Koalisi Pilpres 2024 Terancam Berubah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PKB mengancam akan hengkang dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jika Muhaimin Iskandar tak dipilih menjadi calon pendamping Prabowo Subianto.
PAN semakin optimistis Erick Thohir bakal dipinang oleh salah satu koalisi pengusung calon presiden. Gerindra menampik ada agenda perjodohan Prabowo dan Erick.
Koalisi pendukung Anies Baswedan juga dikabarkan berkecamuk. Demokrat gusar dengan sinyal masuknya partai anyar di koalisi yang akan menggeser peluang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bakal angkat kaki dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang dibangun bersama Partai Gerindra, jika tiket bakal calon wakil presiden tidak diserahkan kepada Muhaimin Iskandar. “Karena sudah kebulatan tekad dari kiai dan pengurus bahwa Muhaimin harus maju,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, kemarin. “Jadi, syaratnya cuma satu, yaitu nama Gus Muhaimin harus masuk kertas suara pilpres.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jazilul berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengkhianati piagam koalisi yang telah ditandatangani bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam perjanjian koalisi, kata dia, tiket bakal cawapres ditentukan oleh Muhaimin. Sementara itu, Muhaimin juga telah diberi mandat melalui Maklumat Kiai dan Santri yang disampaikan dalam puncak perayaan hari lahir (harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Ahad lalu, untuk menjadi bakal capres atau cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PKB sejauh ini berkongsi dengan Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, sebelas bulan koalisi berjalan, kedua partai tak kunjung memutuskan pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Belakangan, kans Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden KKIR meredup seiring dengan mencuatnya nama Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Nama Erick mencuat di bursa calon wakil presiden KKIR setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan segera bergabung. PAN memang tengah gencar mencari "pelabuhan" baru setelah Koalisi Indonesia Bersatu bubar tanpa kabar bersamaan dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke barisan pendukung Ganjar Pranowo bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini berikrar akan memberikan dukungan kepada koalisi mana pun yang mau menjadikan Erick sebagai bakal calon wakil presiden.

Kans Erick belakangan juga menguat di kubu Prabowo karena dikabarkan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Sinyal dukungan itu muncul di beberapa peristiwa, termasuk ketika Prabowo dan Erick mendampingi Jokowi dalam kunjungan ke PT Pindad di Malang, Jawa Timur, pada Senin lalu.

Jazilul mengatakan KKIR memang tetap terbuka dengan bergabungnya partai lain asal tidak mengganggu tiket cawapres Muhaimin. Dia memastikan PKB akan menolak Erick. “Nama Erick tidak ada di radar PKB. Jadi, sudah tidak ada nama lain selain Muhaimin sebagai cawapres. Kalau dipaksakan, akan tertolak dengan sendirinya,” kata dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) di Menteng, Jakarta, 23 Januari 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna

Tak Segan Mengalihkan Dukungan

Menurut Jazilul, sejauh ini partainya tetap optimistis Muhaimin bakal mendampingi Prabowo. Elite Partai Gerindra, kata dia, sudah berulang kali menyatakan bakal cawapres KKIR berada di tangan Muhaimin. "Sampai sekarang kami yakini omongan Gerindra benar, kecuali mau berkhianat.”

Namun, di sisi lain, PKB juga tak menutup peluang bekerja sama dengan partai di koalisi lain. Jazilul mengatakan partainya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti PDIP dan Partai NasDem.

Jazilul mengatakan Muhaimin layak diperhitungkan untuk dipinang sebagai calon wakil presiden di koalisi apa pun. Itulah sebabnya, kata dia, Muhaimin juga masuk radar calon wakil presiden PDIP.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani menyebutkan nama Muhaimin di antara lima nama yang masuk radar partainya untuk menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo. Empat nama lainnya adalah Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. “Semua menunggu kapan keputusan pasangan capres dan cawapres, serta ikhtiar kami sudah lakukan,” kata Puan setelah menghadiri puncak perayaan harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Ahad lalu. “Kita tunggu takdirnya.”

Moncer Calon Wapres di Lembaga Survei

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mempersoalkan pernyataan Puan soal Muhaimin menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan sebagai calon pendamping Ganjar. Menurut dia, hingga saat ini Muhaimin juga merupakan kandidat utama pendamping Prabowo. "Berkali-kali kami mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa adalah orang yang memegang posisi paling utama," kata dia, Senin lalu.

