Jurang Pemisah Sekolah Negeri dan Swasta

Akibatnya, pilihan orang tua mengirim anaknya ke sekolah swasta bergengsi seakan-akan mengandung unsur moral. Orang tua, misalnya, mengambil pilihan tersebut untuk memberikan kesempatan yang terbaik untuk anaknya.

Meskipun tidak selalu memiliki kualitas luaran yang lebih baik dibanding sekolah negeri, umumnya sekolah swasta bergengsi punya fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung potensi anak, serta perbandingan jumlah siswa dan guru yang lebih sedikit sehingga pembelajaran bisa lebih efektif.

Selain itu, pilihan orang tua mengirim anaknya ke sekolah swasta bisa jadi dilakukan dengan dalih memberikan kesempatan bagi keluarga lain, khususnya dari kelas menengah ke bawah, untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri yang lebih terjangkau dibanding sekolah swasta bergengsi. Alasan ini bisa dimengerti karena jumlah sekolah negeri memang relatif terbatas, bahkan di kota besar.

Artinya, fenomena mengirim anak ke sekolah swasta cenderung menggambarkan pendidikan sebagai barang privat. Dalam perspektif ini, pendidikan semata-mata adalah investasi keluarga untuk masa depan anaknya. Di sini, mekanisme pasar bekerja—makin sejahtera keluarga, makin besar kemungkinan anak mendapat pendidikan yang lebih baik. Terbatasnya dan kurang meratanya sekolah yang berkualitas mengharuskan orang tua, bahkan dari sesama kelas menengah ke atas, berkompetisi agar bisa berinvestasi di tempat yang tepat.

Baca: Dikotomi Sekolah Negeri-Swasta Timbulkan Kesenjangan

Melalui tulisan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana fenomena ini bertentangan dengan filosofi pendidikan sebagai barang publik, serta komitmen negara untuk mendorong masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pendidikan berkualitas perlu kita posisikan sebagai hak yang perlu didorong dan dibiayai sama-sama oleh publik melalui pajak, bukan sekadar tanggung jawab keluarga yang memiliki anak.

Siswa kelas 1 menyalami guru di hari pertama sekolah usai libur lebaran di SDN 025 Cikutra, Bandung, Jawa Barat, 2 April 2023. TEMPO/Prima mulia

Mengapa Pemilihan Sekolah Itu Bias?

Pemilihan sekolah (school choice) kerap dianggap seolah-olah sebagai fenomena yang netral. Meskipun school choice terlihat "membebaskan" keluarga untuk menyekolahkan anaknya, perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak terdistribusi secara merata ke semua keluarga dari kelas ekonomi berbeda.

Untuk bisa benar-benar bebas memilih sekolah anak, orang tua tidak hanya butuh sumber daya finansial, tapi juga sumber daya kultural. Sumber daya finansial membuat orang tua mampu mencukupi kebutuhan anaknya untuk mendapat pendidikan yang baik, misalnya mengirim anak ke tempat les tambahan dan bersekolah di institusi bergengsi. Sedangkan sumber daya kultural, seperti pengetahuan tentang sekolah bergengsi dan sistem seleksi masuk sekolah yang kompleks, meningkatkan kemampuan orang tua untuk ikut berkompetisi mendapatkan sekolah bergengsi bagi anaknya.

Timpangnya sumber daya di antara orang tua pada kelompok ekonomi yang berbeda membuat school choice cenderung tidak adil. Di Inggris, misalnya, studi menunjukkan bahwa anak-anak miskin yang mampu secara akademik pun tetap tidak memilih belajar di sekolah yang lebih bergengsi. Ini bisa terjadi tak hanya karena keterbatasan sumber daya, tapi juga lantaran perasaan kurang berhak bergabung dengan institusi bergengsi yang didominasi anak-anak dari ekonomi mampu—bahkan jika mereka mendapat bantuan, termasuk bantuan dana.

Kebijakan masuk sekolah tanpa seleksi akademik—seperti dalam sistem zonasi—bisa menekan faktor keluarga dalam pemilihan sekolah anak. Ini kemudian bisa mengurangi peran sekolah sebagai tempat reproduksi kelas sosial.

Sayangnya, di Indonesia, hingga enam tahun implementasinya, kebijakan tersebut lebih berfokus meratakan sisi permintaan (murid yang masuk) ketimbang sisi suplai pendidikan (pemerataan kualitas sekolah). Tak mengherankan masih banyak pihak yang menanyakan efektivitas kebijakan zonasi.

