Dagang Sapi Kursi Komisaris BUMN

Burhanuddin Abdullah. TEMPO/Imam Sukamto

Burhanuddin diangkat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Andi Arief sebagai komisaris PT PLN. Keduanya diangkat menjadi komisaris secara bersamaan pada Senin, 23 Juli 2024.

"Pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan persoalan etis, bahkan cenderung nyerempet pelanggaran peraturan," ujar Herry. 

Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Burhanuddin soal pengangkatannya sebagai Komisaris Utama PLN dan posisinya di Gerindra. Namun pesan yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia itu belum direspons. Adapun Andi tak banyak bicara soal penunjukkannya sebagai komisaris PLN. Ia mengatakan akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah pengangkatan tersebut. "Ingin lapor ke Ketua Umum AHY dulu," katanya saat dihubungi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya mengatakan partainya sudah memberhentikan Andi Arief sebagai Ketua Bappilu Demokrat setelah ditunjuk menjadi komisaris BUMN. Ia mengatakan Demokrat sudah memproses pemberhentian Andi dan menunjuk penggantinya sebelum penetapan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN. Rifky tak menyebutkan identitas pengganti Andi sebagai Ketua Bappilu Demokrat.

"(Penggantiannya) sudah (dilakukan) sebelum penetapan dalam RUPS," ujarnya saat menghadiri Harlah Ke-26 dan Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam laporan majalah Tempo edisi 21 Juli 2024, Prabowo Subianto memang dikabarkan segera menempatkan orang dekatnya di PT PLN. Mereka adalah Andi dan bekas petinggi bank sentral serta anggota dewan pakar tim kampanyenya. Posisi komisaris independen di perusahaan setrum negara itu pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

"Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto, seperti dikutip majalah Tempo.

Sepekan sebelum pengangkatan Burhanuddin dan Andi sebagai komisaris PLN, Fauzi Baadilla mendapat posisi komisaris independen PT Pos Indonesia. Fauzi adalah kader Gerindra. Ia juga menjadi Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto, Wakil Komandan Golf Tim Kampanye Nasional 02 Prabowo-Gibran, serta Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo 08. 

Kader Gerindra lain yang mendapat posisi komisaris perusahaan pemerintah di antaranya Isra Daming Pramulya, Fuad Bawazier, Simon Aloysius Mantiri, Siti Nurizka Puteri Jaya, dan Felicitas Tallulembang. Isra menjadi komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Fuad Bawazier sebagai komisaris utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), Simon sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Siti Nurizka sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan Felicitas menjadi komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia.

Selain mereka, dua orang dekat Prabowo masuk kabinet Jokowi. Keduanya adalah Thomas Djiwandono dan Sudaryono. Jokowi melantik Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian pada 18 Juli 2024.

Djiwandono adalah Bendahara Umum DPP Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo. Sedangkan Sudaryono merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan asisten pribadi Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga belum merespons upaya konfirmasi kepadanya. Arya, yang juga Staf Khusus Menteri BUMN, sebelumnya mengatakan penunjukan komisaris baru BUMN yang berasal dari partai tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

"Waktu awal Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), ada anggota yang jadi komisaris, enggak? Banyak. Tapi kinerjanya bagus, enggak? Kan bagus, dividen dari Rp 42 triliun sekarang jadi Rp 84 triliun. Kan sudah jelas itu," ujarnya di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Erick Thohir di Jakarta, 16 Februari 2023. Dok.TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Arya mengatakan BUMN adalah perusahaan yang berjalan mengikuti arah kebijakan pemerintah. Karena itu, urusan BUMN tidak akan terlepas dari urusan politis.

Menurut Arya, dalam setiap aksi korporasi, dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan (IPO), hingga penambahan modal, BUMN harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan Arya tersebut berbanding terbalik dengan nasib BUMN. Saat ini 21 BUMN dan satu anak usaha BUMN berstatus titip kelola dan ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dari total 22 perusahaan pemerintah tersebut, hanya empat yang memiliki potensi pulih. Adapun operasi enam perusahaan lain kemungkinan besar akan dihentikan melalui likuidasi ataupun pembubaran.

