Kasak-kusuk Koalisi Setelah Mahkamah Menolak Gugatan Sengketa Pilpres

Ia mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menampung semua pendapat tersebut. “Seperti yang disampaikan Ketua, Gus Muhaimin, seluruh pemikiran masih ditampung,” kata Syaiful Huda, Selasa, 23 April 2024.

Seorang pengurus PKB menceritakan situasi dalam rapat internal yang digelar secara hybrid tersebut. Ia mengatakan sebagian besar pengurus meminta PKB bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “Tapi tidak sedikit juga yang meminta PKB bertahan di jalur perubahan,” kata dia.

Mereka yang menyarankan PKB berada di luar pemerintahan Prabowo meminta Muhaimin menginstruksikan legislator partainya untuk menggulirkan penggunaan hak angket di DPR. Salah seorang pengurus PKB yang menyarankan penggunaan hak angket itu adalah Luluk Nur Hamidah. Sedangkan pengurus PKB yang berseberangan dengan Luluk di antaranya Faisol Reza.

Faisol belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal ini. Luluk membenarkan soal adanya perbedaan pendapat tersebut. Ia mengaku mengusulkan agar PKB tetap menggaungkan semangat perubahan.

Menurut Luluk, kekuasaan mesti diiringi dengan pengawasan untuk mencegah muruah demokrasi meredup. Karena itu, kata dia, PKB semestinya konsisten menggulirkan penggunaan hak angket kecurangan pemilu.

“Sejak awal sudah disampaikan dan tidak berubah. Konsolidasi hak angket tetap dilakukan hingga saat ini,” kata Luluk.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua dari kiri), calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, cawapres Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi saat bertemu setelah keluarnya putusan sengketa pilpres oleh MK, di kantor DPP PKS, Jakarta, 23 April 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Muhaimin tak membantah soal adanya perdebatan di lingkup internal partainya itu. Tapi calon wakil presiden yang mendampingi Anies Rasyid Baswedan ini tak bersedia merinci perbedaan pendapat tersebut.

“Memang terjadi berbagai macam pandangan yang berbeda-beda, sangat seru dan dinamis. Namun, soal di dalam atau di luar pemerintahan, diskusinya masih berlanjut,” kata Muhaimin.

PKB bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera tergabung dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini mengusung Anies-Muhaimin sebagai calon presiden-wakil presiden 2024.

Dalam pemilihan presiden, Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.—pasangan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, serta Perindo—kalah dari Prabowo-Gibran. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud lantas menggugat kemenangan Prabowo-Gibran ke Mahkamah Konstitusi.

Senin lalu, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa pilpres ini. Hakim MK menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. Putusan ini tidak bulat. Tiga hakim MK, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat.

Setelah pembacaan putusan, kedua pasangan calon mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran. Partai pendukung kedua kubu juga memberi selamat kepada pasangan nomor urut dua itu. Di samping itu, mereka juga mulai membahas arah sikap politik partainya ke depan setelah keluarnya putusan MK tersebut.

Saat bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Muhaimin mengatakan arah politik partainya ke depan belum pasti. Muhaimin mengatakan PKB dan NasDem masih merenung untuk menentukan arah politik ke depan.

"Masing-masing memiliki kesempatan untuk merenung. Di dalam atau di luar (pemerintahan), itu belum ada satu kesimpulan," kata Muhaimin di NasDem Tower, kemarin.

Dua politikus Partai Gerindra—pengusung Prabowo-Gibran—mengatakan sejumlah partai pendukung Anies dan Ganjar bakal dirangkul ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Di antara partai itu adalah PKB, PPP, NasDem, dan PDI Perjuangan.

Satu dari dua politikus Gerindra itu mengatakan Presiden Joko Widodo juga menyarankan kepada Prabowo-Gibran untuk merangkul PKB. Jokowi juga sempat menyampaikan agar PKB bergabung ke partai pendukung Prabowo-Gibran saat memanggil dua anggota kabinet dari PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada 18 Maret 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal ini. Satu hari setelah pertemuan itu, Ari mengatakan pemanggilan Jokowi kepada kedua anggota kabinet itu merupakan hal biasa. “Pertemuan antara Presiden dan menteri-menterinya merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja,” kata Ari.

Saat itu, Abdul Halim Iskandar mengatakan tak ada masalah dengan pemanggilan tersebut. Ia mengatakan Jokowi hanya menitip salam kepada Muhaimin. 

“Kami ini koalisinya Pak Presiden Joko Widodo sejak pemilu dulu sampai sekarang,” kata Abdul setelah bertemu dengan Jokowi di Istana pada 18 Maret lalu.

Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh memberikan pernyataan setelah melakukan pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, 22 Maret 2024. ANTARA/Galih Pradipta

Sinyal NasDem

Setelah pembacaan putusan sengketa pilpres, Surya Paloh menggelar konferensi pers di NasDem Tower, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Ia mengatakan NasDem menerima putusan MK dan berharap semua pihak dapat bersatu serta menjaga stabilitas nasional.

Surya juga memberi sinyal partainya bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo. “Mungkin ada usulan selain merapat ke pemerintahan? Kalau ada usulan, boleh kita pertimbangkan juga,” kata Surya Paloh.

Bos Media Group itu mengatakan partainya akan menarik diri dari upaya menggulirkan penggunaan hak angket di DPR. Alasannya, penggunaan hak angket kecurangan pemilu sudah tidak tepat dan terlambat.

Satu hari berikutnya, Surya kembali menguatkan arah politik partainya saat bersua dengan Muhaimin. Ia mengatakan NasDem dan PKB bersepakat untuk mendukung Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.

Meski begitu, Surya mengatakan apresiasi itu bukan berarti menjawab arah politik NasDem dan PKB ke depan. “Tapi yang pasti, konsensus dan kesepakatan pemerintah memerlukan uluran tangan dan dukungan,“ kata Surya di NasDem Tower.

Seorang politikus Gerindra mengatakan Prabowo dan Surya sudah bertemu untuk membicarakan rencana NasDem bergabung ke pemerintahan Prabowo. Pembicaraan di antara mereka juga disertai urusan jatah kursi menteri yang bakal didapat NasDem jika bergabung dengan Prabowo. 

Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Gibran mengatakan hanya PKS di Koalisi Perubahan yang belum diajak bergabung ke koalisi Prabowo. Ia mengatakan pihak Prabowo ada kemungkinan tak mengajak PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya memang belum menentukan sikap setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ia berujar sikap partainya bergantung pada putusan Majelis Syura PKS.

“Sebagai pelaksana, saya akan menjalankan apa pun keputusan Majelis Syura,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani serta Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, belum menjawab upaya konfirmasi Tempo mengenai berbagai lobi partai politik tersebut. Prabowo pernah mengatakan dirinya memang mengajak NasDem bergabung ke koalisinya.

“Saya itu selalu menawari, selalu mengajak (Surya Paloh bergabung),” kata Prabowo setelah menemui Surya di NasDem Tower pada 22 Maret 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto memberikan keterangan pers untuk menyikapi hasil putusan MK perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam Rakornas PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 22 April 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Koalisi Bersyarat PDI Perjuangan

Beberapa pengurus PDI Perjuangan mengatakan pihak Prabowo sudah berusaha melobi partai berlambang banteng moncong putih itu agar bergabung ke Koalisi Indonesia Maju—koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Bahkan Prabowo menawarkan sejumlah kursi menteri jika PDIP bersedia bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.

Seorang pengurus PDI Perjuangan mengatakan, dalam beberapa rapat internal partainya, pengurus pusat memberi sinyal arah politik PDIP ke depan. Dalam berbagai rapat itu terungkap bahwa PDIP bersedia bergabung asalkan Jokowi tak terlibat dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

“Pengurus pusat mengatakan PDIP tak ada masalah dengan Gerindra, tapi dengan Jokowi,” kata politikus PDIP ini, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengaku tidak mengetahui lobi Gerindra ke partainya. “Apakah Pak Prabowo akan mengajak bicara PDIP atau tidak, saya juga belum mengetahuinya,” kata Andreas.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto serta sejumlah pengurus pusat PDI Perjuangan, yaitu Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, dan Deddy Sitorus, belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal ini. Sebelumnya, Komarudin mengatakan Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan lagi.

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana (kubu Prabowo). Bagaimana mau dibilang masih bagian dari PDI Perjuangan?" kata Komarudin di kantor DPP PDIP, Senin lalu.

Jokowi dan Gibran—putra sulung Jokowi—merupakan kader PDIP. Hubungan mereka retak saat Gibran memilih menjadi calon wakil presiden dari Prabowo dan Jokowi memberi sinyal dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran. Namun PDIP belum mencabut kartu tanda anggota (KTA) Jokowi dan Gibran hingga saat ini.

Gibran menanggapi dingin pernyataan Komaruddin itu. “Ya, sudah, ndak apa-apa,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, kemarin. “Dipecat juga ndak apa-apa.”

Ahmad Muzani, Habiburokhman, dan Rahayu Saraswati belum menjawab upaya konfirmasi Tempo mengenai lobi ke PDIP tersebut. Sebelumnya, politikus Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo dan Megawati akan segera bertemu untuk membahas peluang PDIP bergabung ke koalisi Prabowo. “Insya Allah beliau berdua akan bertemu, tinggal masalah waktu saja," kata Dahnil, Selasa, 9 April 2024.