat arahan dari Jokowi untuk meloloskan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. 

Adapun Bahlil mengklaim agenda presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu merupakan idenya. “Kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya,” kata Bahlil, Sabtu pekan lalu.

Hingga saat ini, Gibran tidak menjawab pesan Tempo soal ini. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Joanes Joko, tak bersedia mengomentari masalah tersebut. “Saya belum bisa memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut,” kata Joanes.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini melihat ada kejanggalan di balik diungkitnya kembali agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Faldo menduga ada pihak yang ingin membusukkan karakter Presiden Jokowi. “Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Presiden Jokowi,” kata Faldo lewat rekaman video, Sabtu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan sikap diam PDI Perjuangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ataupun pencalonan Gibran sebagai wakil presiden merupakan strategi agar tidak mendapat serangan balik. Tapi strategi itu tidak berjalan efektif. Karena itu, PDI Perjuangan mengubah strategi dengan mulai mengkritik Jokowi. “Soal Pak Lurah minta tiga periode, itu jelas menyerang Jokowi,” kata Ujang.

Ujang menduga perubahan sikap partai berlambang banteng moncong putih ini karena mereka yakin Jokowi lebih mendukung Prabowo-Gibran dibanding Ganjar-Mahfud. Bahkan Jokowi sudah lama tidak sepaham dengan PDI Perjuangan dalam beberapa isu. Contohnya, saat Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia sepak bola U-20. Indonesia batal menjadi tuan rumah U-20 karena kader PDI Perjuangan kompak menolak tim nasional Israel—salah satu peserta U-20—berlaga di Indonesia. Mereka menolak tim nasional Israel karena dinilai berseberangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. 

“Menurut saya, penolakan itu sudah mengecewakan Jokowi,” ujar Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan perubahan sikap PDI Perjuangan beralasan. Sebab, partai ini khawatir menghadapi strategi politik Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Ketimbang diam, PDI Perjuangan memilih membangkitkan narasi Jokowi ingin berkuasa tiga periode,” kata Dedi. “Namun PDI Perjuangan sengaja membangun dua kubu yang berbeda supaya tidak terkesan frontal terhadap Jokowi.”

Dedi yakin PDI Perjuangan sudah mengukur konsekuensi sikapnya yang mulai menyerang Jokowi. Isu penolakan presiden tiga periode sengaja digelindingkan untuk menggoyang pemilih kelas menengah. “PDI Perjuangan juga optimistis isu ini tak akan mengganggu pemilih kelas bawah,” kata Dedi.

HENDRIK YAPUTRA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | TIKA AYU | ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI | IHSAN RELIUBUN