Juga Merugikan Kelompok Menengah

Meskipun terlihat menguntungkan kelas menengah, memposisikan pendidikan sebagai barang privat bisa juga merugikan mereka. Pertama, mengirim anak ke sekolah bergengsi membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit. Keluarga kelas menengah tidak lagi bisa berharap pada single income (satu sumber pendapatan) untuk memastikan anak-anaknya dapat belajar di sekolah berkualitas. Orang tua bekerja tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan di tengah tuntutan kebutuhan sekolah anak.

Kedua, tidak seimbangnya jumlah sekolah berkualitas dengan kebutuhan yang ada membuat kompetisi untuk mendapatkan sekolah, yang sebenarnya adalah hak, menjadi semakin sengit dan kompleks. Tidak jarang, misalnya, orang tua harus mendaftarkan anaknya jauh hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tentu kondisi ini menguras waktu dan emosi orang tua, khususnya ibu, yang biasanya mengemban tuntutan yang berat sebelah untuk menjalankan tugas-tugas pendampingan sekolah anak.

Ketiga, anak-anak kelas menengah juga berpotensi kehilangan manfaat pertemanan lintas kelas ekonomi. Di Indonesia, studi menunjukkan bahwa sekolah cenderung memunculkan segregasi siswa dari kelas ekonomi berbeda. Artinya, anak-anak dari ekonomi mampu belajar di tempat berbeda dengan anak-anak dari ekonomi kurang mampu.

Padahal, berdasarkan hasil riset di Amerika Serikat, anak-anak dari ekonomi menengah ke bawah mendapat manfaat sosial dari pertemanan dengan anak-anak yang secara ekonomi lebih baik dari mereka. Lingkungan sosial yang seperti itu memberikan kesempatan kepada anak-anak miskin untuk memperoleh pengetahuan kultural serta keterampilan demi mendorong mobilitas sosial.

Sebaliknya, belajar di sekolah bergengsi bisa menumbuhkan perasaan lebih berhak dibanding kelompok lain. Homogenitas, terutama secara kelas ekonomi, rentan membuat anak menjadi kurang empati terhadap kondisi sekitar, sekaligus percaya pada mitos-mitos meritokrasi—bahwa kesuksesan seolah-olah adalah buah dari bakat dan kerja keras semata. Baru-baru ini, misalnya, riset di Inggris menunjukkan bahwa alumni sekolah swasta merupakan penyumbang suara untuk partai konservatif yang cenderung menentang kebijakan pemerataan untuk kelompok rentan.

SDN 025 Cikutra, Bandung, Jawa Barat, 2 April 2023. TEMPO/Prima mulia

Menghidupkan Kembali Sekolah Publik

Pada akhirnya, memposisikan pendidikan sebagai barang privat mengancam keberlangsungan sekolah publik. Terbatasnya kualitas sekolah publik, apalagi dibanding sekolah swasta bergengsi, membuat orang tua kelas menengah tidak lagi tertarik pada sekolah publik. 

Jika kelas menengah angkat kaki dari sekolah publik, ini tak hanya membuat fasilitas publik kehilangan aset kultural yang dimiliki kelas menengah, tapi juga dukungan masyarakat untuk perbaikan dan perluasan fasilitas publik. Padahal ada banyak model bagaimana keluarga lintas kelompok ekonomi bisa bahu-membahu mewujudkan inklusivitas jika berada di sekolah yang sama.

Studi di Amerika menunjukkan bahwa kehadiran orang tua kelas menengah di sekolah publik berpotensi mendorong keadilan untuk semua siswa. Posisi ekonomi dan sosial mereka yang kuat bisa mendorong advokasi kebijakan sekolah, termasuk untuk anak-anak lain yang orang tuanya punya keterbatasan pengalaman pendidikan. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta melalui paguyuban orang tua murid di berbagai sekolah.

Namun ini juga merupakan tuntutan mendesak bagi negara untuk segera memperluas akses dan kualitas sekolah publik di Indonesia. Tanpa itu, pendidikan akan selamanya menjadi "zero-sum game"—di tengah bangku sekolah publik berkualitas yang terbatas, orang tua kaya dan miskin akan dipaksa berebut akses.

Semua orang tua pasti ingin pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Ketika akses pendidikan masih terbatas dan tidak merata, pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak ke sekolah bergengsi bisa dipahami. Apalagi jika pemangku kepentingan pun belum tentu percaya pada kualitas pendidikan sekolah publik yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya.

Jika mereka yang punya sumber daya dapat lari dari sekolah publik, ke mana anak-anak kurang mampu bisa melarikan diri?

---

Artikel ini ditulis oleh Senza Arsendy, mahasiswa doktoral jurusan sosiologi di University of Melbourne, Australia. Terbit pertama kali di The Conversation.