Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Komentar PSI soal Permintaan PKS dan PPP Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

PSI mengomentari permintaan PKS dan PPP soal bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

26 Juli 2024 | 08.49 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Perbesar
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni merespons permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Juli menilai penentuan partai-partai koalisi dalam pemerintahan mendatang menjadi kewenangan Presiden terpilih Prabowo dan pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Ya, itu hak prerogatif Pak Prabowo ya dan Mas Gibran," kata kata Juli saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Juli berpendapat bahwa sejumlah hal dapat menjadi pertimbangan berhubungan dengan bergabungnya PKS dan PPP dalam pemerintahan Prabowo. Dia mempersilakan jika nantinya ada partai tambahan yang turut mendukung program Prabowo-Gibran. 

"Kalau dihitung dari awal bergabungnya PPP dan PKS baik untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran--efektivitas pemerintahan, koordinasi dukungan politik--ya tentu monggo," ujarnya. 

Lebih lanjut, Juli mengatakan bahwa PSI tidak mempermasalahkan apabila PKS dan PPP dalam perahu yang sama untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyatakan partainya akan patuhi apa pun keputusan Prabowo. 

"Sekali lagi, itu hak presiden untuk menentukan. Kami ikut aja," ucapnya. 

Sebelumnya, Presiden Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan harapannya agar bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Keinginan itu mereka ungkap saat menghadiri peringatan Hari Kelahiran (Harlah) ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2023.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Syaikhu memberi sinyal kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar mengajak PKS untuk bergabung di pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, pemerintah butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PKS, jika ingin maksimal mengelola negara.

"Pak Dasco sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa," tutur Syaikhu di atas panggung.

Lebih lanjut, Syaikhu secara terang-terangan meminta agar Dasco mengajak PKS untuk ikut bergabung dalam kabinet Prabowo.

"Oleh karena itu saya kira, untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS," ucapnya.

Setali tiga uang Syaikhu, Mardiono juga menyampaikan harapannya agar bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo mendatang.

"Ya, tentu, kita harus mendukung kepada pemerintahan, dimana kita untuk menatap masa depan," kata Mardiono di acara yang sama, Selasa, 23 Juli 2023..

Namun, menurut dia, keputusan ini ada di tangan presiden Prabowo, apakah PPP akan ikut bergabung dalam kabinet pemerintahan.

"Ya, itu adalah hak perogratif presiden," ujar Mardiono.

 

Savero Aristia Wienanto

Bergabung dengan Tempo sejak 2023, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menaruh minat dalam kajian hak asasi manusia, filsafat Barat, dan biologi evolusioner.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus