KPK Mengejar Rp 83 Miliar dari Kasus Nurhadi

KPK mengajukan kasasi atas vonis banding kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman. Hakim tidak mewajibkan Nurhadi dan menantunya, Rezky, membayar uang pengganti ke negara Rp 83 miliar.

16 Juli 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 5 Agustus 2020. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

KPK mengajukan kasasi kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman.
Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis 6 tahun penjara seperti putusan pengadilan tingkat pertama.
Majelis hakim tidak mewajibkan pengembalian uang pengganti Rp 83 miliar.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis banding kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman. Tak hanya ringannya vonis penjara, komisi antirasuah mempersoalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mewajibkan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, membayar uang pengganti kerugian korupsi Rp 83 miliar.