Kesimpulan Janggal untuk Mayor Dedi

Pendalaman tersebut bersifat wajib karena Mayor Dedi mengklaim dirinya bertindak sebagai kuasa hukum dari tersangka yang ditahan polisi. Tersangka itu adalah Ahmad Rosyid Hasibuan, kerabat dekat Mayor Dedi. Untuk memberikan pendampingan hukum kepada Ahmad Rosyid, Dedi juga mengklaim telah mendapat izin dari atasannya. Klaim-klaim inilah yang harus dibuktikan dan sebenarnya tidak terlalu sulit. “Jadi, nanti bisa disimpulkan, dugaan merintangi proses hukum ini dilakukan sendiri atau ada keterlibatan atasannya,” kata Khairul. “Citra TNI di mata publik sudah baik. Jangan sampai tercoreng karena melindungi anggotanya yang bersalah.”

Baca: Ada Apa dengan Tentara Kita

Polrestabes Medan menetapkan Ahmad Rosyid sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan dokumen jual-beli tanah. Polisi menahan Ahmad Rosyid sejak 29 Juli 2023. Mendengar keponakannya ditahan, Mayor Dedi memohon kepada Kepala Hukum Komando Daerah Militer (Kakumdam) I/ Bukit Barisan, Kolonel Muhammad Irham Djannatung, untuk memberikan bantuan hukum kepada Ahmad Rosyid. Permohonan itu disampaikan secara tertulis pada 31 Juli 2023.  

Berselang sehari setelah penyampaian permohonan itu, Ahmad Rosyid mengirim surat kuasa kepada 14 personel Kumdam I/Bukit Barisan untuk menjadi kuasa hukumnya. Kemudian, pada 3 Agustus 2023, Kolonel Muhammad Irham Djannatung mengirim surat permohonan penangguhan penahanan Ahmad Rosyid Hasibuan kepada Kapolrestabes Medan. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, Komisaris Teuku Fathir Mustafa, berkeberatan mengabulkan permohonan itu. Sikap inilah yang belakangan mendorong Dedi mengerahkan 31 tentara berseragam loreng untuk mendatangi Polrestabes Medan. Akhirnya, dengan berat hati, polisi mengeluarkan Ahmad Rosyid dari ruang tahanan.

(Dari kiri) Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Marsekal Muda Agung Handoko; Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono; dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro, memberikan keterangan pers kepada wartawan soal tindakan Mayor Dedi Hasibuan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 10 Agustus 2023. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Hamim Tohari, mengatakan Puspom TNI dan Puspom Angkatan Darat telah memeriksa Mayor Dedi. Hasilnya, tidak ditemukan unsur pidana. Karena itu, Dedi dikembalikan kepada Kodam I/Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. 

Tempo berupaya meminta tanggapan dari Kepala Penerangan Daerah Militer I/Bukit Barisan, Kolonel Rico Julyanto, tentang pemeriksaan terhadap Dedi. Namun hingga semalam ia tidak menjawab pertanyaan yang dikirim lewat pesan instan.

Undang-Undang Peradilan Militer Harus Direvisi

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani, mendorong agar regulator merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebab, undang-undang ini justru sering digunakan untuk memberikan impunitas kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. “Karena aktor dan penegak hukum sama-sama berasal dari kalangan militer,” katanya. “Tentu ini menjadi absolutisme terhadap reformasi sipil.”   

Baca: Menutup Celah Impunitas Anggota TNI

Julius berpendapat bahwa perbuatan Mayor Dedi yang mengerahkan pasukan untuk menggeruduk kantor polisi jelas merupakan tindakan pidana. Sebab, pengerahan pasukan itu telah menghambat proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. “Kalau dikatakan Puspom bahwa tidak ada pelanggaran pidana tapi ada pelanggaran etik, saya rasa ini tidak nyambung,” ujar Julius.

Sebab, kata Julius, jika memang ada indikasi pelanggaran etik, patut diduga terdapat pelanggaran pidana. Begitu juga sebaliknya. “Jika nanti di Kodam I/Bukit Barisan tidak ditemukan pelanggaran pidana dan etiknya, absolutisme tersebut menjadi amat kentara,” katanya. “Ini jelas merupakan gambaran korps membela korps yang pada akhirnya memberikan dampak tidak baik bagi sistem peradilan kita.”

ANDI ADAM FATURAHMAN | HENDRIK YAPUTRA | EKA YUDHA SAPUTRA