Menggandeng Koruptor dalam Memberantas Korupsi

Dari dua kali penyuluhan tersebut, kata Ipi, banyak narapidana yang bersedia memberikan testimoni. Namun, dari hasil penjaringan lembaganya, hanya tujuh narapidana korupsi yang dianggap memenuhi kriteria untuk dijajaki lebih lanjut. Ketujuh narapidana itu masih akan mengikuti proses penjaringan lanjutan sebelum perekaman testimoni. 

Dalam proses seleksi ini, KPK melibatkan psikolog dan menggunakan pendekatan ilmu psikologi untuk memetakan narapidana yang sedang menjalani asimilasi. Tim seleksi juga melakukan komunikasi dua arah kepada calon pemberi testimoni. Tujuannya untuk mengenali kepribadian, menganalisis gestur alias bahasa tubuh, vibrasi suara, serta goresan tulisan mereka. 

Salah satu terdakwa kasus korupsi seusai mengikuti sidang lanjutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 6 Juli 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menambahkan, mereka sempat menguji 50 koruptor dari Lapas Sukamiskin dan Lapas Wanita Tangerang. Setelah menjalani ujian oleh psikolog, hanya tiga narapidana dari Lapas Tangerang yang dinyatakan memenuhi syarat. "Dari Lapas Sukamiskin, melalui beberapa tes, hanya empat orang yang memungkinkan," kata Wawan. 

Ia mengatakan KPK berharap narapidana korupsi ini bisa menyampaikan pengakuan yang akan menjadi pelajaran bagi para penyelenggara negara dan masyarakat umum. Testimoni itu akan berisi tentang kehidupan para koruptor selama di penjara serta berbagai tahapan menjadi seorang tahanan kasus korupsi. 

Wawan menjelaskan, banyak cerita narapidana korupsi yang menyedihkan. Cerita tersebut belum direkam dalam testimoni. Tapi tim KPK sudah mendengarkannya. 

Sesuai dengan rencana, kata Wawan, KPK akan berkeliling ke dua penjara koruptor tersebut untuk merekam testimoni. Perekaman testimoni itu akan dilakukan setelah pandemi Covid-19 berakhir. 

Agenda pencegahan antikorupsi ini menuai kecaman berbagai kalangan, termasuk pegawai KPK. Perwakilan pegawai KPK, Hotman Tambunan, mengatakan program tersebut justru memberi panggung kepada para koruptor untuk mendapat simpati publik. 

"Padahal sebenarnya mereka itu pelaku, tapi seolah-olah dianggap sebagai korban," kata Hotman. 

Menurut Hotman, korban kejahatan korupsi sebenarnya adalah publik, yang seharusnya mendapat pelayanan dari negara. Tapi publik urung mendapat pelayanan karena kejahatan itu terjadi. Ia mencontohkan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Karena bantuan sosial ini dikorupsi, banyak warga tidak berkesempatan menerima bantuan sosial Covid-19 yang layak. 

Hotman juga menganggap agenda pelibatan koruptor dalam gerakan antikorupsi tersebut sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh KPK selama ini. Padahal KPK semestinya menjunjung tinggi integritas, independensi, dan transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pimpinan KPK justru mendegradasi pemberantasan korupsi dengan berencana memberi panggung kepada para koruptor. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menganggap keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap keberpihakan pimpinan KPK kepada terpidana korupsi. "Narapidana itu, kan, simbol korupsi, justru disuruh memberi penyuluhan tentang antikorupsi. Ini bagian dari upaya pemulihan nama koruptor tersebut," kata Asfinawati. 

Ia menyebutkan pendekatan pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK salah kaprah. Sebab, korupsi merupakan kejahatan struktural dan sistematis. Jadi, siapa pun berpeluang berbuat korupsi ketika sistem negara lemah. 

Asfinawati menilai pendekatan psikologis yang dilakukan terhadap narapidana korupsi tidak berhubungan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Bahkan, selama di penjara, para koruptor itu tidak menderita. Sebaliknya, mereka justru menikmati berbagai fasilitas mewah di dalam penjara. 

AVIT HIDAYAT | ANTARA