Adapun soal kebersamaan Prabowo dan Erick Thohir di Malang, menurut Muzani, merupakan kunjungan keduanya sebagai anggota kabinet. Ia tidak pernah mendengar bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang penjodohan capres dan cawapres. "Ini kunjungan Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN ke BUMN yang kebetulan untuk urusan pertahanan, Pindad," kata Muzani.

Optimisme PAN dan Kegusaran Demokrat

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya optimistis Erick Thohir bakal dipilih menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Elektabilitas Erick sebagai cawapres, kata dia, saat ini semakin tinggi sehingga bisa mengangkat suara calon pasangannya. PAN bakal bergabung dengan koalisi PDIP ataupun Gerindra asalkan di antara mereka berkenan menerima Erick Thohir sebagai cawapres. “Kami sudah setahun lebih berkomunikasi dengan mereka. Kami harap, dalam waktu tidak lama lagi, beliau bisa segera menunjuk Pak Erick untuk menjadi cawapresnya,” ujarnya.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan disebut-sebut juga telah mendekati PKB untuk bergabung mendukung Anies Baswedan, yang diusung Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Seorang politikus dan kolega Anies mengatakan elite di Koalisi Perubahan telah diutus untuk menarik PKB jika Prabowo tidak menggandeng Muhaimin sebagai pendampingnya. “Kalau Muhaimin tidak menjadi cawapres, bisa dipastikan PKB akan keluar dari Koalisi KIR. Saat ini ada perwakilan dari Koalisi Perubahan yang berusaha menarik PKB untuk mendukung Anies,” ujarnya.

Menurut dia, PKB dan Muhaimin dianggap bisa menutup kelemahan Anies di Jawa Timur. Berdasarkan pengkajian internal di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, elektabilitas Anies masih rendah, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. “Tapi memang tidak mudah karena pasti akan dapat tekanan jika PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan,” ujarnya.

Spanduk calon presiden, Anies Baswedan, bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Bandung, Jawa Barat, 16 Juli 2023. TEMPO/Prima Mulia

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengatakan koalisinya terbuka dengan partai lain yang mau bergabung mengusung Anies. Namun dia berharap proses penjajakan koalisi dan penentuan calon wakil presiden tetap melibatkan semua partai di lingkup internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun Demokrat telah mengusulkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Jadi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh satu partai kalau ada yang mau bergabung. Sebab, semua partai punya saham yang sama di Koalisi Perubahan,” ucap Rachlan.

Menurut Rachlan, partai lain yang mau masuk ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak bisa asal menyodorkan kandidatnya sebagai bakal cawapres. Pendek kata, masuknya anggota baru di tubuh koalisi semestinya tak merugikan partai lain yang lebih dulu membentuknya.

Dia mengingatkan bahwa Partai Demokrat dan PKS telah menerima bakal capres yang diusung oleh Partai NasDem, yakni Anies Baswedan. Dengan demikian, menurut Rachlan, Demokrat siap keluar dari koalisi jika ada partai yang hendak menjual saham ke partai lain dan mengabaikan suara mitranya. “Kalau masuknya partai baru membuat kerugian pemegang saham yang lama, mending Demokrat jual sahamnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin jelas menginginkan posisi orang nomor dua dalam masing-masing koalisi partai mereka. Bahkan keinginan itu sudah menjadi harga mati bagi keduanya. “Kalau tidak dipenuhi, sudah pasti bubar koalisi tersebut. Perlu ada kompromi dan musyawarah di antara Koalisi KIR dan Koalisi Perubahan jika tidak ingin bubar,” ucapnya.

Menurut Ujang, proses pemilihan bakal cawapres di koalisi yang telah terbentuk memang tidak mudah. Sebab, semua partai yang berada dalam koalisi juga bakal memperhitungkan dampak pemilihan presiden terhadap perolehan suara masing-masing partai dalam Pemilihan Umum 2024. Walhasil, sampai hari ini, belum ada satu pun koalisi yang bisa memastikan pasangan capres dan cawapres mereka. “Artinya, sebelum tenggat pendaftaran pada Oktober mendatang, format koalisi masih cair dan pasangan capres serta cawapres hingga komposisi koalisi partai masih bisa berubah,” kata dia.