Delapan BUMN lain lebih dulu dibubarkan pemerintah. Perseroan tersebut adalah PT Industri Sandang Nusantara, PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas, PT Istaka Karya, PT Pabrik Kertas Leces, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional, dan PT PANN Multi Finance.

Di samping itu, pemerintah terpaksa menambah penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN pada tahun anggaran 2025. DPR menyetujui penambahan modal ini pada 10 Juli 2024. Nilai PMN dalam anggaran 2025 itu hampir dua kali lipat dari anggaran PMN 2024 sebesar Rp 27,4 triliun untuk 17 BUMN.

Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, mengatakan praktik bagi-bagi jabatan yang makin menjadi-jadi saat ini sudah menjadi tradisi politik Indonesia. Sebab, kata dia, jumlah partai politik dan kelompok pendukung dalam pemilu makin banyak. Ia menilai fenomena tersebut akan terus berlanjut karena model politik yang saling menguntungkan. "Dukungan politik elektoral dibayar dengan pemberian bonus jabatan," ucapnya, Kamis, 25 Juli 2024.

Siti menilai praktik bagi-bagi jabatan yang dilakukan Jokowi di ujung masa jabatannya terlalu cepat dan berlebihan. Ia yakin motif Jokowi melakukannya adalah untuk menunjukkan peran dan kontribusinya dalam menyiapkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dengan begitu, bargaining position-nya di hadapan Prabowo makin besar," ujarnya.

Siti mengatakan bancakan jabatan komisaris BUMN kepada pendukung politik akan mengorbankan tata kelola pemerintahan yang baik dan menumbalkan rekrutmen dengan sistem merit. Pada akhirnya, ia melanjutkan, birokrasi yang transparan dan akuntabel makin sulit terwujud apabila pengangkatan komisaris tidak menjunjung asas profesionalitas serta kompetensi. 

Dia mengakui upaya memutus mata rantai rekrutmen komisaris seperti ini tidak mudah. Perlu ada komitmen dan kehendak politik serta penegakan hukum yang kuat untuk memberi kepastian dalam pola rekrutmen komisaris BUMN.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan pemberian jatah komisaris kepada orang-orang Gerindra dan tim pendukung Prabowo-Gibran menandakan bahwa pengaruh Prabowo mulai membesar terhadap Jokowi. Direktur Lingkar Madani itu mengatakan pengaruh Prabowo ini membuat Jokowi mengakomodasi orang-orang Gerindra di posisi komisaris perusahaan pelat merah.

Ray yakin pelantikan dua pengurus Gerindra sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian merupakan upaya Gerindra mengamankan kursi di dua kementerian tersebut.

Ia berpendapat pemberian kursi komisaris BUMN kepada orang-orang Gerindra menunjukkan Jokowi sedang bernegosiasi dengan Prabowo. Mantan Wali Kota Solo itu berupaya bernegosiasi agar orang-orang di lingkarannya diakomodasi dalam kabinet Prabowo mendatang.

"Jadi, dengan bagi-bagi komisaris kepada Gerindra, Jokowi sedang tawar-menawar kepada partai tersebut soal posisi yang akan ditempati menteri-menterinya," kata Ray.

Selain itu, menurut dia, pemberian kursi komisaris BUMN kepada pendukung politik sebelum pelantikan Prabowo akan menguntungkan Gerindra. Sebab, Prabowo akan terlepas dari tekanan mitra koalisi jika Jokowi yang memberikan jatah komisaris perusahaan pelat merah kepada Gerindra. Prabowo juga bisa menghindari kritik dari rekan koalisinya apabila Jokowi yang secara formal memberikan jatah komisaris kepada orang dekatnya.

"Karena itu, dimasukkan sebanyak-banyaknya orang Gerindra sehingga dia (Prabowo) tidak bisa dikritik karena yang melakukan secara formal adalah Jokowi," ujarnya.